ANGGOTA DPR RI MENDUKUNG LEMBAGA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DIGABUNG KE KI PUSAT


Sejumlah anggota DPR RI mendukung jika nantinya lembaga Perlidungan Data Pribadi (PDP) digabungkan ke lembaga negara Komisi Informasi (KI) Pusat sebagai bentuk penyederhanakan anggaran negara serta menghindari pembentukan lembaga baru sebagaimana harapan dari Presiden Joko Widodo. Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini dan Wakil Badan Legislasi DPR Willy Aditya menyampaikan dukungannya terhadap eksistensi Lembaga Independen PDP jika nanti digabungkan dengan KI Pusat yang sudah ada, sebagaimana yang disampaikan pada FGD (Forum Group Discussion) tentang Pentingnya Lembaga Independen Mengawal Perlidungan Data Pribadi yang digelar KI Pusat melalui zoom meeting dan live youtube dari Sekretariat KI Pusat lantai 9 Wisma BSG Jakarta, Senin (25/01/2021).
Dalam pelaksanaan FGD, telah dibuka oleh Ketua KI Pusat Gede Narayana bersama Ketua Bidang Kelembagaan KI Pusat Cecep Suryadi melibatkan sejumlah Narasumber, seperti dari CSO Elsam yang diwakili Direktur Eksekutif-nya Wahyudi Djafar dan Pengamat Paulus Widiyanto serta anggota Komisi I DPR RI dengan moderator Fathul Ulum. Gede Narayana menyatakan dari hasil FGD ini akan disampaikan sejumlah usulan dari KI Pusat ke DPR RI sebelum 1 Februari 2021 untuk RUU PDP yang sedang digodok di DPR RI.
Lebih lanjut, Jazuli Juwaini yang juga Ketua Fraksi PKS di DPR RI menyampaikan bahwa berdasarkan upaya pemerintah untuk mengurangi lembaga-lembaga baru sekaligus menyederhanakan anggaran maka tepat jika lembaga baru PDP nanti digabungkan dengan KI Pusat. Untuk itu, ia mengharapkan KI Pusat segera mengajukan usulan langsung ke Komisi I DPR RI agar RUU PDP yang sedang dibahas dapat segera dituntaskan dan lembaga PDP masuk ke KI Pusat.
Senada dengan itu, Willy Aditya yang juga anggota Fraksi Nasdem DPR RI menilai sudah tepat jika lembaga baru PDP bergabung ke KI Pusat karena ada sejumlah negara menggunakan pola yang sama menggabungkan Lembaga PDP dan KI-nya. Sejumlah negara yang dimaksudkan itu, adalah Inggris, Hongaria, Jerman, Australia dan lainnya.
Namun demikian, Paulus Widiyanto lebih meminta KI Pusat terlebih dahulu melaksanakan sejumlah simulasi tentang peran lembaga PDP di KI Pusat, karena rananya berbeda, satu sisi Lembaga PDP untuk melindungi data pribadi, sementara KI Pusat membuka informasi publik. Bahkan menurutnya, Lembaga PDP akan menangani sengketa yang lebih besar dibandingkan dengan KI Pusat, dimana sengketa perlindungan data pribadi tidak hanya antara perorangan dengan badan hukum, namun sengketa juga bisa terjadi antara orang terhadap orang lain, seperti soal informasi data pribadi calon pasangan pengantin dan sebagainya.
Sedangkan Wahyudi Djafar menyampaikan sejumlah perbandingan tentang lembaga PDP di sejumlah negara, selain lembaga PDP dilekatkan ke lembaga KI, juga ada lembaga PDP yang dilekatkan ke Ombudsman. Ia juga menyebutkan bahwa praktik lembaga PDP di luar negeri biasanya hanya ada di tingkat pusat, sehingga perlu juga difikirkan apakah diperlukan lembaga PDP disamakan dengan KI di Indonesia yang mengakar sampai ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Sementara itu, dalam paparannya, Narasumber Cecep Suryadi menyatakan Model Tunggal Otoritas, yaitu menggabungkan kewenangan Keterbukaan Informasi dan Pelindungan Data Pribadi, sehingga KI dan PDP dapat lebih selaras karena berada dalam satu otoritas. “Menggabungkan keahlian akan mampu mengurangi perbedaan pendapat yang tajam antara fungsi PDP dan Keterbukaan Informasi, potensi konflik kelembagaan jug dapat diminimalisir, dan memungkinkan terjadinya keseimbangan dan kemudahan bagi publik untuk dapat menggunakan hak secara optimal. Penciptaan satu badan tunggal dengan dua wewenang juga akan mengurangi kemungkinan bahwa badan publik dapat menyalahgunakan perlindungan data pribadi,” jelasnya. (Laporan: Karel Salim)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply