KI Pusat Deklarasi Keterbukaan BP Peserta Pemilu

Komisi Informasi (KI) Pusat menggelar acara Deklarasi Keterbukaan Informasi BP (Badan Publik) Peserta Pemilu (Partai Politik) 2019 di Auditorium Adhiyana, Wisma Antara Lt. 2.Jl. Medan Merdeka Selatan No 17 Jakarta Pusat pada Selasa (22/05/2018).Sebagai BP, Partai Politik berperan dan bertanggung jawab atas terwujudnya budaya keterbukaan demi kemajuan bangsa. Momentum Pemilihan Umum 2019 adalah gerbang bagi bangsa Indonesia dalam menapaki peradaban yang menjadikan Keterbukaan Informasi sebagai prasyarat utama.

Melalui pelaksanaan Deklarasi Keterbukaan Informasi Parpol maka KI Pusat berharap ada kesadaran dari Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2019 berkomitmen, pertama Parpol menjadi pendorong utama dalam mengakselerasi pembangunan budaya politik di Indonesia dengan menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kedua, Parpol dapat mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan prinsip Keterbukaan Informasi Publik termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan Partai Politik di setiap tingkatan struktur.Ketiga, Parpol mengedepankan prinsip transparansi, akuntabel, jujur dan adil dalam melaksanakan setiap tahapan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019.

Keempat Parpol mendorong semua kader Partai Politik yang mengemban jabatan publik untuk menerapkan Keterbukaan Informasi dalam setiap kebijakan demi mewujudkan partipasi rakyat dan mencerdaskan bangsa.Kelima, Parpol memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat berdasarkan prinsip Keterbukaan Informasi Publik.

Tentang KI Pusat:
KI Pusat adalah lembaga mandiri yang lahir berdasarkan Undang- Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bertugas menerima,memeriksa, dan memutus permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik.Juga menetapkan kebijakan umum Pelayanan Informasi Publik serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Masa tugas KI Pusat telah memasuki periode ketiga, periode pertama 2009-2013, kedua 2013-2017, ketiga 2017-2021. Komisioner KI Pusat periode 2017-2021 terdiri dari Ketua Gede Narayana Sunarkha, Wakil Ketua Hendra J Kede, Bidang Kelembagaan Cecep Suryadi, Bidang ASE Wafa Patria Umma, Bidang PSI Arif Adi Kuswardono, dan Bidang Reglit Romanus Ndau Lendong.

Informasi lebih lanjut:
Humas KI Pusat 082110661561- Asisten Ahli KI Pusat Karel Salim
Email: sekretariat@komisiinformasi.go.id dan karelmartel01@gmail.com

Perlukah KI Tolak Sengketa Tanpa Alasan?

Hak atas Informasi Publik bagi masyarakat dijamin dalam Pasal 28 F Undang-undang Dasar dan dijamin dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pada dasarnya, UU KIP mengatur mengenai hak dan tanggungjawa masyarakat dalam menggunakan Informasi Publik serta hak dan tanggungjawab Badan Publik dalam menjalankan UU KIP. Sejak UU KIP dijalankan pada tahun 2010 hingga sekarang, jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) ke Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) terus meningkat.

Suka atau tidak suka KI Pusat selaku lembaga yang diberikan kewenangan UU KIP wajib untuk memeriksa dan memutus permohonan tersebut sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun, adakalanya Pemohon mengajukan PPSIP dengan jumlah yang besar dan/atau tidak adanya alasan permohonan informasi yang jelas. Menurut Anda, apakah PPSIP tersebut selayaknya ditolak?

Menurut Anda bagaimana dengan informasi yang ada pada badan privat?

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik lahir atas pertimbangan bahwa Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaran Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pengelolaan akan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, dan pengelolaan badan publik yang baik. Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Undang-undang ini menjamin setiap warga Negara atau badan hukum untuk memiliki akses informasi terhadap Badan Publik terkait penyelenggaraan Negara.

UU KIP telah menentukan ruang lingkup Badan Publik bisa dilihat pada Pasal 1 angka 3 UU KIP, yaitu:

  1. eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
  2. badan lain fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, baik, yang menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik sebagian maupun seluruhnya; atau
  3. badan non penyelenggara negara atau organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh danaya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Badan Publik sebagaimana dimaksud UU KIP adalah badan publik dengan kriteria di atas termasuk BUMN/BUMD, partai politik dan organisasi non pemerintah.

UU KIP hanya mengatur tentang akses informasi kepada Badan Publik. Menurut Anda bagaimana dengan informasi yang ada pada badan privat? Misalnya informasi tentang produk suatu perusahaan swasta?

Hak Atas Informasi dan Nasib NKRI

Penulis: Romanus Ndau Lendong Komisioner Komisi Informasi Pusat RI

TANGGAL 26-28 September 2002 pertama kalinya digelar Konferensi Internasional tentang The Right to Information (RTI) di Sofia, Bulgaria. Konferensi itu diikuti 15 negara: Albania, Armenia, Bosnia dan Hercegovina, Bulgaria, Georgia, Hongaria, India, Latvia. Ada pula Makedonia, Meksico, Moldavia, Romania, Slovakia, Afrika Selatan, dan AS.

Tema besar yang diusung mempromosikan pentingnya RTI secara dini dan detail tentang aktivitas badan publik. RTI disepakati sebagai hak asasi yang menjadi bagian kebebasan berekspresi. Peserta menyepakati menetapkan 28 September sebagai The Right to Know Day (RTKD).

Promosi gerakan ini terus bergema luas. Pada 17 November 2015, UNESCO mengadopsinya dan menetapkan 28 September setiap tahun dirayakan sebagai International Day for Universal Access to Information (IDUAI). Pemerintah dan aktivis memanfaatkan momen ini untuk mengampanyekan pentingnya RTI sebagai basis pengembangan demokrasi dan pemerintahan yang bersih serta bebas dari korupsi.

Tema RTKD tahun ini ialah Trust and Tranparency. Ini tentu langkah lanjutan kampanye RTI sebagai bagian integral dari agenda pembangunan dunia untuk meminimalisasi kemiskinan, promosi pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan sosial-politik. Disadari, semakin terbuka badan publik semakin berdaya menjamin partisipasi masyarakat sekaligus memastikan terintegrasinya agenda-agenda konkret untuk kemajuan yang berkelanjutan. Keterbukaan menjadi basis tumbuhnya kepercayaan sekaligus menepis kecurigaan terhadap badan publik.

Konteks dari tema ini ialah tingginya konflik sosial yang berakar pada melemahnya legitimasi badan publik. Konflik berbasis suku, agama, budaya di banyak negara, seperti Timur Tengah, Afrika, dan Asia berakar pada lemahnya badan publik, terutama negara dalam menjamin keterbukaan, keadilan, dan kesejahteraan.

Kerusakan ekologis, gurita korupsi, dan buruknya pelayanan publik merupakan faktor-faktor pemicu maraknya konflik yang kerap berujung pada rusaknya kohesi sosial. Dalam kondisi ini, dambaan kemajuan ekonomi dan kematangan demokrasi akan menjelma sebagai utopia belaka. Situasi ini hendak diantisipasi dengan budaya keterbukaan informasi.

Kepribadian bangsa
Peringatan RTKD mendapat perhatian luas di RI. Daerah-daerah yang telah memiliki komisi informasi, kecuali Papua Barat, Maluku Utara, dan NTT, peringatan RTKD mendapat sambutan luas dari badan publik, masyarakat dan media. “Anda berhak tahu’, ‘Saatnya kita tingkatkan keterbukaan’, ‘Keterbukaan informasi adalah hak asasi’, dan masih banyak lagi menghiasi pemberitaan. Ini pemandangan menggembirakan bagi RI, bahwa pemerintahan bersih dan bebas korupsi akan menjadi kenyataan.

Secara nasional, Komisi Informasi Pusat (KIP) merayakan RTKD dengan mengangkat tema Budaya keterbukaan informasi dalam bingkai kebangsaan. Tema ini mengandung dua makna penting. Pertama, keterbukaan informasi hendaknya dilakukan bukan karena keterpaksaan, melainkan sebagai bagian desain rasional untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi. Dengan itu, pengembangan diri dan sosial masyarakat bisa terakselerasi secara optimal.

Kedua, keterbukaan informasi bukan mekanisme membuat masyarakat semakin liberal, melainkan dibingkai dengan norma-norma, adat istiadat dan tata nilai kebangsaan. Keterbukaan informasi harus dikembangkan dengan mengintegrasikan semangat kebangsaan demi menjamin kejujuran, solidaritas sosial, sopan santun, serta cinta bangsa dan negara.

Mudah dipastikan, tema ini terinspirasi riuhnya media sosial yang akhir-akhir ini dirasakan semakin memprihatinkan. Atas nama kebebasan, ruang publik penuh-sesak oleh ujaran kebencian, radikalisme, prasangka agama, etnik dan budaya serta terpolarisasinya masyarakat yang menuntut kita untuk kreatif menemukan solusinya.

Sangat terasa, bahwa kanalisasi kebebasan tanpa disertai rasa tanggung jawab telah memantik kegelisahan dan kemarahan kolektif. Gejala patologi sosial ini semestinya dicarikan solusi selain untuk menggaransi kemajuan bangsa juga untuk memastikan tetap tegaknya NKRI.

Peringatan RTKD tahun ini juga akan diisi Orasi Kebangsaan oleh Duta Keterbukaan Informasi Prof Dr Mahfud MD, yang diharapkan bisa berkontribusi besar bagi upaya-upaya nyata untuk membuat hak atas informasi semakin dikenal luas di negeri ini.

PROSPEK PENANGANAN SENGKETA PEMILU 2019

Oleh: Mohammad Dawam – Komisioner KI DKI

Hiruk pikuk pesta lima tahunan demokrasi Indonesia kian terasa seiring gencarnya para elit negeri melakukan safari politik keberbagai kelompok. Puncaknya adalah Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2019 nanti. Sebagai negara penganut sistem demokrasi modern terbesar di Asia, Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip pemilihan umum yang baik, meliputi Pemilihan Umum Presiden, DPR/DPRD, DPD, Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahkan sepanjang tahun 2018 lalu telah terjadi Pemilihan Umum  Kepala Daerah gelombang ketiga serentak sebanyak 171 Daerah, terdiri 17 Pemilihan Gubernur dan 154 Bupati/Walikota.

Pemilihan umum adalah sarana utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu adalah model paling kongkrit untuk mewujudkan kedaulatan ditangan rakyat sekaligus wujud partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan kerja negara. Dengan demikian, pemilu merupakan media pembentukan konsesnsus politik dari seluruh rakyat yang menjadi sumber legitimasi pembentukan dan penyelenggaraan kekuasaan negara. Untuk mencapai tujuan dan fungsi ideal pemilu dalam konteks konsolidasi demokrasi, semua tahapan harus dijamin, dijaga sesuai prinsip dan asas universal kepemiluan, sebagaimana dirumuskan di UUD NRI 1945 yaitu prinsip: langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Pertanyaan yang selalu muncul dalam program lima tahunan ini adalah, apakah proses sengketa pemilu di negeri ini telah paripurna dan berjalan efektif? Sebuah pertanyaan yang tak kunjung selesai dibahas diberbagai forum diskusi.

Ida Budhiati, salah satu Anggota DKPP menyimpulkan sebagaimana salah satu poin naskah Disertasi Doktor Hukum Undip berjudul: “Rekontruksi Politik Hukum Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia” bahwa keberadaan Bawaslu yang mengawasi pelaksanaan pemilu sudah tidak relevan dengan perkembangan pemilu masa kini. Sebab fungsi pengawasan kini bisa dialihkan kepada masyarakat sipil. Dan oleh karenanya, Bawaslu kedepan bisa didesain menjadi Pengadilan Pemilu.

Melalui Pemilu yang adil, rakyat menjalankan kedaulatannya baik individual maupun kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Secara pragmatis, pemilu terselenggara sebagai bentuk ekspresi bebas masyarakat untuk menentukan kehendaknya dengan cara memilih wakil-wakilnya di legislatif dan memilih pemimpinnya baik ditingkat Kabupaten, Kota, Provinsi maupun memilih kepemimpinan Nasional. Oleh sebabnya, UU Pemilu selalu menjadi perhatian utama dari masa ke masa oleh legislatif dan eksekutif yang selalu merevisinya sebagai ikhtiar penyempurnaan, nyaris disetiap lima tahun sekali. Berbeda dengan UU lainnya dimana proses revisi tidak ada catatan pasti, sesuai dinamika hukum dan sosial yang terjadi. Dengan demikian layak disebut, bahwa sejarah pemilihan umum di Indonesia adalah sejarah perubahan Undang-Undang dari waktu ke waktu. Tercatat sejak pemilu pertama digelar di Indonesia pada tahun 1955 hingga 2014 lalu, telah terjadi pemilu legislatif (DPR) sebanyak sebelas kali. Dan hingga kini sudah dua belas kali UU Pemilu dilahirkan. Terakhir UU Pemilu No. 7/2017 .

Dalam rangka menggapai kualitas pemilu di Indonesia, kita perlu memperhatikan acuan 15 Standart Internasional untuk menjamin mutu pemilu demokratis agar semakin membaik dari setiap pelaksanannya. Standart ini bersumber berbagai Deklarasi dan Konvensi Internasional maupun Regional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1960, Konvesi Eropa 1050 untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Asasi, serta Piagam Afrika 1981 tentang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat. Berdasar dokumen diatas dirumuskan 15 aspek pemilu demokratis, yaitu:

Penyusunan hukum pemilu;
Pemilihan sitem pemilu;
Penetapan daerah pemilihan;
Hak untuk dipilih dan memilih;
Badan penyelenggara pemilu;
Pendaftaran pemilih dan daftar pemilih;
Akses kertas suara bagi partai politik dan kandidat;
Kampanye pemilu yang demokratis;
Akses media dan keebasan berekpresi;
Pembiayaan dan pengeluaran;
Pemungutan suara;
Penghitungan dan rekapitulasi suara;
Peranan wakil partai dan kandidat;
Pemantau pemilu;
Kepatuhan terhadap hukum dan penegakan peraturan pemilu.

Dalam teori ilmu politik, Miriam Budiardjo memperkenalkan bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya yang secara garis besar berkisar pada dua prinsip pokok. Pertama, single-member constituency (satu daerah memilih satu wakil). Sistem ini lebih dikenal dengan sistem distrik. Kedua, multi-member constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil). Sistem ini biasa disebut sistem perwakilan berimbang, atau sistem proporsional. Kedua model ini memiliki kekhasan, keunikan, kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Dalam sistem distrik, setidaknya ada dua kelebihan. Pertama, seorang wakil yang terpilih, ia akan memiliki hubungan erat dengan pemilihnya. Oleh karenanya wakil terpilih akan lebih leluasa memperjuangkan aspirasi pemilihnya dan lebih bisa independen dari intervensi partai politik. Maka ketokohan dan integritas serta pengakuan masyarakat amat menentukan dalam sistem ini. Namun dibalik itu, sistem ini membuat peluang bagi wakil terpilih akan mementingkan konstituennya daripada kepentingan nasional. Kedua, bagi partai politik pemenang mayoritas di parlemen, akan lebih mudah menguasai agenda setting sehingga tidak tersandera dengan koalisi partai. Hal ini akan mendukung pada stabilitas politik nasional. Namun pada umumnya sistem distrik ini kurang efektif dalam masyarakat majemuk, karena kepentingan nasional akan terpecah, tercabik-cabik dalam pusaran kepentingan etnis, religius, dan tribal.

Sedangkan dalam sistem proporsional dianggap lebih demokratis, sebab ia mengedepankan prinsip-prinsip egalitarian dengan model one man one vote, satu warga negara memiliki satu suara secara adil. Hal demikian memberi peluang masyarakat menempatkan wakilnya di parlemen yang kemudian dianggap telah memenuhi rasa keadilan (sense of justice). Namun disisi lain, sistem ini memberi kekuasaan absolut kepada Ketua partai politik untuk menentukan daftar calon legislatif dari daerah pemilihan masing-masing sehingga mempermudah terjadinya fragmentasi antar anggotanya. Bila terjadi konflik internal, rentan terjadi pemisahan antar anggota partai yang kemudian membentuk, atau pindah partai baru. Kutu loncat politisi tidak bisa dihindari lagi.

Sengketa Pemilu, Mungkinkah Tuntas?

Mengacu 15 Standart Internasional pemilu demokratis diatas, kiranya poin terakhir yakni kepatuhan terhadap hukum dan penegakan peraturan pemilu belum berjalan dengan baik. Utamanya bagi peserta pemilu atau partai politik pengusung pasangan yang kalah suara. Ujung-ujungnya, Mahkamah Konstitusi menjadi benteng terakhir yang menyidangkan sengketa hasil pemilu. Pada dasarnya penegakan hukum pemilu adalah suatu mekanisme untuk menjaga hak pilih suara rakyat. Tujuannya memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu terjadi secara jujur, adil, tidak terjadi kecurangan, manipulatif oleh peserta pemilu, sehingga menghasilkan pemimpin dengan label legitimasi kuat yang dianggap paling ideal disebuah wilayah tertentu. Ada dua cara yang dapat ditempuh dalam menegakkan hukum pemilu.

Pertama, civil process. Ia merupakan mekanisme koreksi terhadap hasil pemilu yang diajukan oleh peserta pemilu kepada lembaga peradilan yang berwenang. Mekanisme ini banyak ditempuh peserta pemilu karena dianggap memiliki prosedur yang relatif cepat yang sekaligus dapat menganulir keputusan hasil pemilu. Mekanisme ini juga sudah diadopsi oleh beberapa negara, termasuk Indonesia dan Filipina. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mendapat mandat memutus perselisihan hasil pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945 yang kemudian dijabarkan melalui UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang pada prinsipnya perselisihan hasil suara pemilu diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi dengan cakupan kewenangan yang lebih luas, dari pemilu presiden, legislatif, dan pemilukada. Berbeda praktik di Filipina, yang hanya menangani perselisihan hasil pemilu berlaku hanya untuk pemilu presiden. Itupun hanya ditangani melalui Pengadilan Tinggi. Sayangnya acapkali, sengketa perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi ini tidak dibarengi oleh para peserta pemilu dengan mengikuti proses penyelesaian sengketa sebelumnya yaitu: pelanggaran administratif, pelanggaran pidana secara tuntas. Padahal apa yang diputus Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil sangat dipengaruhi oleh mekanisme penyelesaian kedua jenis sengketa sebelumnya. Bahkan jika kita melihat praktik di Mongolia, Nepal, dan Kamboja, seseorang yang telah didaulat menduduki jabatan di parlemen dapat di-recall apabila terbukti di Pengadilan melakukan pelanggaran pemilu.

Kedua, crime process. Yaitu proses penyelesaian permasalahan hukum pemilu yang berlaku; baik pidana pemilu, administrasi pemilu maupun kode etik penyelenggaraan pemilu. Bahkan dalam konteks hukum ketatanegaraan mutakhir perlu dipikirkan juga memasukkan “nomenklatur” penyelesaian sengketa “Informasi Pemilu” sejalan dengan berlakunya UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. Dan praktik ini telah dilakukan oleh Komisi Informasi melalui Peraturan Komisi Informasi nomer 1 tahun 2014 lalu. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah mempratikkan sengketa informasi publik pemilu dimaksud pada perhelatan pemilukada tahun 2017 lalu.

UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 97 menyebutkan bahwa tugas Bawaslu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: pelanggaran pemilu, sengketa pemilu, dan menyelesaikan sengketa pemilu melalui Ajudikasi nonlitigasi. Dilihat dari frasa Pasal diatas menunjukkan peran strategis Bawaslu dalam menuntaskan setiap pelanggaran baik pidana maupun administratif pemilu. Oleh sebabnya, pendapat Ida Budhiati diatas yang mencoba mentransformasikan Bawaslu sebagai Pengadilan Pemilu suatu saat bisa menjadi aktual.

Meski demikian, paling tidak ada ikhtiar negara hadir untuk merespon perangkat hukum administratif maupun pidana pemilu yang membutuhkan penyempurnaan terus-menerus. Sengketa didua masalah ini sering menguap, tidak ada tindak lanjut yang cukup signifikan. Meski demikian, kita patut bersyukur, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengatisipasi dengan baik dalam hal penanganan penyelesaian pemilu 2019 ini yakni dengan menerbitkan tiga Peraturan Mahkamah Agung (Perma). PTUN akan menjadi pelabuhan terakhir setelah proses penyelesaian sengketa diajukan ke Badan Pengawas Pemilu benar-benar telah dilalui baik secara material maupun proseduralnya. Perma itu adalah Perma No. 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu di MA. Kemudian disusul Perma No. 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan terakhir Perma No. 6 Tahun 2017tentang Hakim Khusus dalam Sengketa Pemilu di PTUN. Ketiga Perma ini mendapat tantangan tersendiri dengan ragam masalah kepemiluan Indonesia, apakah mampu menyelesaikan persoalan pelanggaran pemilu 2019 secara tuntas? Mari kita tunggu dan kawal bersama.

 

[i] Penulis Adalah: Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Dua Periode 2012-20120.

Tragedi Agats, Produk Ketertutupan Informasi

PENULIS: Romanus Ndau Lendong (Ketua Bidang Litbang Komisi Informasi Pusat)

 SEBANYAK 63 anak usia 1-3 tahun di Agats, Kabupaten Asmat, Papua, meninggal akibat gizi buruk dan campak. Selain itu, 90% ibu dan anak diberitakan mengalami kekurangan gizi akut karena kelaparan hebat. Boleh jadi kondisi riil di lapangan lebih memprihatinkan lagi. Kasus itu merupakan tragedi yang semestinya bisa diantisipasi. Otonomi daerah yang secara konsepsional dimaksudkan untuk mengakselerasi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat ternyata masih sebatas harapan. Dengan becermin pada Kabupaten Asmat, otonomi daerah ternyata belum mampu membuka isolasi wilayah akibat buruknya infrastruktur yang membelenggu masyarakat dalam aneka ketidakberdayaan. Sialnya, berbagai persoalan tersebut luput dari perhatian publik karena minimnya informasi.

Ketertutupan informasi
UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi mengatur kewajiban badan publik untuk senantiasa terbuka berkaitan dengan berbagai informasi yang dimilikinya. Keterbukaan informasi tersebut dilakukan demi memenuhi hak asasi masyarakat untuk mengetahui, mengakses, menyimpan, dan menggunakan informasi untuk pengembangan diri dan sosial. Selain itu, keterbukaan informasi diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Mengingat beragamnya informasi publik, Pasal 9-11 undang-undang itu mengatur soal klasifikasi informasi publik berdasarkan derajat kegunaannya. Pertama, informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yakni informasi yang berkaitan dengan badan publik, kegiatan, kinerja, dan laporan keuangan. Kedua, informasi publik yang harus diumumkan secara serta-merta, yakni informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Ketiga, informasi yang wajib tersedia setiap saat seperti informasi soal daftar seluruh informasi publik yang dimiliki dan dikuasai badan publik, hasil keputusan badan publik, seluruh kebijakan yang ada beserta dokumen pendukungnya, rencana kerja proyek dan proyeksi pengeluaran tahunan badan publik, dsb.
Merujuk pada klasifikasi di atas, kondisi gizi buruk dan campak yang melanda dan mematikan anak-anak di Agats masuk kategori informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta. Dasarnya ialah jika informasi tersebut tidak diumumkan serta-merta, akan mendatangkan kerugian besar bagi masyarakat. Buruknya keadaan gizi dan bahaya campak sudah semestinya menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Asmat.

Sulit dihindari kesan bahwa budaya ketertutupan informasi masih menjadi kenyataan di Kabupaten Asmat. Website Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat 2017 sama sekali tidak menjelaskan bagaimana kondisi kesehatan masyarakat. Seolah-olah masyarakat di daerah ini baik-baik saja, tidak mengalami kekurangan gizi dan bebas dari berbagai penyakit.

Ketertutupan informasi juga dialami daerah-daerah terisolasi lain di negeri ini. Sekitar 10 tahun lalu, tragedi serupa pernah dialami kelompok miskin di Kabupaten Yahukimo, Papua. Nasib serupa juga dialami kelompok miskin di NTT pada 2004-2006. Kelompok miskin dilanda berbagai penyakit hingga kematian karena gizi buruk dan berbagai wabah penyakit.

Secara umum, keterbukaan informasi masih menjadi persoalan di negeri ini. Pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik yang dilakukan Komisi Informasi Pusat pada 2017 menyingkap beberapa fakta. Pertama, visi kepala pemerintahan dan badan publik soal keterbukaan informasi masih belum terlembaga, baru sebatas kemauan politik pribadi. Daerah-daerah yang kepala daerahnya memiliki visi dan kesadaran jelas soal keterbukaan informasi mampu melakukan pelayanan informasi secara optimal. Akan tetapi, tidak sedikit kepala daerah yang belum memahami arti dan pentingnya keterbukaan informasi. Hingga kini masih ada provinsi yang belum memiliki Komisi Informasi daerah, yakni NTT, Papua Barat, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara.

Kedua, lemahnya pejabat pengelola informasi melakukan dokumentasi terhadap berbagai kebijakan, kegiatan, dan kinerja badan publik. Akibatnya banyak kegiatan yang tidak didukung dengan laporan yang benar dan berkualitas sebagai legitimasi terhadap penggunaan anggaran negara/daerah.

Ketiga, pelayanan informasi yang apa adanya, tanpa didukung infrastruktur yang memadai dan modern. Pemerintah daerah belum memandang pelayanan informasi sebagai hal penting dan mendesak untuk kemajuan daerah sehingga perlu disiapkan secara benar dan berkualitas.

Keempat, klasifikasi informasi yang beragam di antara badan publik. Belum ada pemahaman yang jelas apa yang dimaksud dengan informasi publik yang harus diumumkan secara berkala, serta-merta dan harus selalu tersedia setiap saat. Implikasinya, ketika ada informasi yang mesti harus diumumkan serta-merta tidak dilakukan sehingga memakan korban sebagaimana terjadi di Agats.

Pemberdayaan Badan Publik
Terkait dengan berbagai problem tadi, agenda mendesak ialah memberdayakan badan publik agar lebih profesional dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Pertama, penyamaan visi dan persepsi akan pentingnya keterbukaan informasi di kalangan elite pemerintahan dan badan publik. Sejauh ini masih ada elite dan badan publik yang salah paham soal keterbukaan informasi. Ada persepsi bahwa keterbukaan informasi hanya menambah beban pemerintah dan badan publik serta bagian dari penerapan budaya liberal yang membuat semua hal menjadi telanjang, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak jarang, banyak informasi disembunyikan dengan alasan rahasia negara.

Kedua, peningkatan kapasitas badan publik dalam melakukan dokumentasi, penyediaan, dan pelayanan informasi publik. Dengan itu, berbagai kebijakan, kegiatan, dan kinerja badan publik bisa didokumentasikan dengan baik serta bisa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kedua agenda ini mendesak dilakukan untuk mencegah agar Tragedi Agats tidak terulang di masa depan. (Ditayangkan Harian Media Indonesia pada 20 Januari 2018)

Apa Setelah Rakornas Berakhir?

Perhelatan akbar Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) ke-7 KI (Komisi Informasi) se-Indonesia telah berakhir di Kota Palembang Sumatera Selatan pada Kamis (27/10) malam. Peserta yang terdiri dari komisioner dan sekretariat KI berjumlah 208 orang telah kembali ke daerahnya masing-masing. Pertanyaannya, apa manfaat yang telah diperoleh para peserta dari seluruh penjuru nusantara itu.

Dari suasana pelaksanaan Rakornas kali ini terekam para peserta sudah sangat bersikap kritis, ada peserta yang menyampaikan bahwa apa gunanya berkumpul disini jika tidak ada hasil yang dapat diperoleh. Bahkan ada peserta yang menyatakan, “Saya takut kepada Allah…jika nanti dipertanyakan biaya perjalanan yang menggunakan uang rakyat tapi tidak mendapatkan hasil di Rakornas ini,”.

Ada juga yang berseloroh bahwa jangan ada lagi kata-kata dari penyelenggara Rakornas, “Silakan bawa pulang hasil dari kesimpulan Rakornas ke daerah masing-masing,”. “Cara ini tidak benar, jangan meminta peserta yang membawa pulang hasil kesimpulan Rakornas tapi justru KI Pusat yang  harus membawanya kepada Presiden untuk diperjuangkan,” ujar seorang peserta.

Semua yang disampaikan peserta itu memang ada benarnya, seharusnya kegiatan Rakornas KI yang menggunakan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) bisa efektif dalam memajukan keterbukaan informasi publik. Kegiatan ini seyogianya mampu memberikan peningkatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Tahun 2008 yang pada akhirnya mampu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebagaimana diketahui, tujuan dari pelaksanaan UU KIP diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan oleh Badan Publik. Badan Publik (BP) terdiri dari Kementerian, Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Kepresidenan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota, Partai Politik (Parpol), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Yayasan yang menggunakan sebagian dana APBN/APBD dan atau dana masyarakat.

Mengawal BP (Badan Publik)

Mengingat pentingnya hasil kesimpulan Rakornas dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik maka wajar jika sejumlah peserta mempertanyakan hasil Rakornas yang konkrit. Justru salah satu yang cukup menarik dari Rakornas ini adalah penyampaian kemajuan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KI Provinsi Maluku.

Sebenarnya fungsi KI adalah melaksanakan UU KIP dan menggelar sidang penyelesaian sengketa informasi publik, baik melalui sidang ajudikasi ataupun mediasi. Namun menurut Ketua KI Maluku Muhammad Kamil Fuad, meski KI Maluku baru terbentuk 3 Oktober 2015 namun upaya yang dilakukan untuk melaksanakan UU KIP cukup simpatik.

Kamil mengatakan, KI Maluku berupaya melakukan pendekatan kepada BP agar tidak harus berujung ke sidang penyelesaian sengketa ke KI Maluku. Menurutnya, upaya yang dilakukan KI Maluku adalah meminimalkan sidang ajudikasi sengketa informasi tapi memperbanyak proses mediasi dalam pelaksanaan UU KIP.

Bentuk mediasi yang dilakukan KI Maluku tergolong unik, karena setiap Pemohon informasi berupaya diedukasi agar dapat melakukan mediasi. Sedangkan Termohon dari BP juga berupaya proaktif untuk melakukan konsultasi ke KI Maluku menyangkut informasi yang diminta Pemohon informasi publik.

Juga sebaliknya KI Maluku yang rajin menghubungi BP untuk mengetahui perkembangan permohonan informasi publik yang dilakukan Pemohon. Dengan demikian, sebelum sengketa informasi publik berlanjut ke KI Maluku maka informasi yang diminta Pemohon selama yang diminta adalah informasi terbuka maka sudah dapat langsung diberikan ke Pemohon.

Diketahui bersama, Rakornas yang digelar di Kota Palembang telah berakhir pada Kamis (27/10) malam dan telah menghasilkan sejumlah rekomendasi. Salah satu rekomendasinya adalah mendesak Presiden Joko Widodo agar segera memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN RB, Menteri Kominfo, dan Menteri Keuangan untuk mebahas penguatan kelembagaan Komisi Informasi dan Kesekretaritan dengan melibatkan Komisi Informasi Pusat (KIP).

Bahkan pada kesempatan itu juga, Ketua KIP John Fresly menandatangani rekomendasi peningkatan apresiasi kepada komisioner KI Kabupaten/Kota dengan rentangan mulai dari Rp 10.000.000 hingga Rp 20.000.000 dan untuk perjalanan dinas komisioner dan anggota komisioner setara eselon IIb. Surat Rekomendasi peningkatan apresiasi itu langsung bisa dibawa dan disampaikan kepada Walikota atau Bupati KI yang bersangkutan agar dapat dilaksanakan.

Juga surat rekomendasi dari KIP kepada Gubernur di seluruh Indonesia agar meningkatkan apresiasi kepada komisioner KI Provinsi dengan rentangan antara Rp 15.000.000 hingga Rp 30.000.000. Surat yang telah ditandatangani Ketua KIP itu bisa langsung disampaikan kepada Gubernur masing-masing KI.

Rekomendasi lainnya, adalah mendesak kepada BP pemerintah supaya memperkuat kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah dibentuk sehingga dapat efektif dalam melayani permintaan informasi publik dari masyarakat. Sedangkan secara internal, maka direkomendasikan kepada KIP agar membuatkan sejumlah Peraturan Komisi Informasi (Perki) untuk Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) terhadap sejumlah isu strategis.

Ada tujuh isu strategis yang direkomendasikan untuk segera dibuatkan Perkinya, pertama tentang keterbukaan informasi pemerintahan Desa, kedua keterbukaan informasi di sektor pendidikan, ketiga perlunya penyediaan informasi serta merta untuk daerah rawan bencana, keempat keterbukaan informasi di bidang SDA, Energi, dan Tata Kelola Kehutanan, kelima keterbukaan informasi dalam pelayanan kesehatan, keenam keterbukaan informasi dalam pengadaan barang dan jasa, serta ketujuh keterbukaan informasi dalam bidang perpakan.

Rakornas juga menghasilkan rekomendasi untuk segera membuat MoU antara KIP dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang keterbukaan informasi kelembagaan pemilihan umum paling lambat pada 1 Desember 2016 karena pelaksanaan Pilkada serentak sudah semakin dekat.Juga direkomendasikan agar melakukan MoU antara KIP dengan Bawaslu dalam hal keterbukaan pelaksanaan pengawasan pemilu sekaligus diminta melakukan perubahan Perki 1 Tahun 2014 tentang pelayanan informasi Pemilu.

Dari hasil Rakornas juga telah disetujui terbentuknya tim review Undang-Undang KIP Tahun 2008 yang terdiri dari 9 orang komisioner daerah dan komisioner KI Pusat, tim ini akan bekerja selama delapan bulan kedepan. Dan mulai tahun 2017, direkomendasikan pembiayaan KI Provinsi, KI Kabupaten/Kota berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Nah…semua kesimpulan Rakornas Palembang sudah dituangkan dalam bentuk yang jelas, tinggal bagaimana implementasi ke depannya. Tahun 2017 sudah di depan mata, kerja nyata berikutnya dari Komisi Informasi di seluruh Indonesia sedang dinanti publik.

SANKSI PIDANA UNTUK BADAN PUBLIK YANG “MEMBANGKANG”

Dalam berbagai forum dialog tentang keterbukaan informasi sering muncul pertanyaan dari publik: “Apa sanksi untuk Badan Publik yang tidak mau membuka informasinya kepada publik?” Apakah undang-undang mengaturnya? Bagi publik yang sudah melek UU KIP, kesimpulan yang ingin didapatkan dari pertanyaan tersebut adalah, “Pantas saja Badan Publik tidak mau terbuka, soalnya sanksi dari Komisi Informasi tidak ada!” Memang dari sisi Komisi Informasi, hukuman bagi Badan Publik yang tidak mau terbuka “hanyalah” putusan sidang sengketa yang memerintahkan Badan Publik tersebut membuka atau memberikan informasinya, yang masuk kategori informasi terbuka. Itu pun harus melalui proses sengketa terlebih dahulu yang diajukan oleh publik; baik sebagai individu, kelompok orang, atau badan hukum. Sengketa pun bisa diajukan ke Komisi Informasi dengan syarat jika sudah melalui tahap-tahap skema waktu tertentu yang sudah diatur dalam UU KIP, yakni skema 10-7-30.

Jadi publik sebagai Pemohon harus mengajukan permohonan informasi kepada Badan Publik terlebih dahulu, hingga pada akhirnya mereka bisa menyengketakannya ke Komisi Informasi, sesuai skema waktu yang telah diatur. Pertanyaan publik berikutnya adalah, bagaimana jika Badan Publik yang telah diperintahkan oleh Komisi Informasi untuk membuka informasinya, lewat putusannya yang telah inkrah atau setelah melalui upaya hukum ke PTUN dan MA lalu inkrah; tapi tetap tidak mau menjalankannya atau memberi informasi ke Pemohon? Pada tahap berikutnya Pemohon bisa mengajukan eksekusi ke peradilan umum, dengan bekal putusan Komisi Informasi. Lalu bagaimana jika Badan Publik tetap saja “ngeyel” atau “membangkang” tidak mau memberikan informasinya yang sudah diputuskan inkrah sebagai informasi terbuka? Di sinilah pemohon bisa mengajukan pidana.

Bukan ke Komisi Informasi tetapi ke kepolisian/Polri. Pada Pasal 52 UU KIP disebutkan: Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/ atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Begitulah proses yang harus dilewati untuk sampai ke sanksi pidana. Jadi tidak bisa Pemohon minta informasi ke Badan Publik lantas jika tidak diberi bisa “sekonyong-konyong” langsung mengadukan pidana ke polisi, apalagi ke Komisi Informasi yang tidak memiliki wewenang untuk memberi sanksi pidana.

Menggelorakan Lagi OGI

UKP4 yang dikenal intensif menggelorakan pemerintahan terbuka Indonesia (OGI, Open Government Indonesia), bubar demi hukum sejak 8 Desember 2014. Pasalnya, perpres yang dikeluarkan Presiden SBY tentang pembentukan lembaga setingkat menteri negara tersebut, hanya berlaku lima tahun meskipun ada pasal dalam perpres yang menyebutkan bisa diperpanjang jika diperlukan. Presiden Jokowi yang baru dilantik 20 Oktober 2014 dan masih menata nomenklatur kabinet, sudah pasti pada saat awal belum bisa memastikan apakah UKP4 akan dilanjutkan atau tidak. UKP4 merupakan perangkat presiden yang tidak diatur di dalam UU Kementerian.

Oleh karenanya jika presiden baru tak menghendakinya atau ingin mengubah nama itu, bukan suatu kesalahan. Meski tidak secara spesifik mengurusi ihwal pemerintahan terbuka, dalam perpres disebutkan bahwa tugas UKP4 adalah membantu presiden dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan. Juga untuk peningkatan efektivitas dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan perbaikan pelayanan umum, serta perbaikan iklim usaha dan investasi. Dari sederet tugas tersebut maka penciptaan pemerintahan terbuka menjadi niscaya. Ketika sudah tidak ada UKP4, orang menduga-duga bahwa komitmen menciptakan pemerintahan terbuka tidak ada pada Presiden Jokowi. Pegiat keterbukaan informasi pun sempat resah dan merasa gerakan yang sudah dimulai sejak awal reformasi tersebut mengalami kemuduran. Tim Inti yang dibentuk saat Presiden SBY yang terdiri kementerian/ lembaga dan organisasi masyarakat sipil (OMS), menyurut koordinasinya. Namun suasana berubah pada bulan Juni lalu.

Situasi tanpa kepastian selama hampir enam bulan berubah sejak Bappenas dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) memprakarsai pembentukan Tim Inti OGI lagi, meski masih terbatas pada kementerian dan lembaga (K/L). Terbentuklah Tim Inti yang terdiri tujuh K/L yakni Bappenas, Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kementerian PAN-RB, Dalam Negeri, Kominfo, Luar Negeri, dan Komisi Informasi Pusat (KIP). Pada pertemuan awal dibahas soal format pengorganisasian, isu-isu dan program, serta kemungkinan melibatkan pihak lain seperti OMS, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Lalu dilakukan pertemuan-pertemuan intensif, baik dengan peserta terbatas anggota Tim Inti maupun pembahasan dengan pihak lain. OGI pun seperti digelorakan lagi. Memang ada sedikit pihak atau individu yang sinis terhadap OGI. Dibilang agenda internasional, kurang fokus, menambah pekerjaan, dan celoteh lainnya. Namun OGI adalah komitmen negara yang memilih jalan demokrasi seperti Indonesia. Indonesia juga menjadi pemrakarsa pada saat organisasi pemerintahan terbuka dunia (OGP, Open Government Partnership) dibentuk pada 2011.

Tak kalah pentingnya adalah komitmen Presiden Jokowi yang tinggi terhadap pemerintahan terbuka. Dalam visi, misi, dan program aksi saat berkampanye sudah dengan tegas Jokowi-JK ingin menerapkan UU KIP, ingin adanya ketebukaan Informasi Publik untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini harus kita dorong bersama. Saatnya OGI digelorakan lagi

Penumpang Gelap UU KIP

Dahulu kala, istilah penumpang gelap disematkan kepada para penumpang angkutan umum—utamanya kereta api—yang tidak memiliki tiket tapi nekad naik kereta dan melenggang sampai kota tujuan. Tanpa merogoh kocek, mereka bisa melakukan perjalanan. Tapi kadang-kadang, mereka tak sepenuhnya tak membayar. Di atas gerbong, ada yang membayar sekadarnya kepada kondektur tanpa tiket, dan lalu aman menikmati perjalanan. Si penumpang aman-nyaman dan si kondektur, yang sering dijuluki “tukang catut” itu, dapat pemasukan.

Pada awal-awal era Reformasi, istilah ini populer kembali di ranah politik. Ada istilah Penumpang Gelap Reformasi. Yang dimaksudkan adalah orang-orang yang di era Orba dulunya status quo atau pro-status quo dan antireformasi, tapi dapat posisi penting di era Reformasi. Sementara banyak pejuang Reformasi yang “berdarah-darah” gigit jari. Ada yang menyebut mereka sebagai reformis gadungan.

Setelah lama tak terdengar, belakangan istilah penumpang gelap mencuat kembali. Yakni saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berorasi pada Kongres PDIP di Denpasar, Bali, akhir pekan pertama April lalu. Mereka yang dituding sebagai penumpang gelap pastilah orang-orang yang “tidak berkeringat” saat Pilpres yang memenangkan jagoan PDIP, Jokowi-JK. Atau orang-orang yang memiliki ideologi lain dari PDIP atau (yang diduga) loyalis para rival Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Tapi mereka ikut menikmati kekuasaan Jokowi-JK.

Penumpang gelap memang bisa ada di mana-mana. Juga ada di setiap diterbitkannya suatu kebijakan atau bahkan undang-undang. Di Undang-Undang Pemilu ada penumpang gelapnya, di Undang-Undang Migas atau Minerba, ada penumpang gelapnya, di Undang-Undang Pemda ada penumpang gelapnya. Tak terkecuali di Undang-Undang KIP—yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik—juga ada penumpang gelapnya.

Untuk Undang-Undang KIP (UU KIP), penumpang gelapnya adalah orang-orang yang memanfaatkan—atau tepatnya mengambil untung—dari diterbitkannya UU KIP. Mereka, misalnya, menggunakan UU KIP dan peraturan turunannya, tidak sesuai dengan yang digariskan  undang-undang. Tidak sesuai dengan tujuan seperti disebut dalam Pasal 3 UU KIP. Misalnya menggunakan UU KIP untuk memeras pimpinan Badan Publik secara finansial. Atau untuk mengintimidasi personel Badan Publik dengan berbagai motif selain finansial, seperti motif politik, atau hubungan permusuhan lainnya.

Namun penumpang gelap juga bisa berasal dari dalam lembaga Komisi Informasi (KI) sendiri. Misalnya, Komisioner KI se-Indonesia ditambah pusat, jumlahnya 182 orang. Di antara mereka bisa jadi ada yang motifnya sekadar mengejar jabatan atau gaji. Atau ada yang setelah menjabat tidak berkinerja. Atau setelah menjabat memperlakukan KI hanya sebagai sambilan, sementara di luar mereka memiliki pekerjaan (sambilan atau bahkan utama). Atau ingin mendapat kemudahan pribadi yang tak ada kaitannya dengan kepentingan lembaga. Atau ada personel-personel sekretariat yang bermain-main dengan anggaran lembaga KI. Jika ini memang ada, mereka juga layak dijuluki Penumpang Gelap UU KIP. <>