Disenting Opinion Putusan MK KI Pusat atas Sengketa Informasi HGU Papua


Terjadi dissenting opinion (pendapat berbeda) dalam putusan Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi (KI) Pusat terhadap register sengketa informasi 011/IV/KIP-PS/2018 antara Pemohon Perkumpulan Masyarakat Indonesia Pecinta Lingkungan dan Perdamaian (Greenpeace Southeast Asia Indonesia Association) terhadap Termohon PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang) BPN (Badan Pertanahan Nasional).

Dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan di ruang sidang 1 Kantor Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta pada Senin (14/10) dipimpin Ketua MK Hendra J Kede beranggotakan Romanus Ndau Lendong dan Arif Adi Kuswardono didampingi Panitera Pengganti (PP) Indra Hasby.

Usai pembacaan putusan MK, Arif menyampaikan dissenting opinion-nya yang hanya mengecualikan salah satu item informasi yang diminta pemohon terhadap termohon.
Adapun informasi yang dinyatakan terbuka oleh Arif adalah item pertama tentang informasi daftar nama pemilik HGU (Hak Guna Usaha) kehutanan beserta petanya di Provinsi Papua dan Papua Barat. Sedangkan satu item informasi yang dinyatakan dikecualikan adalah tentang informasi jumlah HGU kehutanan terlantar di Papua dan Papua Barat, karena menurut Arif, belum ada SK (Surat Keputusan) dari Kementerian ATR BPN tentang penetapan HGU terlantas sehingga masih dalam proses pendataan maka wajar jika dikecualikan.(Laporan : Karel Salim/Foto: Ari WIjaya)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply