KI PUSAT INGATKAN PESAN PRESIDEN MENJADIKAN INDONESIA 5 BESAR KEKUATAN EKONOMI DUNIA 2045 BERBASIS KETERBUKAAN INFORMASI


Komisi Informasi (KI) Pusat mengingatkan kembali pesan Presiden RI Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan lima besar ekonomi dunia pada tahun 2045, salah satunya berbasis keterbukaan informasi publik. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KI Pusat Hendra J Kede didampingingi Sekretaris KI Pusat MH Munzaer di depan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Johnny Gerard Plate saat pelaksanaaan kegiatan halal bihalal keluarga besar Kemenkominfo seuruh Indonesia bersama tiga kuasi negara, KI Pusat, KPI, dan Dewan Pers yang dilakukan secara hybrid (daring/dalam jaringan dan luring/luar jaringan) di Gedung Kemenkominfo RI Jakarta, Senin (17/05/2021).

Pada kesempatan itu, Hendra J Kede tak lupa menyampaikan selamat idul fitri 1442 H kepada seluruh civitas Kemenkominfo RI seluruh Indonesia dan seluruh jajara tiga Kuasi Negara, KI Pusat, KPI dan Dewan Pers. Acara halal bihalal yang dilaksanakan oleh Kesekjenan Kominfo dan Humas dikoordinir Sekjen Mira Tayyiba diisi dengan ceramah agama oleh Prof Ahmad M Ramli yang juga selaku Dirjen PPI (Penyelenggaran Pos dan Informatika) Kominfo, juga tampak mantan Menkominfo M Nuh yang sekarang ini menjabat Ketua Dewan Pers.

Menkominfo Johnny G Plate menyampaikan amanatnya bahwa upaya pemerintah untuk melarang mudik lebaran merupakan langkah yang tepat untuk mencegah sekaligus melawan wabah covid-19 secara bersama-sama. Menurutnya, mudik dapat digantikan dengan silaturahmi ke kampung halaman yang dilakukan secara digital seperti yang dilaksanakan pada acara halal bihalal ini.

Namun pemerintah juga bertanggungjawab atas penyelenggaraan forum digital seperti ini agar silaturahmi lancar dengan cara menjaga bandwith internet terus dapat dipergunakan secara baik dan lancar. “Bahkan pada penggunaan jaringan internet tahun ini meningkat tajam dibandingkan tahun lalu berkat kerjasama Kominfo dan para operator telekomunikasi sehingga semua komunikasi dan silaturahmi digital dapat berjalan lancar, kecuali Papua,” katanya menjelaskan.

Ia mengatakan jalur komunikasi digital ke Papua agak terhambat tahun ini akibat terjadinya kerusakan jaringan serat optik di dasar laut yang terhububung dari Jawa ke Papua di utara Jayapura. “Gangguan ini memang sangat disayangkan tapi upaya perbaikan terus dilakukan secara serius namun kedalaman yang mencapai empat ribu lima ratus meter di dasar laut membuat perbaikan kerusakan jaringan serat optik itu masih terhambat,” tambanya.

Sementara itu, Prof Ramli yang menyampaikan ceramah dalam acara halal bihalal menggambarkan besarnya toleransi beragama di tanah air, terbukti pada pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 H yang dirayakan secara baik oleh umat Islam juga pada hari yang sama dilaksanakan Hari Besar Kenaikan Isa Almasih yang juga dirayakan oleh pemeluk Agama Kristen dan Katholik di tanah air. Untuk itu, ia berpesan agar kerukunan umat beragama di Indonesia harus terus dijaga, sebagaimana pesan luhur dari Nabi Muhammad SAW bahwa agama Islam diturunkan Allah sebagai rahmat bagi semesta alam artinya selain bermanfaat bagi umat manusia juga bagi jagat raya dan seisinya sehingga Islam adalah membawa kedamaian dan ketentaraman.

Adapun silaturahmi yang dilakukan dalam acara halal bihalal ini, menurut Prof Ramli sudah diajarkan dalam Islam sebagai upaya meningkatkan keshalehan soial. Karena menurutnya, silaturahmi pada acara halal bihalal sangat bermanfaat untuk mempermudah rezeki dan memperpanjang umur kita semua.

Lebih lanjut, Hendra J Kede yang mewakili Ketua KI Pusat Gede Narayana yang sedang bertugas selaku Majelis Etik di KI Jateng, menyampaikan bahwa arahan Presiden Jokowi tentang pentingnya pengarusutamaan keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan dan pelaksanaan badan publik pemerintah menjadi unsur penting bagi tercapainya Indonesia lima besar ekonomi dunia 2045. Untuk itu, ia mengatakan seluruh pejabat publik harus menyampaikan informasi publik secara baik dan benar berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 2008 dan Pasal 28 F UU NRI.

“Pejabat publik tidak boleh menyampaikan opini pribadi ke publik agar tidak menimbulkan salah informasi, semua informasi publik disampaikan berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik,” katanya menjelaskan. Ia juga menyatakan bahwa Keluarga Besar (KB) KI Pusat akan senantiasi meningkatkan kerukunan sesama anak bangsa berlandaskan UUD, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI berdasarkan arahan Menkominfo dan Presiden RI. (Laporan/Foto: Karel Salim)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply