KI PUSAT BATALKAN HASIL UJI KONSEKUENSI KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN


Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi (KI) Pusat menggelar sidang ajudikasi non litigasi dengan agenda pembacaan putusan di ruang sidang Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta, Senin (23/11/2020), atas register sengketa antara Pemohon ICW (Indonesia Corruption Watch) terhadap Termohon Kemenko Bidang Perenomian RI. Dalam sidang itu, MK KI Pusat diketuai Arif A Kuswardono beranggotakan Gede Narayana dan Cecep Suryadi didampingi Panitera Pengganti (PP) Aldi Rano Sianturi, sidang pembacaan putusan itu dilaksanakan berdasarkan protokol kesehatan melalui zoom meeting.
Dalam pembacaan putusan itu, amar putusan MK memutuskan, membatalkan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Bidang Perekonomian Nomor 39 Tahun 2020 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tertanggal 13 Oktober 2020 dan 20 Oktober 2020 berikut Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: HM.3-625/SES.M.EKON/10/2020.
Kemudian, MK memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi tertulis yang menjelaskan dan memuat mengenai mekanisme pendaftaran dan panduan pelaksanaan kurasi lembaga pelatihan yang mendaftar sebagai mitra Program Kartu Prakerja. Juga memerintahkan Termohon untuk Memberikan informasi, diantaranya tentang informasi Perjanjian Kerja Sama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Ruang Raya Indonesia (atau pengelola Ruang Guru) Nomor 2/PMO/PK.KPK/PKS/04/2020 Tanggal 16 April 2020 Dan Perjanjian Pengakhiran Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Ruang Raya Indonesia Nomor 13/PMO/PK.KPK/PKS/08/2020 Tanggal 14 Agustus 2020.
Juga informasi tentang Perjanjian Kerja Sama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Haruka Evolusi Digital Utama (atau pengelola Pintaria) Nomor 3/PMO/PK.KPK/PKS/04/2020 Tanggal 16 April 2020 Dan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Kerjasama Antara Manjemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Haruka Evolusi Digital Utama Nomor 17/PMO/PK.KPK/PKS/09/2020 Tanggal 02 September 2020.
Serta informasi tentang Perjanjian Kerja Sama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Sekolah Integritas Digital (atau pengelola Sekolah.mu) Nomor 4/PMO/PK.KPK/PKS/04/2020 Tanggal 07 Mei 2020 Dan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Kerjasama Antara Manjemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Sekolah Integritas Digital Nomor 15/PMO/PK.KPK/PKS/09/2020 Tanggal 02 September 2020. (Laporan : Karel Salim/Foto: Indra Hasby)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply