KI Pusat Ingatkan Sebelum Fit and Proper Test, Gubernur Tetapkan Unsur Pemerintah


Komisioner Komisi Informasi (KI) Pusat Muhammad Syahyan mengingatkan sebelum dilaksanakannya fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) oleh DPRD terhadap calon komisiner Komisi Informasi (KI) Provinsi, maka Gubernur terlebih dahulu menetapkan calon komisioner yang berasal dari unsur keterwakilan pemerintah. Hal itu disampaikannya, saat menerima rombongan dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang sedang melakukan kunjungan konsultasi di ruang rapat lantai 9 Kantor Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta, Selasa (27/08).
Dalam kunjungan konsultasi itu, rombongan DPRD DIY dipimpin langsung ketuanya H Yoeke Indra Agung bersama wakil Arif Noor Hartono disertai Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto serta anggota DPRD DIY lainnya. Ketua DPRD DIY ingin mendapatkan masukan dari KI Pusat tentang seleksi calon komisioner KI DIY periode 2019-2023, dari 83 pendaftar hanya 53 yang dinyatakan lolos seleksi administrasi telah mengikuti tes potensi dan psikotes yang nanti dilanjut tes wawancara dan makalah.
Sehubungan hal tersebut, Syahyan yang juga Ketua Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik KI Pusat mengatakan setelah tim pansel (panitia seleksi) calon komisioner KI DIY menyelesaikan tugasnya, maka nama-nama calon yang dapat berjumlah antara 10 hingga 15 orang diserahkan ke Gubernur DIY. Dijelaskannya, sebelum nama-nama calon diserahkan ke DPRD DIY untuk fit and proper test maka Gubernur DIY harus menentukan siapa saja calon komisioner yang merupakan utusan dari unsur pemerintah.
Menurutnya, berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi, pada Pasal 18 ayat 1 pencerminan unsur pemerintah dilakukan sebelum diserahkan keDPR atau DPRD. Dengan demikian, disampaikannya bahwa Gubernur DIY sudah menetapkan unsur keterwakilan pemerintah sepertiga dari jumlah calon yang akan diserahkan ke DPRD DIY, lengkap dengan surat keterangan dari pemerintah namun unsur pemerintah tidak harus dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).(Laporan: Karel Salim/Foto: Ari Wijaya)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply