KI Pusat Berhasil Tuntaskan Sebanyak 18 Register Sengketa dalam Sehari


Komisi Informasi (KI) Pusat berhasil menuntaskan sebanyak 18 register sengketa informasi publik dalam satu hari saja. Penyelesaian persidangan yang mencapai rekor terbanyak dalam sehari itu dilaksanakan pada Rabu (30/10) di Ruang Sidang Kantor Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta.
Sebanyak 13 register sengketa informasi diselesaikan oleh Majelis Komisioner (MK) KI Pusat yang diketuai Arif Adi Kuswardono beranggotakan Cecep Suryadi dan Muhammad Syahyan didampingi Panitera Pengganti (PP) Aldi Rano Sianturi. Dalam sidang terhadap 13 register hanya dihadiri beberapa termohon tanpa kehadiran pemohon, karena Pemohon dari Forum Masyarakat Peduli Dewan telah menyampaikan surat pencabutan register dengan alasan telah melaporkan sejumlah temuannya ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
Adapun termohon yang sempat disengketakan pemohon ke KI Pusat adalah PT Nindya Karya (dua register), PT Eltran Indonesia, PT Pertamina (tiga register), PT Rekayasa Industri, PT Pembangunan Perumahan (dua register), PT Istaka Karya, PT Adhi Karya, Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.
Sementara itu, tiga register antara Pemohon Individu Hariyanto terhadap tiga termohon, masing-masing Mahkamah Agung, PT Permodalan Nasional Madani, dan Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara disidangkan oleh Ketua MK Gede Narayana beranggotakan Romanus Ndau Lendong dan Wafa Patria Umma didampingi PP Reyhan. Dalam surat pencabutannya, pemohon menyatakan telah menggugat para termohon secara perdata sehingga MK memutuskan melakukan penetapan pencabutan tiga register yang dibacakan dalam persidangan pada hari yang sama.
Adapun dua register masing-masing antara Pemohon Individu Zulkifli Must terhadap Termohon PT Perkebunan Nusantara 1 dan antara Pemohon Dayanudin terhadap Pemerintah Desa Kramat. Kedua register ini diputuskan oleh MK yang diketuai Wafa Patria Umma beranggotakan Romanus Ndau Lendong dan Hendra J Kede didampingi PP Indra Hasby.
Untuk sengketa informasi Zulkifli terhadap PT Perkebunan Nusantara 1, MK dalam amar putusannya memutuskan permohonan dinyatakan gugur. Putusan gugur itu diambil MK berdasarkan fakta persidangan dua kali pemohon tidak hadiri persidangan mengutip Pasal 30 Perki 1 Tahun 2013 tentang PPSIP menyebutkan Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas.
Sedangkan pada sidang putusan sengketa Dayanudin terhadap Pemerintah Desa Kramat, MK dalam amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dengan demikian, informasi salinan dokumen APBDesa Desa Kramat tahun anggaran 2017 dan salinan dokumen realisasi APBDesa semester pertama 2017 merupakan informasi wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. (Laporan : Karel Salim/Foto: Abdul Rahman)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply