Hak Memperoleh Informasi Publik Merupakan Hak Asasi Manusia


Ketua Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik Komisi Informasi (KI) Pusat Muhammad Syahyan ingatkan kembali kepada seluruh Badan Publik (BP) Negara maupun BP selain Negara,bahwa kebutuhan informasi publik kepada masyarakat adalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28F. Hal itu disampaikan Syahyan saat bersama Selamatta Sembiring selaku Direktur Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Ditjen IKP (Informasi dan Komunikasi Publik) Kementerian Kominfo RI melakukan dialog live di studio lantai 7 RRI Pro 3 FM Jakarta pada Kamis (14/11).
Untuk itu, Syahyan harapkan semua BP dapat memberikan pelayanan informasi publik secara baik dan benar. Menurutnya, jika BP tidak memberikan informasi yang diminta oleh publik atau masyarakat, baik individu, kelompok orang, maupun pemohon informasi badan hukum maka dapat disengketakan ke Komisi Informasi, baik di KI Pusat maupun KI Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Sementara Selamatta menyampaikan tentang perkembangan pelaksanaan keterbukaan informasi di BP. Hal ini, menurutnya ditunjukkan dengan keberhasilan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokementasi sudah terbentuk hampir 100 persen di BP.
Sebagaimana diketahui, PPID merupakan indikator penting untuk mengukur pelaksanaan keterbukaan informasi di BP.PPID melaksanakan tugas melayani permohonan informasi dari masyarakat atau publik.(laporan/foto: karel salim)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply