admin

Komisioner KIP Sumbar 2019-2023 Dilantik


Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Hendra J Kede mengucapkan selamat atas pelantikan Komisioner Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sumatera Barat masa kerja 2019-2023 yang dilantik oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno di Aula Gubernuran pada hari ini, Senin (11/02) di Kota Padang. Pada kesempatan itu juga, ia menyampaikan terima kasih atas kerja luar biasa Komisioner masa kerja 2014-2019 KIP Sumbar sebelumnya.
Sebagaimana diketahui, Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim sudah menyampaikan, penetapan lima komisioner KIP Sumbar yang dilakukan setelah melewati tahap fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan dari Komisi I DPRD Sumbar. Kelima nama yang lolos sebagai Komisioner KIP Sumbar adalah, Adrian Tuwandi dari unsur pemerintahan, selanjutnya, Arfitriati (keduanya adalah petahana), Arif Yumardi, Noval Wiska dan Tanti Endang Lestari.(Laporan: Karel)

Target KIP Malut Terbentuk 2019


Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) menargetkan pembentukan Komisi Informasi Provinsi (KIP) Maluku Utara pada pertengahan 2019 mendatang. Gubernur Maluku Utara diwakili Asisten 1 Pemprov Maluku Utara, Ir Hasby Pora menegaskan, pemprov Maluku Utara telah siap memproses pembentukan KIP Malut.
Menurutnya, kesiapan Pemprov Maluku Utara tidak hanya sebatas kesiapan anggaran, tapi juga telah menyiapkan tim seleksi penjaringan calon komisioner KIP Maluku Utara. “Tahun 2018 sebenarnya, kami sudah siapkan anggaran untuk seleksi KIP, tapi tak cukup. Makanya tahun 2019 ini kami tingkatkan lagi jumlah anggarannya. Intinya, tahun 2019 ini kami siap membentuk KIP di Maluku Utara,” tegas Hasby Pora ketika membuka acara ” Diskusi Mendorong Komitmen Keterbukaan Informasi” di Maluku Utara yang digelar Komisi Informasi Pusat di Ternate, Kamis, 7 Februari 2019.
Pembentukan KIP, katanya, menjadi komitmen Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba sejak tiga tahun silam, namun karena keterbatasan anggaran, komitmen itu belum dapat diwujudkan. “Kami juga berharap KIP di Maluku Utara ini segera terbentuk, tapi karena terkendala anggaran. APBD kami hanya dua trilyun padahal kami memiliki wilayah yang tersebar di seribu pulau, sepuluh kabupaten dan 119 kecamatan,” papar Hasby.
Sementara itu Muhammad Syahyan, Komisioner KIPusat dalam sambutannya berharap Pemprov Maluku Utara segera membentuk KIP. Menurut Syahyan, sesuai amanat UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pemerintah pusat dan provinsi diwajibkan membentuk KIP dua tahun setelah UU No. 14 tahun 2008 diundangkan dalam lembaran negara.
Dikatakan Syahyan lagi, dari 34 provinsi di Indonesia, 32 provinsi telah membentuk KIP, sisanya dua provinsi yang belum membentuk KIP, yakni Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku Utara. “Lebih cepat lebih bagus,” harap Syahyan. Ketua Bidang Kelembagaan KIPusat Cecep Suryadi optimis pada pertengahan 2019 KIP Malut sudah terbentuk.
Sebab selain anggaran seleksi telah tersedia, orang-orang yang menjadi tim seleksi juga sudah ditetapkan. Harapannya, timsel mampu menjaring putra putri terbaik yang punya komitmen mengawal Keterbukaan Informasi di Malut. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Malut, DR. H Wahda Zainal Imam SH. MH juga menyatakan kesiapannya melakukan proses fit and proper test terhadap calon komisioner KIP Malut. “Kami sudah sejak lama sarankan Pemprov segera bentuk timsel. DPRD sudah ada referensi. Tergantung Pemprov. Kami siap proses fit and proper test,” ujar Wahda.
Ditegaskan Wahda lagi, kehadiran lembaga KIP di Malut tidak hanya tuntutan UU no. 14 tahun 2008 tapi kebutuhan sebuah negara demokrasi. Salah satu syarat negara demokrasi adanya transparansi. Usai menggelar diskusi, komisioner KIPusat Cecep Suryadi, Muhammad Syahyan dan rombongan melanjutkan diskusi dengan jajaran Redaksi Harian Maluku Utara Post. Keduanya berharap kepada lembaga pers seperti Malut Post dan jurnalis di Malut ikut mengawal proses seleksi komisioner KIP dan keterbukaan informasi di Malut.(Laporan : M Syahyan)

Pemilih Berhak Tahu Informasi Caleg


Seluruh informasi yang ada di Badan Publik (BP) prinsip dasarnya adalah terbuka kecuali informasi yang dikecualikan yang mana proses pengecualiannya sangat ketat dan terbatas. Salah satu hal yang sering ditanyakan kepada Komisi Informasi Pusat (KIP) pada semua tingkatan terkait penyelenggaraan Pemilu adalah bagaimana KIP memastikan bahwa hak konstitusional pemilih untuk mendapatkan dan mengakses segala informasi tentang calon anggota legislatif sudah difasilitasi dengan seharusnya.
Bagaimana posisi KIP dan penyelenggara pemilu terkait hal ini? Bahkan Komisi I DPR sebagai mitra kerja Komisi Informasi Pusat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Januari 2019, hampir seluruh pertanyaan berkaitan dengan hal ini.
Demikian pengakuan Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Hendra J. Kede dalam sebuah diskusi terkait Keterbukaan Data Profil Caleg Pemilu 2019, Kamis (7/2) di Jakarta. Menurut Hendra, pertanyaan ini disampaikan kepada KIP karena lembaga ini dibentuk sesuai amanah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk memastikan terpenujinya hak konstitusional warga negara untuk mengakses informasi.
Terkait informasi pribadi calon anggota legislatif yang akan ikut dalam kontestasi Pemilu 2019, Hendra menuturkan bahwa Pasl 17 UU KIP mengatur sejumlah informasi yang boleh dikecualikan oleh badan publik seperti Komisi Pemilihan Umum. Salah satunya adalah informasi yang bersifat pribadi orang perorang. Ketentuan ini menurut Hendra, pada prinsipnya adalah untuk melindungi data pribadi warga negara. Tidak boleh siapapun mengakses informasi yang bersifat pribadi milik orang lain kecuali atas pertimbangan hukum. Misalnya untuk proses penyelidikan oleh pihak penegak hukum.
“Bagaimana jika pribadi warga negara tersebut merupakan calon pejabat publik?,” ungkap Hendra dengan nada bertanya. Pertanyaan ini menjadi relevan mengingat adanya hak publik untuk mengetahui latar belakang calon pejabat publik, apalagi yang dipilih melalui proses pemillihan umum. Hendra membandingkan dengan pengalaman pribadinya saat melalui proses seleksi pimpinan KIP. Banyak pihak yang merasa berkepentingan untuk mengetahui informasi pribadi Hendra sebelum terpilih menjadi salah satu komisioner KIP.
Terkait informasi pribadi caleg yang akan berkontesasi dalam Pemilu 2019, patut dicari tahu lebih jauh apakah sifat informasi pribadi para caleg tersebut telah berubah menjadi informasi yang merupakan hak konstitusional pemilih untuk mengtahuinya. Jika demikian, patut dicarikan mekanisme dan menentukan siapa yang berkewajiban untuk melayani hak konstitusional pemilih tersebut. Tentu saja hal ini menjadi tanggung jawab KPU sebagai badan publik penyelenggara pemilu.
Hendra menyebutkan, jika merujuk pada pasal per pasal UU KIP memang tidak ada satupun pasal yang mewajibkan kepada calon anggota legislatif untuk membuka data pribadinya kepada publik, dalam hal ini pemilih. Namun menurut Hendra, tentu saja hal itu bisa dimaklumi karena UU KIP mengatur hak publik untuk mengakses informasi yang ada pada badan publik. Tapi, ia mengingatkan, lembaga penyelenggara Pemilu beserta partai politik sebagai peserta pemilu, menurut UU KIP adalah badan publik yang wajib tunduk dan melaksanakan keterbukaan informasi. Bukan saja melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik bagi lembaganya, namun juga berkewajiban memfasilitasi publik agar bisa mengakases dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan publik terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai badan publik penyelenggara pemilu dan badan publik peserta pemilu.
Hak mendapatkan informasi merupakan hak konstitusional warga negara. Hak untuk mendapatkan informasi tentang data caleg yang akan dipilih menjadi wakil rakyat dalam penyelenggaraan negara menurut Hendra merupakan ruh dasar hak konstitusional warga negara tersebut dalam kontestasi pemilu. Untuk itu sudah seharusnya KPU sebagai badan publik penyelenggara pemilu mewajibkan seluruh calon anggota legislative untuk mengumumkan data pribadinya kepada publik untuk tahu seluruh data calon wakilnya di lembaga legislatif nantinya.
Lebih jauh, lahirnya pasal 28 F UUD 1945 yang dilanjutkan dengan lahirnya UU KIP menurut Hendra telah mengubah secara revolusioner rezim pengelolaan informasi yang tersimpan dalam dokumen-dokumen badan publik negara. Jika sebelum lahirnya pasal 28 F, berlaku asas maximum exemption limited access yang menetapkan bahwa semua informasi pada prinsipnya tertutup kecuali yang ingin dibuka oleh yang menguasai informasi, maka setelah amandemen kedua belaku asas sebaliknya. Kini berlaku asas maximum ascess limited exemption. Seluruh informasi yang ada dibadan publik prinsip dasarnya adalah terbuka kecuali informasi yang dikecualikan yang mana proses pengecualiannya sangat ketat dan terbatas. Sekaligus adanya pengakuan bahwa hak untuk mendapatkan informasi tidak saja merupakan hak asasi manusia namun juga merupakan hak konstitusional seluruh warga negara. Oleh sebab itu hak tersebut wajib dilindungi dan difasilitasi oleh penyelengara negara.
Seluruh badan publik negara dan badan publik non negara diwajibkan oleh UU untuk mengelola seluruh informasi yang terimpan dalam dokumen-dokumen badan publik tersebut sehingga dapat dengan mudah diakses publik sesuai kepentingan publik. Baik itu informasi yang wajib tersedia setiap saat; informasi yang wajib disampaikan secara serta merta; informasi yang wajib disampaikan secara berkala, maupun daftar informasi yang dikecualikan setelah melalui proses uji konsekuensi.
Di tempat yang sama, Komisioner KPU Ilham Saputra mengakui mekanisme pengelolaan dokumen-dokumen KPU belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Hendra. KPU secara umum memahami informasi pribadi caleg adalah termasuk klasifikasi infromasi yang dikecualikan. Informasi tersebut dapat dibuka ke publik apabila pemilik informasi dalam hal ini caleg menyetujui untuk dibukan informasinya ke publik.
Oleh karena itu, selama ini KPU tidak melalui proses uji konsekuensi terhadap dokumen yang berkaitan dengan informasi pribadi caleg. Namun bukan berarti KPU tidak menyediakan instrumen informasi data pribadi caleg. infromasi data pribadi caleg tersebut tertera pada formulir model BB.2. Hanya saja, kewenangan membuka informasi diformulir tersebut harus berdasarkan persetujuan dari pemilik informasi dalam hal ini adalah caleg. Ilham mengatakan pihaknya terbentur dengan hak caelg untuk tidak dibuka informasi pribadinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 huruf a UU KIP.
“Ada peraturan keterbukaan informasi publik yang tidak bisa kita langgar. Yang paling bisa kami lakukan adalah kami mengumungkan siapa saja yang tidak membuka akses publik,” terang Ilham.(Sumber: hukumonline.com)

Inisiasi Pembentukan KI Malut

Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi (KI) Pusat Cecep Suryadi (kiri) Ir Hasbi Pora Asisten 1 Provinsi Maluku Utara (kedua dari kiri), Ketua Komisi I DPRD Malut Dr H Wahda Zainal (ketiga dari kiri), dan moderator Guntur Kabid Pengelolaan dan kapasitas Pemberdayaan(kanan). KI Pusat melaksanakan acara inisiasi pembentukan KI Malut di Kota Ternate pada Kamis (07/02).

Dijanjikan Informasi, Akan Cabut Permohonan

Pemohon informasi publik dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Masyarakat menyatakan akan segera mencabut register sengketa informasi yang telah didaftarkan ke Komisi Informasi (KI) Pusat Jakarta. Hal itu disampaikan Kuasa Pemohon Antonius Badar dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner (MK) Arif Adi Kuswardono beranggotakan Romanus Ndau Lendong dan Gede Narayana didampingi Panitera Pengganti (PP) Teuku Fardan di Ruang Sidang lantai 1 Kantor Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta pada Rabu (06/02).
Dalam keterangannya di dalam persidangan, Kuasa Pemohon menyampaikan bahwa sudah dijanjikan oleh termohon untuk diberikan informasi yang diminta berupa putusan lengkap vonis hukuman mati. Mencermati hal tersebut, MK menskor persidangan untuk dilanjutkan pada Jumat 8 Februari 2019 guna memastikan apakah informasi sudah diberikan termohon sehingga bisa dilakukan persidangan pembacaan penetapan pencabutan register.
Adapun register sengketa yang disidangkan itu adalah 043/X/KIP-PS/2018 antara LBH Masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada persidangan berbeda dengan materi permohonan informasi yang sama telah dilakukan pemohon terhadap PN Jakarta Utara yang informasinya sudah diberikan ke pemohon. (Laporan : Karel/Foto: Ari)

Pemohon: Informasi HGU Bisa Redam Konflik


Pemohon Informasi Publik dari LSM Perkumpulan Masyarakat Indonesia Pecinta Lingkungan dan Perdamaian (Greenpeace Southeast Asia Indonesia Association) membantah jika permohonan informasi tentang pemilik 400 ijin Hak Guna Usaha (HGU) Kehutanan di Papua dapat menimbulkan gangguang keamanan. Justru pengajuan permohonan informasi tentang pemilik HGU Kehutanan dapat meredam konflik di Papua karena memperjelas status kepemilikan ijin HGU ke masyarakat sehingga penguasaan secara illegal yang dapat menimbulkan konflik dapat dihindari.
Kuasa Pemohon menyampaikan hal tersebut ke KI Online usai persidangan sengketa informasi dengan register 011/IV/KIP-PS/2018 antara Greenpeace Southeast Asia terhadap Termohon dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).Persidangan itu dipimpin Ketua Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi (KI)Pusat Hendra J Kede beranggotakan Romanus Ndau Lendong dan Arif Adi Kuswardono didampingi Panitera Pengganti (PP) Indra Hasby di Ruang Sidang lantai 1 Kantor Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta pada Senin (04/02).
Sementara Kuasa Termohon yang juga hadir dalam persidangan lanjutan tersebut menyatakan menutup informasi yang diminta Pemohon karena dikhawatirkan akan mengganggu keamanan negara jika dibuka. Apalagi saat ini menurutnya telah telah terjadi aksi permintaan referendum sekelompok orang Papua ke PBB, sehingga jika informasi HGU ini dibuka dapat menunjukkan kekayaan alam di Papua kepada asing.
MK memutuskan untuk melakukan sidang tertutup pada 18 Februari 2019 guna memeriksa informasi yang dinyatakan termohon telah dikecualikan melalui uji konsekuensi. Juga MK minta kepada termohon untuk menghadirkan saksi pada persidangan terbuka berikutnya.(Laporan : Karel/ Foto: Adul)

Dua Permohonan Dicabut, Dua Gugur

Persidangan sengketa informasi publik di Komis Informasi (KI) Pusat berlangsung cepat setelah dua register sengketa sudah dinyatakan dicabut yaitu register nomor 030/IV/KIP-PS/2017 antara Pemohon dari Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah (KITA-PD) terhadap Termohon BP3TKI Serang dan 029/IV/KIP-PS/2017 antara Pemohon terhadap BNP2TKI. Kedua register itu dicabut pemohon dengan alasan bahwa kedua pemohon telah memberikan informasi yang diminta.
Persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Komisioner (MK) Arif Adi Kuswardono bersama anggota Romanus Ndau Lendong dan Gede Narayana didampingi Panitera Pengganti (PP) Aldi Rano Sianturi di Ruang Sidang lantai 1 Kantor Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta pada Senin (04/02), juga bacakan dua putusan gugur sekaligus. Masing-masing register 024/IV/KIP-PS/2017 antara Pemohon terhadap Sekolah Tinggi Pelayaran Marunda dan register 025/IV/KIP-PS/2017 antara Pemohon terhadap Sekolah Tinggi Transportasi Darat, putusan gugur ditetapkan MK karena menilai permohonan pemohon tidak memenuhi jangka waktu sebagai diatur dalam Perki 1 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaia Sengketa Informasi (SLPPSI) Tahun 2013.
Sisanya dua register masih dengan pemohon yang sama, masing-masing register 023/IV/KIP-PS/2017 antara Pemohon terhadap Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia masih dilanjutkan ke proses mediasi dengan mediator Komisioner Muhammad Syahyan. Sementara register 021/III/KIP-PS/2017 antara Pemohon terhadap Badan Pertanahan Wilayah Administrasi Jakarta Timur akan dilakukan pemanggilan sidang berikutnya untuk mendengarkan termohon. (Laporan : Karel/Foto: Adul).

Putusan Sengketa Informasi Antara Sanjay Sunnil Nathani dengan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat

Putusan Nomor : 008/III/KIP-PS-A-M/2016 Antara Sanjay Sunnil Nathani dengan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat

  • Tahun: 2017
  • Penulis: Komisi Informasi Pusat
  • File: Download

Putusan Sengketa Informasi Antara Makmun Murad dengan Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Barat

Putusan Nomor : 037/VII/KIP-PS-A-M/2016 Antara Makmun Murad dengan Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Barat

  • Tahun: 2017
  • Penulis: Komisi Informasi Pusat
  • File: Download