KI Pusat Bahas Keterbukaan Informasi Kontrak Minerba di Forum PWYP Indonesia


Komisi Informasi (KI) Pusat membahas soal keterbukaan informasi kontrak kerja mineral dan batubara (minerba) serta sumber daya hutan di forum seminar Publish What You Pay (PWYP) Indonesia yang digelar secara virtual melalui zoom dan youtube, Selasa (30/06/2020). Ketua Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik KI Pusat Muhammad Syahyan menyampaikan regulasi dalam forum yang diikuti oleh sejumlah peneliti bidang minerba dan kehutanan, seperti Dessy Eko Prayitno, Triono Hadi, dan Choky Ramadhan serta Giri Ahmad bersama tim peneliti daerah dipandu moderator Meliana Lumbantoruan dari PWYP Indonesia yang melibatkan salah satu pemohon informasi pertambangan Maryati Abdullah.

Soal keterbukaan kontrak kerja di bidang minerba dan kehutanan, Syahyan menyampaikan bahwa secara umum sudah diatur dalam Pasal 11 ayat 1 huruf (e) UU KIP yang mewajibkan Badan Publik untuk menyediakan setiap saat perjanjian (kontrak) Badan Publik dengan pihak ketiga. “Selain itu, pasal tersebut juga mengatur bahwa segala hasil keputusan Badan Publik beserta pertimbangannya, dan rencana kerja proyek termasuk perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik sebagai informasi yang wajib disediakan setiap saat,” katanya menjelaskan.

Namun demikian, sejumlah peserta mempertanyakan soal kedudukan regulasi keterbukaan informasi yang disampaikan itu, karena ternyata di lapangan, pada saat sudah ada putusan KI terhadap persidangan menyangkut minerba dan kehutanan namun Badan Publik (BP) atau termohon tetap tidak mau memberikan informasi kepada pemohon. “Pada awal komisi informasi terbentuk, saya menjadi pemohon sengketa informasi pertama yang meminta informasi soal Blok Cepu meski sudah dimenangkan oleh KI Pusat namun BP tidak memberikan informasi ke pemohon, dengan alasan BP tersebut bukan kategori BP,” kata Maryati. (Laporan : Karel Salim/Foto: Agus Wijayanto)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply