HASIL SURVEY KI PUSAT: KI PROVINSI BELUM DILIBATKAN DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN OLEH DISKOMINFO


Komisi Informasi (KI) Pusat telah melaksanakan survey tentang problem anggaran Komisi Informasi Provinsi yang diikuti 23 KI Provinsi seluruh Indonesia pada rentang bulan Juni-Juli 2021. Survey yang dipimpin Komisioner Bidang PSI (Penyelesaian Sengketa Informasi) KI Pusat Arif A Kuswardono itu, hasilnya sangat mengejutkan karena mayoritas KI Provinsi belum dilibatkan dalam penyusunan anggaran oleh Diskominfo di masing-masing daerah sehingga mempersulit kinerja lembaga mandiri yang tugas utamanya menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik melalui mediasi dan ajudikasi non-litigasi.
Hal itu terungkap saat pemaparan hasil survey dalam FGD tentang Problem Anggaran KI Daerah yang dibuka oleh Ketua KI Pusat Gede Narayana didampingi Sekretaris KI Pusat Munzaer di Wisma Tugu Bogor Jawa Barat diikuti seluruh KI Provinsi/Kabupaten/Kota lewat link zoom. FGD juga menghadirkan Narasumber Kabirocan Kemenkominfo Arifin Lubis, Direktur Keuangan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Bahri , dan Kasubdit Data Non Keuangan Kemenkeu Kresnadi Prabowo dihadiri semua Komisioner KI Pusat dengan moderator M Syahyan Ketua Bidang Internal Rakornas.
Gede Narayana juga memaparkan temuannya, mengenai KI Papua Barat yang belum memiliki anggaran dan kantor untuk persidangan, sementara Wakil Ketua KI Pusat Hendra J Kede menyampaikan temuannya mengenai penggunaan anggaran monitoring dan evaluasi salah satu KI Provinsi yang dilaksanakan oleh Diskominfo tanpa melibatkan KI setempat.
Kesimpulan lain dari hasil survey melibatkan KI Provinsi itu, ditemukan bahwa komunikasi dengan Gubernur dan DPRD di tempat KI masing-masing sering tidak optimal sehingga anggaran KI Daerah tergantung besaran APBD yang postur anggarannya tidak ideal. Akhirnya anggaran hanya untuk gaji/honor staf dan komisioner serta operasional yang standarnya masih minim. Bahkan belum tersedia anggaran untuk program kegiatan, juga anggaran perbaikan fasilitas kantor ruang sidang dan peralatan elektronik tidak ada.
Narsum Bahri dari Kemendagri menyatakan akan konsen untuk mengawal anggaran KI Daerah melalui sejumlah regulasi, untuk itu diharapkannya ada korespondensi intensif dari KI Pusat ke Kemendagri agar regulasi yang dibuat Kemendagri berdampak untuk anggaran KI Daerah.Sementara Arifin dari Kominfo berharap ke KI lebih intensif melakukan upaya ke instansi terkait yang tepat agar masalah anggaran KI Daerah dapat segera mendapat perhatian. (Laporan : Karel Salim/Foto: Ari Wijaya)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply