Tanpa Para Pihak, Register Dicabut


Persidangan dengan agenda tunggal pembacaan penetapan tentang pencabutan register 043/X/KIP-PS/2018 antara LSM Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanpa dihadiri para pihak, baik pemohon maupun termohon.
Pelaksanaan persidangan pembacaan penetapan itu dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi (KI) Pusat Arif Adi Kuswardono beranggotakan Romanus Ndau Lendong dan Gede Narayana didampingi Panitera Pengganti (PP) Teuku Fardan di Ruang Sidang lantai 1 Kantor Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta pada Jumat (08/02).
Dalam surat pemohon ke MK, menyatakan mencabut register sengketanya karena termohon telah memberikan informasi yang diminta oleh pemohon. Informasi yang diminta pemohon ke termohon tentang putusan salah satu terpidana mati di PN Jakarta Pusat. (Laporan : Karel/Foto: Ari)

Dijanjikan Informasi, Akan Cabut Permohonan

Pemohon informasi publik dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Masyarakat menyatakan akan segera mencabut register sengketa informasi yang telah didaftarkan ke Komisi Informasi (KI) Pusat Jakarta. Hal itu disampaikan Kuasa Pemohon Antonius Badar dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner (MK) Arif Adi Kuswardono beranggotakan Romanus Ndau Lendong dan Gede Narayana didampingi Panitera Pengganti (PP) Teuku Fardan di Ruang Sidang lantai 1 Kantor Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta pada Rabu (06/02).
Dalam keterangannya di dalam persidangan, Kuasa Pemohon menyampaikan bahwa sudah dijanjikan oleh termohon untuk diberikan informasi yang diminta berupa putusan lengkap vonis hukuman mati. Mencermati hal tersebut, MK menskor persidangan untuk dilanjutkan pada Jumat 8 Februari 2019 guna memastikan apakah informasi sudah diberikan termohon sehingga bisa dilakukan persidangan pembacaan penetapan pencabutan register.
Adapun register sengketa yang disidangkan itu adalah 043/X/KIP-PS/2018 antara LBH Masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada persidangan berbeda dengan materi permohonan informasi yang sama telah dilakukan pemohon terhadap PN Jakarta Utara yang informasinya sudah diberikan ke pemohon. (Laporan : Karel/Foto: Ari)

Pemohon: Informasi HGU Bisa Redam Konflik


Pemohon Informasi Publik dari LSM Perkumpulan Masyarakat Indonesia Pecinta Lingkungan dan Perdamaian (Greenpeace Southeast Asia Indonesia Association) membantah jika permohonan informasi tentang pemilik 400 ijin Hak Guna Usaha (HGU) Kehutanan di Papua dapat menimbulkan gangguang keamanan. Justru pengajuan permohonan informasi tentang pemilik HGU Kehutanan dapat meredam konflik di Papua karena memperjelas status kepemilikan ijin HGU ke masyarakat sehingga penguasaan secara illegal yang dapat menimbulkan konflik dapat dihindari.
Kuasa Pemohon menyampaikan hal tersebut ke KI Online usai persidangan sengketa informasi dengan register 011/IV/KIP-PS/2018 antara Greenpeace Southeast Asia terhadap Termohon dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).Persidangan itu dipimpin Ketua Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi (KI)Pusat Hendra J Kede beranggotakan Romanus Ndau Lendong dan Arif Adi Kuswardono didampingi Panitera Pengganti (PP) Indra Hasby di Ruang Sidang lantai 1 Kantor Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta pada Senin (04/02).
Sementara Kuasa Termohon yang juga hadir dalam persidangan lanjutan tersebut menyatakan menutup informasi yang diminta Pemohon karena dikhawatirkan akan mengganggu keamanan negara jika dibuka. Apalagi saat ini menurutnya telah telah terjadi aksi permintaan referendum sekelompok orang Papua ke PBB, sehingga jika informasi HGU ini dibuka dapat menunjukkan kekayaan alam di Papua kepada asing.
MK memutuskan untuk melakukan sidang tertutup pada 18 Februari 2019 guna memeriksa informasi yang dinyatakan termohon telah dikecualikan melalui uji konsekuensi. Juga MK minta kepada termohon untuk menghadirkan saksi pada persidangan terbuka berikutnya.(Laporan : Karel/ Foto: Adul)

Dua Permohonan Dicabut, Dua Gugur

Persidangan sengketa informasi publik di Komis Informasi (KI) Pusat berlangsung cepat setelah dua register sengketa sudah dinyatakan dicabut yaitu register nomor 030/IV/KIP-PS/2017 antara Pemohon dari Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah (KITA-PD) terhadap Termohon BP3TKI Serang dan 029/IV/KIP-PS/2017 antara Pemohon terhadap BNP2TKI. Kedua register itu dicabut pemohon dengan alasan bahwa kedua pemohon telah memberikan informasi yang diminta.
Persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Komisioner (MK) Arif Adi Kuswardono bersama anggota Romanus Ndau Lendong dan Gede Narayana didampingi Panitera Pengganti (PP) Aldi Rano Sianturi di Ruang Sidang lantai 1 Kantor Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta pada Senin (04/02), juga bacakan dua putusan gugur sekaligus. Masing-masing register 024/IV/KIP-PS/2017 antara Pemohon terhadap Sekolah Tinggi Pelayaran Marunda dan register 025/IV/KIP-PS/2017 antara Pemohon terhadap Sekolah Tinggi Transportasi Darat, putusan gugur ditetapkan MK karena menilai permohonan pemohon tidak memenuhi jangka waktu sebagai diatur dalam Perki 1 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaia Sengketa Informasi (SLPPSI) Tahun 2013.
Sisanya dua register masih dengan pemohon yang sama, masing-masing register 023/IV/KIP-PS/2017 antara Pemohon terhadap Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia masih dilanjutkan ke proses mediasi dengan mediator Komisioner Muhammad Syahyan. Sementara register 021/III/KIP-PS/2017 antara Pemohon terhadap Badan Pertanahan Wilayah Administrasi Jakarta Timur akan dilakukan pemanggilan sidang berikutnya untuk mendengarkan termohon. (Laporan : Karel/Foto: Adul).

Kemen LHK Bersedia Dimediasi

Sebagai Termohon Badan Publik (BP) Kementerian Lingkugan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) menyatakan bersedia melaksanakan mediasi dalam upaya penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) Pusat. Hal itu disampaikan tim Kuasa Termohon pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Komisioner (MK) Romanus Ndau Lendong bersama anggota Arif Adi Kuswardono dan Cecep Suryadi didampingi Panitera Pengganti (PP) Aldi Rano Sianturi di Ruang Sidang lantai 1 Kantor Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta pada Jumat (01/02).

Persidangan lanjutan register sengketa 040/V/KIP-PS/2017 itu dihadiri para pihak baik Kuasa Pemohon dari Yayasan Augriga Melina dan Syahrul dan sejumlah Kuasa Termohon Kemen LHK. Termohon menyatakan informasi tentang Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Usaha (RKU) Kehutanan di Papua merupakan informasi terbuka sehingga termohon bersedia menjalankan mediasi guna mengakhiri sengketa informasi publik ini di KI Pusat.

Pada persidangan lainnya pada hari yang sama dengan formasi MK yang sama pula telah dilakukan penghentian register sengketa nomor 010/IV/KIP-PS/2018 antara Pemohon Panca Wibawaji terhadap Termohon MUI (Majelis Ulama Indonesia). MK membacakan Putusan Gugur atas register sengketa informasi tersebut karena pemohon tidak menghadiri persidangan dua kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas.(Laporan : Karel/Foto: Ari)

Minta Putusan Hukuman Mati untuk PK

Pemohon Informasi Publik dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Masyarakat sengketakan Termohon dari PN (Pengadilan Negeri) Jakarta Pusat untuk memperoleh hasil putusan hukuman mati terdakwa Anita. Kuasa Pemohon yang hadir dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi (KI) Pusat Arif Adi Kuswardono beranggotakan Romanus Ndau Lendong dan Gede Narayana di Ruang Sidang Kantor KI Pusat pada Selasa (29/01), meminta informasi putusan PN Jakpus sebagai bahan untuk upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

Pada sidang lanjutan sengketa informasi tersebut yang juga dihadiri oleh Kuasa Termohon yang sudah sempat menolak permohonan informasi pemohon dengan alasan informasi yang diminta adalah informasi yang dikecualikan. MK menyampaikan bahwa jika termohon telah mengecualikan informasi yang diminta termohon maka langsung dilanjutkan sidang ajudikasi non litigasi, namun bila ingin menempuh mediasi maka dipersilakan termohon menarik pengecualian informasi tersebut.

Padahal dalam permohonan informasi yang sama dilakukan oleh pemohon terhadap Termohon PN Jakarta Utara sudah menyerahkan informasi yang diminta pemohon sehingga registrasi dengan permohonan informasi yang sama dengan terdakwa berbeda telah dicabut. Pada sidang itu juga MK tersebut telah membacakan penetapan pencabutan register 012/IV/KIP-PS/2018 antara LBH Masyarakat terhadap PN Jakarta Utara.

Semetara pada hari ini juga, telah dilaksanakan persidangan dengan MK yang sama terhadap enam register sengketa informasi. Juga disidangkan register antara Pemohon Sumardjono terhadap Termohon Badan Pertanahan Nasional RI dengan agenda tunggal pembacaan penetapan mediasi dipimpin Ketua MK Gede Narayana bersama anggota Muhammad Syahyan dan Cecep Suryadi. (Laporan ; Karel/Foto: Adul)

KI Pusat Sidang Putusan Sengketa Informasi LBH Masyarakat-Kejagung

Ketua Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi (KI) Pusat Hendra J Kede beranggotakan Wafa Patria Umma dan Cecep Suryadi didampingi Panitera Pengganti (PP) Aprial Sibarani, melaksanakan sidang dengan agenda pembacaan putusan sengketa informasi antara Pemohon LBH Masyarakat terhadap Termohon Kejaksaan Agung (Kejagung). Sidang yang digelar di Ruang Sidang Kantor Sekretariat KI Pusat Wisma BSG lantai 1 Annex Jl. Abdul Muis 40 Jakarta dihadiri para pihak, baik Pemohon maupun Termohon pada Kamis (15/11) siang.

KI Pusat Kabulkan Sebagian Permohonan LSM PMPN

Komisi Informasi (KI) Pusat mengabulkan permohonan informasi Pemohon Lembaga Swadaya Masyarakat (LMS) Peduli Mutu Pendidikan Nasional (PMPN) untuk sebagian informasi yang diminta ke Termohon PT Perusahaan Gas Nasional (PGN). Ketua Majelis Komisionr Komisi Informasi (KI) Pusat Arif Adi Kuswardono beranggotakan Romanus Ndau Lendong dan Wafa Patria Umma didampingi Panitera Pengganti (PP) Indra Hasby di Ruang Sidang Lantai 1 Kantor Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta, Kamis (09/11), melakukan pembacaan putusan atas sengketa informasi dengan register 054/XI/KIP-PS/2015 antara LSM PMPN terhadap PT PGN.

Pemohon Gagal Hadirkan Ahli di Sidang KI Pusat

Laporan : Karel Salim

Pemohon Informasi Publik gagal menghadirkan Ahli dalam persidangan yang digelar di Ruang Sidang Lantai 1 Kantor Sekretariat Komisi Informasi (KI) Pusat di Wisma BSG Jakarta pada Kamis (27/09). Ketua Majelis Komisioner (MK) Hendra J Kede beranggotakan Cecep Suryadi dan Wafa Patria Umma didampingi Panitera Pengganti (PP) Eni Fajar, harus menggelar dua kali persidangan pada hari yang sama atas register sengketa 057/XII/KIP-PS/2017 antara Pemohon Ricky Gunawan terhadap Termohon Badan Publik Kejaksaan Agung RI.

Persidangan pertama dilaksanakan untuk memastikan kesaksian Ahli dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia) yang rencananya akan dimajukan oleh Pemohon namun ternyata tidak dapat hadir di persidangan karena berhalangan. Kemudian MK menskor persidangan sebelum masuk pada persidangan kedua guna memastikan pelaksanaan persidangan berikutnya sehingga jangka waktu 100 hari penyelesaian sengketa informasi di KI Pusat dapat terpenuhi.

MK memutuskan untuk segera menyelesaikan sengketa informasi ini dengan tinggal menggelar dua persidangan lagi. Pada persidangan berikutnya akan dituntaskan persidangan mendengarkan keterangan Ahli dari para pihak,baik Pemohon maupun Termhon, kemudian pada persidangan berikutnya adalah sidang dengan agenda pembacaan putusan karena semuanya dianggap sudah lengkap.

KI Pusat Laksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat di Kejagung

Laporan : Karel Salim

Ketua Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi (KI) Pusat Hendra J Kede beranggotakan Wafa Patria Umma dan Cecep Suryadi didampingi Panitera Pengganti (PP) Eni Fajar, melaksanaan persidangan dengan agenda pemeriksaan setempat di Kantor Kejaksaan Agung Jakarta pada Senin (24/09). Persidangan pemeriksaan setempat yang dilakukan MK KI Pusat  itu dimaksudkan untuk memeriksa informasi yang dikecualikan oleh Termohon Kejagung.

Pada persidangan pemeriksaan setempat dilakukan oleh MK terhadap sengketa informasi dengan register 057/XII/KIP-PS/2016 antara Pemohon Ricky Gunawan terhadap Termohon Badan Publik Kejaksaan Agung RI. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah informasi tentang hasil Second Opinion (SO) pemeriksaan kesehatan terpidana mati atas nama Rodrigo Gularte asal Brazil yang telah dieksekusi.

Sebagaimana diketahui Rodrigo Gularte menjadi terpidana mati atas kasus kepemilikan narkoba.Ia  ditangkap saat membawa enam kilogram kokain yang disembunyikan di dalam papan selancarnya pada 2004 dan dijatuhi hukuman mati pada 2005.