FGD E-MONEV: Sinergi KI Pusat dan Media Mendorong Keterbukaan Informasi Badan Publik


Sinergi antara Komisi Informasi (KI) Pusat dengan Media Massa akan mendorong keterbukaan informasi di Badan Publik (BP), terutama dalam pelaksanaan E-Monev (elektronik monitoring dan evaluasi) BP 2020. Hal itu disampaikan oleh Ketua KI Pusat Gede Narayana didampingi Sekretaris KI Pusat MH Munzaer saat membuka acara FGD (Forum Group Discussion) bertajuk Monev dari Perspektif Media, Selasa (28/07/2020) di Ruang Rapat Besar Sekretariat KI Pusat lantai 9 Wisma BSG Jakarta yang dilaksanakan secara virtual dan hadir secara fisik.

Hadir sebagai Narasumber Ketua Bidang Kelembagaan Komisioner KI Pusat Cecep Suryadi sekaligus coordinator E-Monev KI Pusat dengan materi: “Monev KI Pusat Membantu Badan Publik Laksanakan Keterbukaan Informasi”. Dari praktisi dan organisasi media massa, sebagai Narasumber Ketua AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Abdul Manan dengan tema “Pandangan AJI terhadap Keterbukaan Informasi di Badan Publik” dan Pemimpin Redaksi (Pimred) Harian Seputar Indonesia (Sindo) Djaka Susila dengan tema “Meningkatkan Kualitas Informasi dalam Pelaksanaan Monev KI Pusat” yang dimoderatori Komisioner KI Pusat Muhammad Syahyan dihadiri Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI).

Lebih lanjut, Gede Narayana menyampaikan bahwa sinergi KI Pusat dan media massa perlu terus dilakukan, baik selama pelaksanaan E-monev 2020, maupun setelahnya. “Peran media massa sangat besar dalam penyampaian informasi kepada publik sehingga mampu mendorong badan publik menjalankan keterbukaan informasi publik secara luas,” tegasnya.

Ia berharap media massa dapat memotivasi BP untuk menjalankan keterbukaan informasi publik di tanah air, sementara KI Pusat terus meningkatkan kualitas pelaksanaan E-Monev guna mengukur tingkat kepatuhan BP menjalankan keterbukaan informasi publik. “Harus dipahami bahwa adanya pelaksanaan keterbukaan informasi publik maka dapat dipastikan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya lagi.

Sementara itu, Ketua Bidang Kelembagaan KI Pusat Cecep Suryadi yang sekaligus Koordinator E-Monev mengatakan pelaksanaan Monev kali ini sepenuhnya berbasis elektronik guna menjamin akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan E-Monev. “KI Pusat menetapkan tujuh kategori BP yang telah mendapatkan sosialisasi E-Monev sebanyak 34 BP Kementerian dan 46 LN-LPNK (Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non Kementerian) serta 34 LNS (Lembaga Non Struktural) pada hari pertama. Sebanyak 85 BP PTN (Perguruan Tinggi Negeri) dan 105 BUMN (Badan Usaha Milik Negara) serta 9 BP Partai Politik (Parpol),” ungkapnya.

Sementara Ketua AJI Abdul Manan menyampaikan bahwa pihaknya juga telah melaksanakan kegiatan yang mirip dengan Monev KI Pusat disebut Menguji Implementasi Keterbukaan Informasi terhadap 12 Badan Publik pusat dan daerah. “AJI bekerjasama dengan sejumlah lembaga (Free Press Unlimited dan DW Akademie) menguji implementasi Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 2019 lalu,” jelas Manan.

Ia mengataan riset menggunakan metode yang didesain oleh the Freedom of Information Advocates Network
(FOIAnet), tiga komponen yang diteliti adalah Informasi yang dipublikasikan secara proaktif, Tindakan yang dilakukan lembaga publik dalam mendukung keterbukaan informasi publik, dan Respon atas permintaan informasi oleh publik.”Kami ingin memastikan apakah benar informasi yang disediakan BP benar-benar dapat diakses dengan mudah,” katanya lagi.

Adapun Pemred Harian Sindo Djaka Susila menyampakan pentingnya komunikasi intensif dengan media massa agar pelaksanaan E-Monev KI Pusat dapat terpublikasi dengan baik. Untuk itu, ia mengingatkan agar KI Pusat harus bersedia dikritik oleh media massa, tidak bisa berharap hanya diberitakan yang baik-baik saja karena kritik dapat meningkatkan kinerja KI Pusat.

Namun Ketua Bidang PSI KI Pusat Arif Adi Kuswardono meminta wartawan memanfaatkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik ini secara jeli. “Setiap rencana yang akan dibuat Badan Publik dapat diminta informasinya, wartawan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh informasi yang sangat berguna untuk penulisan berita maupun indept reporting dikemudian hari, tidak perlu dipaksakan minta informasi untuk hardnews karena terbentur ketentuan jangka waktu permohonan informasi,” katanya. (Laporan : Karel Salim/Foto: Ari)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply