KI PUSAT MELIBATKAN PROF IBNU HAMAD DALAM UJI PUBLIK RAPERKI SLIP


Komisi Informasi (KI) Pusat melibatkan Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI) Professor Ibnu Hamad dalam Uji Publik (UP) terhadap Rancangan Peraturan Komisi Informasi (Raperki) tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) yang dibuat oleh KI Pusat bekerjasama dengan Plan C. Ibnu Hamad menyampaikan gagasannya tentang pembuatan Raperki SLIP dilakukan secara virtual melalui zoom meeting dari Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta, Kamis (23/07/2020).
Pada UP ke-4 Raperki SLIP melibatkan Badan Publik (BP) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dari seluruh Indonesia sebanyak 167 peserta, UP bertujuan mendapatkan masukan dari stakeholder. Dalam UP ke-4 ini, sebagai Narasumber Wakil Ketua KI Pusat Hendra J Kede, Konsultan dari Universitas Tri Sakti Jakarta M Nasef, Tenaga Ahli KI Pusat Agus Wijayanto Nugroho dan Prof Ibnu Hamad serta tiga penanggap dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Anang, PPID UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Afwan Faizin, dan PPID IPB Bogor Yatri.
Ibnu mengatakan perlu mencermati klausul wartawan dalam Raperki SLIP ini dimaksudkan agar kampus-kampus kecil di daerah jangan sampai dipersulit oleh pemohon informasi dari oknum yang mengaku sebagai wartawan. “Jangan sampai adanya klasul pemohon informasi dari kalangan wartawan di Raperki SLIP ini membuat PPID kampus di daerah merasa dikejar-kejar,” katanya menjelaskan.
Menanggapi hal tersebut, Hendra J Kede sepakat bahwa klausul tentang pemohon informasi wartawan di Raperki SLIP akan dimuat sedemikian rupa sehingga tidak mempersulit PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di kampus.Ia menjelaskan bahwa adanya klausul pemohon informasi dari kalangan wartawan di Raperki SLIP tidak lepas dari peran wartawan sebagai pihak yang bekerja untuk kepentingan pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi sehingga perlu mendapatkan perhatian.
Demikian juga, menurutnya untuk kalangan pemohon informasi dari profesi Advokat yang masuk dalam klausul Raperki SLIP bertujuan untuk memenuhi hak penegakan hukum dari masyarakat. Sehingga tidak semua advokat masuk dalam pemohon informasi dalam Raperki SLIP ini, kecuali advokat yang sedang bekerja dan dibuktikan adanya surat kuasa dari masyarakat yang didampingi menyelesaikan proses hukum sehingga advokat memiliki hak yang sama dengan penegak hukum lainnya seperti, Jaksa dan Polisi yang dapat mengakses informasi dengan mudah dalam upaya penegakan hukum.
Sementara itu, M Nasef berharap agar dalam Raperki SLIP ini bisa diubah manjadi SLI (Standar Layanan Informasi) karena konotasi SLIP kurang pas di dengar. (Laporan : Karel Salim/Foto: Agus W Nugroho).

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply