KI PUSAT GELAR BIMTEK POKJA IKIP REGIONAL EMPAT


Komisi Informasi (KI) Pusat menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)untuk regional empat yang meliputi KI Bengkulu, KI Jambi, KI Sumsel, KI Lampung, KI Bali, KI NTT, KI NTB, dan KI Kaltara. Kegiatan Bimtek Pokja IKIP dibuka oleh Wakil Ketua KI Pusat Hendra J Kede setelah laporan yang disampaikan Sekretaris KI Pusat MH Munzaer di Ballroom Hotel Horison Tangerang Banten, Kamis (25/02/2021).

Hendra J Kede menyampaikan pentingnya pelaksanaan IKIP sebagai upaya menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi kelima terbesar di dunia pada tahun 2045. Menurutnya, target Indonesia sebagai kekuatan ekonomi kelima yang disampaikan Presiden Joko Widodo, optimistis dapat dicapai asal isu keterbukaan informasi publik yang didalamnya termasuk IKIP menjadi prioritas pemerintah, jika masalah keterbukaan informasi publik tidak dijalankan dengan baik maka target lima besar dunia kecil kemungkinan tercapai.

Dalam kesempatan itu, juga hadir Insperktur IV Itjen Kemenkominfo Fajar Budiantoro memberikan pencerahan tentang pelaksanaan IKIP di tanah air. Ia mengatakan Itjen siap melaksanakan konsultasi terhadap pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan program IKIP agar tepat sasaran.

Sementara itu, pada sesi pertama acara Bimtek Pokja IKIP, Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi KI Pusat Romanus Ndau Lendong menyatakan hasil IKIP ini akan memotret secara komprehensif tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik di 34 Provinsi di tanah air. Bahkan hasil dari IKIP nanti akan dibawa oleh Menlu RI ke pertemuan Hak Asasi Dunia di Den Hag Belanda pada Mei 2021, sehingga diperlukan keseriusan dari 34 Pokja daerah yang melibatkan 34 KI Provinsi dan Akademisi serta pegiat keterbukaan informasi di setiap daerah untuk melaksanakan IKIP secara baik.

Adapun Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini yang menjadi Narasumber pada sesi pertama bimtek tersebut, menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan IKIP yang memiliki nilai strategis dalam upaya meningkatkan eksistensi KI Pusat dan KI Provinsi. Apalagi menurutnya, pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai dasar pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tanah air merupakan bagian dari upaya penegakan hak asasi manusia. (Laporan : Karel Salim/Foto: Adul)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply