DUA SIDANG KI PUSAT SOAL INFORMASI PROYEK ENERGI PANAS BUMI TERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19


Komisi Informasi (KI) Pusat melaksanakan dua persidangan lanjutan sengketa informasi publik yang menerapkan protokol kesehatan Covid-19 (Corona Virus Disease 2019), Senin (20/07/2020) di Ruang Sidang 1 Sekretariat KI Pusat lantai 1 Wisma BSG Jakarta Pusat. Kedua persidangan itu dipimpin Ketua Majelis Komisioner (MK) Arif A Kuswardono beranggotakan Romanus Ndau Lendong bersama Muhammad Syahyan didampingi Panitera Pengganti (PP) Aldi Rano Sianturi.
Pada pesidengan pertama dengan register 057/XI/KIP-PS/2018 antara Pemohon BNP Law Firm terhadap Termohon Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dihadiri para pihak, pemohon dan kuasa termohon. Persidangan kedua dihari yang sama, register 002/I/KIP-PS/2019 antara Pemohon YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) Padang terhadap Kementerian ESDM yang juga dihadiri para pihak.
Guna memaksimalkan penerapan protokol kesehatan covid-19, MK harus memperingatkan kepada semua pengunjung sidang agar menjaga jarak aman sesuai dengan protokol kesehatan agar terhindar dari covid-19. Demikian juga, petugas keamanan KI Pusat berkali-kali mengingatkan kepada pengunjung agar jaga jarak aman, baik di dalam maupun diluar ruang persidangan.
Adapun persidangan sengketa informasi yang ditangani MK KI Pusat, kedua-duanya tentang masalah energi panas bumi (geothermal energy). Kalau yang pertama, pemohon mempermasalahkan tentang tidak diberikannya dokumen informasi Ijin Usaha Panas Bumi (IUP) dan Wilayah Kerja Pengusahaan (WKP) PT Geo Dipa Energi (Persero), yang merupakan perusahaan patungan dua BUMN, PT Pertamina dan PT PLN (Perusahaan Listrik Negara).
Informasi itu dibutuhkan oleh pemohon untuk memastikan legalitas perusahaan kliennya PT Bumigas Energi yang telah memenangkan pekerjaan proyek energi panas bumi di Dieng Jawa Tengah dan di Patuha Jawa Barat. Meski sudah sempat dilakukan mediasi terhadap para pihak, namun kemudian mediasi dinyatakan gagal sehingga kembali ke sidang ajudikasi non litigasi, rencana persidangan berikutnya pada 30 Juli 2020.
Pada persidangan kedua, pemohon dari YLBHI Padang meminta informasi tentang Persetujuan masyarakat di wilayah kerja Panas Bumi Projek Geothermal diatas lahan 27.000 Ha yang telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM di Gunung Talang. Usai persidangan, kuasa YLBHI Padang Era Purnama Sari kepada KI Online, menyatakan alasan meminta informasi tersebut guna memastikan apakah masyarakat terdampak projek tersebut benar-benar sudah menyetujui dan mendapatkan informasi yang jelas tentang projek tersebut, karena dampak pengerjaan projek energi panas bumi memiliki tingkat risiko yang tinggi, 60 banding 40 persen. (Laporan : Karel Salim/Foto: Adul)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply