DIALOG INTERAKTIF KI PUSAT-RRI: PEMERINTAH PERLU TINGKATKAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK LEWAT MEDIA SOSIAL UNTUK MENANGKAL HOAKS


Komisi Informasi (KI) Pusat bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) menggelar dialog interaktif bertitel Tantangan Komunikasi Publik dalam Penanganan Covid-19 yang disiarkan langsung dari RRI Pro-3 Jakarta ke seluruh Indonesia, Jumat (13/08/2021). Dalam dialog interaktif itu, KI Pusat diwakili oleh Komisioner Bidang Kelembagaan Cecep Suryadi bersama Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong dengan Dekan Fakultas Komunikasi Universitas Pajajaran Bandung Dr. Dadang Rahmat Hidayat.
Dadang sebagai pembicara pertama menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi dalam rangka komunikasi publik untuk penanganan Covid-19 adalah masalah informasi hoaks sehingga diperlukan literasi yang lebih intensif ke masyarakat. Sementara Dirjen IKP Kemenkominfo RI Usman Kansong mengatakan informasi hoaks muncul akibat adanya krisis, seperti krisis pandemi covid maupun krisis ekonomi sehingga pemerintah dalam hal ini Kominfo berupaya meningkatkan literasi digital ke masyarakat.
Sementara Cecep Suryadi mengatakan dialog ini penting untuk memberikan edukasi kepada publik, karena adanya kecepatan perubahan regulasi sehingga hoks berkembang. Menurutnya KI Pusat mendorong prinsip keterbukaan untuk menekan hoaks, seperti pentingnya penyampaian informasi tentang vaksin yang sedang dikembangkan agar dapat memenuhi rasa ingin tahu dari masyarakat dengan cara sederhana, mudah dimengerti, dan tepat waktu.
Cecep juga menyampaikan perlunya mengembangkan akurasi informasi yang disampaikan ke masyarakat, jangan sampai pola penyebaran informasi dari Badan Publik hanya bersifat reaktif, jadikan masyarakat menjadi subyek bukan sekedar obyek karena keterbukaan informasi publik dapat menumbuhkan kepercayaan publik. Ia mencontohkan bahwa, jika ingin sukseskan program vaksinasi covid maka tidak lepas dari adanya informasi yang akurat dari Pemerintah atau Badan Publik.
Diingatakannya juga kepada pemerintah, bahwa penyebaran hoks paling banyak dari media sosial sehingga Badan Publik perlu meningkatkan penyebaran informasi positif lewat medsos yang lebih massif. Berdasarkan survei, menurutnya masyarakat yang mengakses informasi Badan Publik paling banyak lewat media sosial, hanya 14 persen masyarakat yang mencari informasi ke website resmi pemerintah.(Laporan : Karel Salim/Grafis: Reno Bima)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply