KI Pusat Ingatkan Pemohon agar Minta Informasi Sesuai Kebutuhan

Komisi Informasi (KI) Pusat mengingatkan kepada pemohon agar melakukan permintaan informasi sesuai dengan kebutuhan dan membuat permohonan informasi ke termohon yang lebih rinci lagi karena permohonan informasi dalam jumlah besar dapat dikategorikan sebagai permohonan informasi yang tidak bersungguh-sungguh. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 4, Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Pada ayat 2 menyebutkan bahwa Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

Kemudian pada ayat 3, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, salah satunya adalah melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.

Majelis Komisioner (MK) KI Pusat mengingatkan hal tersebut sehubungan dengan permohonan pemohon yang belum dirinci secara jelas meski sudah diingatkan agar merinci permohonan pada persidangan sebelumnya. Namun di persidangan, Pemohon hanya menghilangkan satu permohonan informasi tentang informasi Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan pertimbangan informasi itu tidak dikuasai termohon, empat poin lainnya tetap diminta dengan jumlah diperkirakan lebih dari puluhan ribu informasi sekaligus.

Untuk itu, Ketua MK Romanus Ndau Lendong beranggotakan Arif Adi Kuswardono dan Muhammad Syahyan didampingi Panitera Pengganti (PP) Aldi Rano Sianturi di ruang sidang lantai 1 Kantor Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta pada Rabu (24/04) kembali mengingatkan pemohon agar lebih merinci permintaan informasinya. Sidang lanjutan register 040/IX/KIP-PS/2018 antara Ahmad Saini/Jatam terhadap Kementerian ESDM yang dihadiri para pihak, baik pemohon yang diwakili Muhammad Jamil dan termohon diwakili sejumlah kuasanya akan dilanjutkan pada 6 atau 7 Mei 2019.

Adapun informasi yang diminta pemohon, terdiri dari lima item, pertama informasi daftar dan SK Izin Usaha Pertambangan (IUP), kedua daftar dan SK Izin Pertambangan Rakyat (IPR), ketiga Daftar dan SK Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) semuanya dalam bentuk softfile dan hardcopy.
Keempat informasi tentang WP, WUP, dan WIUP penerima izin dalam bentuk shape file, serta lima informasi SK operasi produksi PT Dairi Prima Mineral Sumatera Utara. Informasi yang diminta pada poin kelima merupakan informasi yang diminta oleh Yayasan Pelangi Kasih yang dikuasakan kepada pemohon (Jatam/Jaringan Advokasi Tambang).

Pada hari yang sama juga digelar persidangan tertutup untuk register sengketa 051/X/KIP-PS/2018 antara H Supran terhadap termohon Komisi Yudisial. Persidangan dipimpin Ketua MK Muhammad Syahyan beranggotakan Romanus Ndau Lendong, dan Cecep Suryadi yang hanya dihadiri termohon karena sidang besifat tertutup bagi pemohon dan pengunjung sidang. (Laporan: Karel Salim/Foto: Ari Wijaya)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply