Memohon Informasi Masif, Pemohon Diputus VR

Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat untuk pertama kalinya menjatuhkan putusan tidak bersungguh-sungguh dan beritikad baik (Vexatiuos Request/ VR) terhadap Pemohon sengketa informasi, akhir Mei lalu (29/5). Putusan VR dalam persidangan ini, dijatuhkan Majelis dalam sengketa informasi antara Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Jakarta terhadap Termohon Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Menurut Majelis, Pemohon yang dalam sidang diwakili Muhamad Jamil dan Ahmad Zaini ini, terbukti mengajukan sengketa informasi dalam jumlah sangat banyak (masif). Antara lain daftar dan SK Izin Usaha Pertambangan (IUP), daftar dan SK Izin Pertambangan Rakyat (IPR), daftar dan SK Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) serta beberapa dokumen lain tanpa tahun dan lokasi dalam bentuk softcopy, hardcopy dan shp file.
Permohonan tanpa keterangan ini, menurut Termohon, sulit dipenuhi karena ijin-ijin yang ada berjumlah ribuan belum termasuk dokumennya. Sedangkan informasi yang dimohon sudah bisa dilacak melalui aplikasi Minerba One Map Indonesia (MOMI), Minerba One Data Indonesia (MODI) dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Majelis yang diketuai Romanus Ndau Lendong dan beranggotakan Arif Adi Kuswardono serta Muhammad Syahyan mengingatkan dalam beberapa persidangan agar Pemohon memperjelas permohonan informasi sesuai kemampuan dan kebutuhan. Namun Pemohon dalam mediasi maupun sidang ajudikasi menolak dengan alasan yang berubah-ubah. Diantaranya untuk kepentingan advokasi hingga membangun database. Sementara legal standing Pemohon sebagai badan hukum tidak terpenuhi. Karena JATAM Jakarta, yang berkedudukan di Mampang Prapatan Jakarta Selatan, tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.
Sebagai konsekuensi putusan ini, MK memerintahkan Panitera Aldirano Sianturi untuk memasukkan Pemohon dalam Daftar Hitam, sesuai mekanisme Surat Keputusan (SK) Ketua KI Pusat 1/2018 tentang Permohonan Yang Tidak Bersungguh-sungguh dan Beritikad Baik. Dimana pemohon dilarang mengajukan permohonan informasi yang masif dan tidak memiliki tujuan serta alasan yang jelas. Jika berkekuatan hukum tetap, JATAM Jakarta tidak bisa mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi selama satu tahun. Namun mereka masih dapat mengajukan permohonan informasi ke Badan Publik.
(Laporan : Karel Salim/Foto: Abdul Rahman)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply