KI Pusat Menyelenggarakan Kompilasi Putusan


Tangerang Selatan,- Acara Kompilasi Putusan Komisi Informasi (KI) Pusat yang berlangsung 12-13 Maret 2020 di Syahida Inn, Ciputat, bertujuan untuk menyamakan pemahaman tentang aturan hukum dalam memberikan keterbukaan informasi kepada publik, baik di pusat maupun di daerah.
Berdasarkan keterangan Komisioner bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI), Arif A. Kuswardono, agenda pasca kompilasi, KIP akan menjalankan 4 tahap mengenai keterbukaan informasi yaitu: (i) seleksi dan verifikasi register yang sudah berkekuatan hukum tetap, (ii) standar pemilihan terdiri dari sengketa informasi yang belum mendapat putusan dan memiliki pengaruh terhadap standar pelayanan publik. Ada dua sektor yang disasar yaitu menerapkan norma baru dan menegaskan norma yang sudah ada. (iii) Penulisan ulang register dengan metode ilmiah dan (iv) desiminasi badan publik.
Dalam acara tersebut hadir perwakilan dari Mahkamah Konstitusi (MK), Panitera Pengganti, Achmad Edi hal, menyebutkan bahwa soal permohonan KIP sama dengan MK, yaitu memberikan identitas, legal standing dan petitum yang diminta. Memang ada baiknya setiap putusan KIP melakukan pembukuan sehingga ada pendokumentasian yang lengkap. Dalam keputusan juga antara MK dan KIP pada dasarnya sama, yakni putusan sudah diketok baru dibacakan hasil putusan yang mungkin berbeda, dalam hal ini di dalam MK, setelah putusan baru dibacakan hasil putusan MK dan hakim yang berbeda.
Fathul, staf KIP bidang PSI, mengatakan akan mencoba mengadopsi cara menyusun pembukuan putusan yang telah berlaku di MK. Agus yang juga staf di KIP menambahkan bahwa hasil dari kompilasi ini akan menjadi rujukan bagi Komisi Informasi Daerah sehingga tidak ada lagi putusan yang “dikecualikan” karena adanya perbedaan putusan antara Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Daerah.
Sebagai penutup, Komisioner Arif menuturkan, memang struktur KIP berbeda karena putusan Komisi Informasi Daerah dan Pusat bisa berdiri sendiri. Artinya setiap putusan di KIP tidak begitu mengikat dan bisa menjadi dualisme putusan antara daerah dan pusat. Atas kondisi ini Edi memberikan masukan agar KIP menyusun putusan dalam bentuk buku yang lengkap sehingga ini bisa menjadi rujukan bagi Komisi Informasi Daerah dalam mengambil putusan, mengingat KIP bukanlah badan pengadilan seperti PN, PT, PTUN dan MA.(laporan: andri)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply