DPRD Sulut Konsultasi ke KI Pusat Soal Eksistensi KI Sulut

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan konsultasi tentang eksistensi dan pembentukan tim panitia seleksi calon anggota KI Sulut, ke Komisi Informasi (KI) Pusat. Rombongan DPRD Sulut berjumlah sembilan orang itu, dipimpin Wakil Ketua DPRD Billy Lombok bersama Ketua Komisi I DPRD Vonny J Paat diterima langsung oleh Ketua KI Pusat Gede Narayana bersama Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) KI Pusat Arif Adi Kuswardono di ruang rapat lantai 9 Kantor Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta, Jumat (07/02/2020).
Pada kesempatan itu, Ketua KI Pusat menyampaikan pentingnya pengawalan DPRD Sulut terhadap eksistensi KI Sulut agar kinerjanya efeketif dalam menjalankan keterbukaan informasi di Sulut. Ia berharap agar peristiwa saat KI Sulut harus bersidang di luar kantor akibat kantor KI Sulut diputus listrik karena belum dibayar tidak terulang lagi.
Gede Narayana juga mengingatkan pentingnya partisipasi Pemerintah Provinsi Sulut dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.”Seingat saya sudah dua tahun beturut-turut Pemprov Sulut tidak ikut serta dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan KI Pusat,” katanya menjelaskan.
Sementara Arif Adi Kuswardo selaku anggota tim pansel yang akan melakukan seleksi terhadap calon komisioner KI Sulut untuk periode 2020-2024, mengingatkan pentingnya memilih calon komisioner yang visioner untuk 10 atau 15 tahun kedepan. “Perkembangan teknologi informasi yang pesat perlu menjadi komitmen penting calon komisioner KI Sulut mendatang, tidak bisa hanya memikirkan periode saat menjabat komisioner saja yang empat tahun, tapi harus jauh ke depan merancang kemajuan keterbukaan informasi di Sulut,” jelasnya.
Ia menjelaskan, sekarang ini sudah ada sejumlah Badan Publik (BP) yang memiliki kemajuan dalam menjalankan keterbukaan informasi publik di tanah air, seperti BP Kepolisian RI dan Kemenkeu RI. Menurutnya, sejalan kemajuan perkembangan teknologi informasi, Kepolisian RI akan menerapkan e manejemen penyidikan perkara yang ditanganinya sehingga pelapor, terlapor dan masyarakat luas dapat melihat perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh petugas kepolisian lewat online sehingga masyarakat dapat memantau perkembangan kasusnya di kepolisian.(Laporan : Karel Salim/Foto: Abdul Rahman)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply