KI PUSAT: MOMEN BERSEJARAH PELANTIKAN KI MALUKU UTARA SETELAH 10 TAHUN PELAKSANAAN UU KIP


Komisi Informasi (KI) Pusat menilai pelantikan KI Maluku Utara (Malut) merupakan momen bersejarah dalam rangka pembentukan KI di tanah air karena merupakan pendirian KI terakhir menjadikan genap 34 KI Provinsi di seluruh Indonesia. Ketua Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik (Reglik) KI Pusat Muhammad Syahyan menyampaikan hal tersebut saat memberikan pembekalan di depan jajaran komisioner KI Malut yang baru saja dilantik oleh Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba di kediaman dinas Gubernur Malut, Ternate, Rabu (20/01/2021).
Sementara Gubernur Kasuba mengharapkan pelantikan KI Malut, selain untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 14/Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), juga demi mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam menjalankan pemerintahan daerah. “Selain itu, pelaksanaan keterbukaan informasi publik diharapkan mampu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi,” tegas Kasuba disela-sela pelantikan yang dihadiri sejumlah pejabat daerah Malut.
Sementara, lebih lanjut Muhammad Syahyan menyampaikan bahwa pembentukan KI Malut merupakan momen penting yang sangat ditunggu-tunggu, karena sejak 10 tahun lalu pelaksanaan UU KIP maka KI Malut merupakan KI terakhir yang terbentuk. Padahal menurutnya, dalam UU KIP, dua tahun setelah UU Keterbukaan Informasi Publik diundangkan, yakni tahun 2010, maka setiap Provinsi di Indonesia sudah harus memiliki KI.
Untuk itu, ia menyatakan salut atas tekad dari pemerintah daerah Maluku Utara yang telah membentu KI Malut dengan komposisi lima orang komisioner sesuai UU KIP mewakili unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Disampaikannya dalam pemberian pembekalan itu, bahwa KI Malut nantinya akan bertugas melaksanakan UU KIP di seluruh wilayah Provinsi Malut.
Ia menyatakan apreasinya atas penentuan ketua dan wakil ketua serta bidang-bidang pas setelah KI Malut dilantik, adapun Ketua KI Malut adalah Abdul Azis Marsaoly, Wakil Ketua Ismat Sahupala, Ketua Bidang PSI (Penyelesaian Sengketa Informasi) Mohdar Bailusy, Ketua Bidang ASE (Advokasi Sosialisasi dan Edukasi) Awat Halim, serta Ketua Bidang Kelembagaan Maryani Yusuf yang merupakan wakil unsur pemerntah.
Syahyan menyampaikan bahwa tupoksi (tugas pokok dan fungsi) KI Malut adalah menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik yang terjadi antara pemohon (individu, kelompok orang, dan badan hukum) terhadap termohon Badan Publik (BP/BUMD,Dinas,Pemprov,Parpol dan lainnya di Malut). Selain menyelesaikan sengketa informasi dalam persidangan dengan komposisi Majelis Komisioner (MK) berjumlah gasal bisa tiga atau lima komisioner dalam satu persidangan, maka KI Malut juga melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh BP di Malut untuk memastikan apakah BP telah melaksanakan keterbukaan informasi publik.
Sementara Bidang ASE, menurutnya lebih kepada pendekatan persuasif kepada seluruh BP agar dapat diberikan pemahaman tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik, mulai dari Advokasi, melaksanakan Sosialisasi di BP hingga memberikan Edukasi kepada BP dan masyarakat luas, seperti akademisi dan masyarakat pengguna informasi publik lainnya.(Laporan/Foto : Karel Salim)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply