CECEP SURYADI: KETERBUKAAN INFORMASI SEKTOR INFRASTRUKTUR TUMBUHKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT

Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi (KI) Pusat Cecep Suryadi menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik untuk sektor pembangunan infrastruktur agar dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Hal itu disampaikannya saat menjadi Narasumber dalam dialog interaktif kerjasama KI Pusat RI dengan LPP RRI yang disiarkan langsung dari Stasiun RRI Pro-3 Jakarta, Jumat (27/08/2021) yang mengangkat tema: “Keterbukaan Informasi Sebagai Aspek Penting Menumbuhkan Kepercayaan Dalam Mencapai Target Pembangunan Nasional.”.

Dialog interaktif yang dipandu Presenter RRI Tengku Mazira menghadirkan Narasumber lainnya dari Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR RI Krisno Yuwono dan Dr Umi Laili Yuhana dari PPID ITS Surabaya melibatkan sejumlah pendengar RRI dari seluruh Indonesia. Lebih lanjut Cecep mengatakan adanya kepercayaan publik terhadap program pembangunan infrastruktur di tanah air dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa pendemi Covid-19.

Menurutnya, dengan kepercayaan masyarakat berkat keterbukaan informasi publik maka terjadi capaian target pembangunan infrastruktur yang signifikan, yakni pada triwulan kedua 2021 naik 6 persen. ” Disinilah pentingnya partisipasi publik dalam setiap kebijakan Badan Publik atau pemerintah, jika publik mengetahui pemerintah melakukan apa saja dan menjadikan keterbukaan informasi faktor utama maka kepercayaan masyarakat tumbuh,” katanya menjelaskan.

Namun ia juga menyangkan bahwa hingga lebih dari 10 tahun pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di tanah air baru 17 persen BP yang Informatif sehingga perlu dorongan yang lebih kuat agar BP dapat lebih terbuka. Kembali diingatkan bahwa keterbukaan informasi publik diharapkan mampu mensejahterakan rakyat, seperti pergerakan ekonomi di sektor infrastruktur yang sangat besar mencapai Rp 417 Triliun dan rencananya jadi RP 430 Triliun pada tahun 2022 maka diharapkan mampu menggerakan perekomian rakyat di masa pandemi.

Untuk itu,disampaikannya bahwa BP harus dapat memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan, informasi tepat waktu, karena jika ada informasi menyesatkan di masyarakat berupa hoks maka perlu klarifikasi dari PPID BP. “Masyarakat juga harus bertanggungjawab gunakan informasi untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya yang bersumber dari lembaga kredibel, banyak BP mengembangkan sarana medsos karena cepat sehingga penggunaan medsos dijadikan acuan dalam monev KI Pusat,” katanya lagi.

Sementara Yuhana mengatakan BP harus terbuka agar tumbuh kepercayaan publik sehingga masyarakat bisa turut serta dalam pengambilkan keputusan BP. “Penting bagi publik untuk mengakses media resmi BP untuk hindari hoaks, masyarakat harus cerdas memilih dan memilah, jika publik tidak percaya dengan informasi maka bisa minta ke PPID BP,” katanya.

Krisno sendiri mengatakan PUPR melaksanakan tiga infrastruktur SDA, Jalan, dan Perumahan, pada 2021 PUPR mengelola anggaran APBN sebesar Rp 130 Triliun. Sedangkan untuk penyebaran informasi publik PUPR ke masyarakat lewat medsos yang cair tidak seperti birokrat, sehingga mudah dicernah informasi dari PUPR oleh masyarakat. (Laporan/PrtSc: Karel Salim)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply