CECEP SURYADI: PERLU FUNGSI PENYELESAIAN SENGKETA DI BADAN INDEPENDEN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (PDP)

Adanya pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) di DPR RI mendorong munculnya sejumlah ide tentang eksistensi lembaga yang akan menjadi wadah dari pelaksana Perlindungan Data Pribadi di tanah air. Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi (KI) Pusat Cecep Suryadi menyatakan perlu lembaga independen yang akan menjadi pelaksana dari Undang-Undang PDP jika nanti disahkan oleh DPR RI, namun lembaga independen PDP itu seyogianya memiliki fungsi penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan data pribadi, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Lembaga Negara Komisi Informasi (KI) dalam menyelesaikan sengketa informasi, hal itu disampaikan dalam sesi dialog di INews Speak after Lunch melibatkan anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani dipandu presenter Kieky Cahya, Senin (27/09/2021) yang disiarkan secara langsung dari Studio INews.
Menurut Cecep, fungsi dari lembaga independen PDP untuk memastikan seseorang paham tentang data pribadinya digunakan untuk apa, jika data digunakan untuk kepentingan komersial maka dapat mengajukan keberatan namun kepada siapa seseorang harus meminta perlindungan data pribadi. “Padahal perlindungan data pribadi sangat penting sehingga diperlukan kesetaraaan antara pemilik data pribadi dan yang menggunakan data pribadi yang nanti diputus oleh lembaga independen,” katanya menjelaskan.
Ia menyampaikan bahwa masyarakat harus paham tentang haknya dalam perlindungan data pribadi sehingga jelas mana informasi pribadi yang dilindungi dan mana informasi publik untuk masyarakat. “Saya berhadap agar UU PDP segera hadir agar jelas dalam pengelolaan informasi pribadi secara komprehensif,” katanya lagi.
Mengenai bentuk lembaga untuk pelaksana PDP, menurutnya di beberapa negara memang berbeda tapi ada yang digabungkan jadi satu lembaga seperti di Australia, lembaga independen PDP disatukan dengan Lembaga Keterbukaan Informasi. Dengan demikian, menurutnya pola yang diambil oleh Australia dengan menggabungkan dua lembaga sekaligus merupakan semangat dari Presiden Joko Widodo yang menginginkan adanya efisiensi dari lembaga negara. Ia mengatakan lembaga independen untuk penanganan PDP sangat diperlukan karena sasarannya bukan hanya Badan Publik tapi juga pihak swasta.
Sementara Chritina menyatakan upaya untuk menyelesaikan pembahasan RUU PDD terus dilakukan sehingga sekarang ini sudah rampung lebih dari 40 persen karena ada keterkaitan dengan pemerintah sehingga masih terus berkoordinasi. Mengenai bentuk dari lembaha independen pelaksana PDP menurutnya sudah ada 143 negara yang memiliki lembaga independen PDP, ada 10 diantaranya yang dikelola swasta.(Laporan/PrtSc: Karel Salim)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply