KI Pusat Publikasi Indeks Persepsi Keterbukaan Informasi pada 2020


Kerja besar Komisi Informasi (KI) Pusat terus berpacu dalam 2019, sebagai tahun pelayanan dan tahun penguatan kelembagaan. Bahkan pada tahun 2020, KI Pusat akan mempublikasikan hasil survey berupa indeks persepsi masyarakat tentang keterbukaan informasi. Plt. Sekretaris KI Pusat Bambang Sigit Nugroho mengungkapkan hal tersebut saat bersama Ketua KI Pusat Gede Narayana dikunjungi tim Tok Tok Kominfo di Ruang Tamu Ketua KI Pusat Wisma BSG Jakarta pada Selasa (02/04).
Guna mewujudkan kerja besar tersebut, segala persiapan telah dilakukan, mulai dari pelatihan tim KI Pusat hingga pemanatauan dan wawancara langsung tim KI Pusat ke petani dan nelayanan di sentra pertanian dan perikanan di sejumlah daerah untuk memperoleh persepsi keterbukaan informasi di lapisan masyarakat akar rumput.
Sementara itu, pada kunjungan tim Tok Tok Kominfo yang merupakan program mingguan Humas Kemenkominfo yang ditayangkan live di seluruh channel medsos, seperti di FB, IG, dan Twitter, Ketua KI Pusat Gede Narayana diwawancarai Achmad Takbiriyantoro (Cyber Kreasi) dan Wardaningtyas dari Kemenkominfo. Sejumlah pertanyaan seputar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KI Pusat, secara lugas dijawab seluruhnya oleh Ketua KI Pusat, termasuk pertanyaan live dari Masyarakat Transparansi Indonesia lewat channel medsos.
Ketua KI Pusat Gede Narayana menjelaskan tentang perbedaan KIP (Komisi Informasi Pusat), KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), dan IKP (Informasi dan Komunikasi Publik) yang sering salah penggunaannya di masyarakat. Menurutnya, KIP sendiri bisa pengertiannya lembaga KIP dapat juga sebagai singkatan UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik).
Kemudian, Gede Narayana menyampaikan tentang tupoksi KI Pusat yang merupakan lembaga mandiri yang bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi. Selain melaksanakan penyelesaian sengketa informasi, KI Pusat juga melaksanakan advokasi, sosialisasi, dan edukasi tentang keterbukaan informasi publik ke masyarakat.
Gede Narayana menjelaskan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
Dalam menjelaskan tugas Badan Publik, ia mengatakan Badan Publik harus membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) untuk melayani pemohon informasi baik individu, kelompok orang, maupun pemohon dari Badan Hukum. “Jika informasi tidak diberikan dapat melakukan keberatan ke atasan PPID, atasan PPID Kominfo adalah Sekjen sementara atasan PPID Kemenhub langsung menterinya, jadi setiap BP berbeda atasan PPID-nya,” katanya. (Laporan : Karel Salim/Foto: Abdul Rahman)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply