ANGGOTA DPR RI MENDUKUNG KI PUSAT SEBAGAI LEMBAGA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (PDP)


Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi, SE., Ak., MBA., C.F.E menyatakan mendukung Komisi Informasi (KI) Pusat sebagai lembaga yang akan menjalankan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), nanti setelah disahkan. Hal itu disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) Komisi Informasi (KI) Pusat bertitel ‘Pentingnya Lembaga Independen dalam Perlindungan Data Pribadi’ yang dilakukan secara zoom meeting dan secara fisik di Sekretariat KI Pusat Wisma BSG lantai 9 Jl. Abdul Muis 40 Jakarta Pusat, Senin (27/07/2020).

FGD itu dibuka oleh Ketua KI Pusat Gede Narayana didampingi Sekretaris KI Pusat MH Munzaer bersama Ketua Bidang Kelembagaan KI Pusat Cecep Suryadi dan Ketua Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik Muhammad Syahyan. Sementara Komisioner KI Pusat lainnya mengikuti FGD lewat virtual terutama yang sedang bertugas di daerah bersama sejumlah Narasumber dan peserta lainnya.

Lebih lanjut disampaikan Bobby, bahwa lembaga Komisi Informasi yang sudah ada merupakan lembaga yang tepat untuk menjalankan perlindungan data pribadi. “Lembaga Perlindungan Data Pribadi bisa ditangani oleh lembaga Komisi Informasi yang sudah ada sehingga bisa lebih efisien daripada harus membuat lembaga baru,” katanya meyakinkan lewat virtual. Menurutnya, nanti akan mengundang KI Pusat untuk RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Komisi I DPR RI, agenda membahas RUU PDP ini.

Sementara itu, Pakar Hukum IT dari UI Dr Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M.mengatakan, jika lembaga Komisi Informasi yang akan menjalankan perlindungan data pribadi maka harus ditingkatkan kapasitasnya. Menurutnya, lembaga PDP nantinya memiliki kompleksitas dalam penyelenggaraannya sehingga bisa menjadi sebuah lembaga yang merupakan gabungan dari lembaga KPK, KPPU, dan KI Pusat.

Cecep Suryadi selaku Narasumber KI Pusat menyampaikan bahwa, pelanggaran terhadap data pribadi saat ini sudah sangat masif. Menurutnya, banyak kasus kebocoran data konsumen e-commerce terjadi bahkan data pribadi tersebut dijual di pasar gelap.

Ia menyampaikan bahwa pihak kepolisian sendiri belum bisa menindaklanjuti laporan tentang kebocoran data itu karena adanya kekosongan hukum, seperti kebocoran data penduduk, konsumen, dan sejumlah data lainnya. “Padahal adanya regulasi perlindungan data pribadi ini akan mendorong kemajuan ekonomi digital dan menjadikan kontrak usaha lebih fair,” jelasnya. (Laporan : Karel Salim/Foto: Aldi Rano Sianturi)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply