Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Maluku Utara (Malut) Iksan R.A Arsad bergerak cepat memfasilitasi pendirian Sekretariat Komisi Informasi (KI) Malut di pusat pemerintahan Sofifi. Hanya sehari setelah pelantikan Komisioner KI Malut yang terdiri dari Ketua KI Malut Abdul Azis Marsaoly, Wakil Ketua Ismat Sahupala, Ketua Bidang PSI (Penyelesaian Sengketa Informasi) Mohdar Bailusy, Ketua Bidang ASE (Advokasi Sosialisasi dan Edukasi) Awat Halim, serta Ketua Bidang Kelembagaan Maryani Yusuf, Diskominfo dan Persandian langsung menetapkan Sekretariat KI Malut, Kamis (21/01/2021).
Dalam peninjauan KI Pusat yang dipimpin Ketua Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik (Reglik) Muhammad Syahyan ke Sofifi menggunakan kapal cepat dari Ternate bersama rombongan KI Malut bersama Kadis Kominfo dan Persandian Malut, tampak Sekretariat KI Malut sangat bagus untuk menjalankan tupoksi KI Malut. Terlatak di jalur utama Jl Lintas Halmahera –Sofifi, gedung dua lantai itu berdiri kokoh dengan disain ruangan yang memfasilitasi seluruh kegiatan KI Malut.
Dalam ruang Sekretariat KI Malut, terdapat ruang persidangan yang cukup luas, ruangan setiap komisioner, ruangan kerja staf hingga ruang tamu yang juga luas. Tampak petugas masih mengerjakan pengecatan dan perbaikan sederhana saat kunjungan dilaksanakan bersama Kadis Kominfo, Komisioner KI Malut dan rombongan KI Pusat.
Sebelum meninjau Sekretariat KI Malut, rombongan menyempatkan diri sowan (menemui) ke Wakil Gubernur Malut H. M. Al Yasin Ali. Wagub tampak terkesan dengan kehadiran KI Malut bersama KI Pusat sehingga menyampaikan apresiasinya bahwa akan terus memperhatikan kehadiran KI Malut sebagai upaya menjadikan pemerintah Malut yang transparan dan akuntabel.
Bahkan Wagub yang didaulat agar dapat menyedian rumah dinas untuk lima orang Komisioner KI Malut di Kota Sofifi, juga menyatakan bersedia. Menurutnya, ada sebanyak 250 unit rumah dinas yang baru dibangun menjelang pelaksanaan STQ (Seleksi Tilawatil Quran) pada pertengahan 2021, maka setelahnya rumah dinas dapat dipergunakan sesuai kebutuhkan KI Malut.
Ia juga berharap agar setelah terbentuknya KI Malut dapat meningkatkan peringkat KI Malut di tingkat nasional dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh KI Pusat. Disampaikan oleh Kabid Regulasi dan Kebijakan Publik KI Pusat M Syahyan, peringkat monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Pemprov Maluku Utara masih berada di 10 besar terbawah dari 34 Provinsi di tanah air, namun KI Malut menyatakan akan berusaha meningkatkan peringkat monev Pemprov Malut berada di sepuruh besar terbaik (Informatif). (Laporan/Foto: Karel Salim)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply