KETUA KI PUSAT: MASYARAKAT PERLU MEMBIASAKAN CEK INFORMASI KE WEBSITE RESMI BADAN PUBLIK UNTUK MENEKAN HOAKS


Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Gede Narayana meminta kepada masyarakat pengguna informasi agar membiasakan mengecek Informasi Publik ke website resmi (official website) Badan Publik untuk menekan penyebaran informasi hoaks. Hal itu diingatkannya saat sebagai Narasumber acara dialog interaktif hasil kerjasama LPP (Lembaga Penyiaran Publik) Radio Republik Indonesia (RRI) dengan KI Pusat RI yang disiarkan secara langsung melalui Stasiun RRI Pro-3 Jakarta ke seluruh Indonesia dan manca negara, Selasa (07/09/2021).

Dalam seri dialog interaktif yang mengangkat tema : “Kinerja dan Keterbukaan BUMN dalam Mengatasi Pandemi Covid-19,” melibatkan sejumlah Narasumber. Hadir sebagai Narasumber 1. Arya M Sinulingga selaku Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI dan Dr. Toto Pranoto, S.E, M.M sebagai Direktur Kerjasama Universitas Indonesia dipandu moderator RRI Zaini.

Gede Narayana melanjutkan bahwa selain melakukan cross check informasi di website resmi BP seperti webstie Kementerian BUMN atau website BUMN, masyarakat atau publik juga perlu cerdas dan menggunakan logika dalam menyerap informasi. Menurutnya, adalah tanggungjawab bersama seluruh komponen masyarakat untuk dapat meneliti dan menyaring serta mengkaji sebuah informasi sebelum disebarluaskan.
Disebutkannya bahwa BP berkewajiban menyampaikan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan sehingga BP harus mengola terlebih dahulu informasi secara cermat sebelum disampaikan ke publik. Apalagi dalam masa pandemic Covid-19 sekarang ini menurutnya, harus bahu membahu seluruh masyarakat dan BP dalam mencegah informasi hoaks sehingga semua fokus menyelesaikan masalah covid sebagai musuh bersama yang tidak tampak.
Untuk itu, ia mengharapkan kepada BP dan masyarakat dapat melaporkan informasi hoaks ke aparat berwenang. “Jika ada pertanyaan lembaga mana yang paling berwenang mengatasi informasi hoks, bisa ke aparat hukum seperti kepolisian, BSN, atau ke Kementerian Komunikasi dan Informatika,” katanya menjelaskan.
Arya M Sinulingga menjelaskan bahwa upaya Kementerian BUMN untuk terus melaksanakan keterbukaan Informasi Publik merupakan agenda penting sehingga mampu mendapatkan peringkat Informatif pada 2020. Menurutnya dengan meningkatkan keterbukaan Informasi Publik di Kemen BUMN dapat menekan informasi hoks, karena setiap informasi yang menyimpang pasti selalu dijawab oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kemen BUMN.
Sementara mengenai kontribusi Kemen BUMN dalam mengatasi pandemic Covid-19, menurut sudah dilaksanakan sejak awal pandemic dengan berupaya mencari vaksin virus corona yang efektif hingga ke luar negeri dan menjadikan Indonesia negara paling awal lakukan vaksinasi. Kemen BUMN juga terus mengkoordinasikan BUMN agar melakukan vaksinasi massal dan membantu usaha mikro agar tidak terpuruk dalam kondisi pandemic.
Adapun Toto Pranoto menyampaikan bahwa peran Kemen BUMN dalam upaya mengatasi pandemic Covid-19 memang sangat maksimal mendorong seluruh BUMN terutama Bio Farma dan Kimia Farma dalam menyediakan vaksin. Belum lagi upaya membantu usaha mikro agar tidak terpuruk dengan bantuan Rp 2 Triliun di masa pandemic ini.
Hanya ia juga berharap agar gerakan vaksinasi yang dilakukan oleh BUMN bukan hanya untuk di Jawa Bali tapi harus meluas hingga Kalimantan, Sumatera, bahkan Papua. Menurutnya peran Kemen BUMN sangat diperlukan di masa pandemic ini, karena 50 persen PDB (Product Domestic Bruto) diperoleh dari BUMN sehingga menjadi magnitude ekonomi, wajar jika menjadi sasaran informasi hoaks tinggal diupayakan menjalankan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informsi Publik untuk mencegah hoak. (Laporan/PrtSc: Karel Salim)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply