KI Pusat: Sampaikan Informasi Penanganan Covid-19 Satu Suara dalam Satu Sistem


Komisi Informasi (KI) Pusat meminta kepada seluruh menteri dan pejabat negara terkait penyampaian informasi mengenai penanganan dan penanggulangan Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) dilakukan melalui satu suara dan satu sistem informasi agar masyarakat atau publik tidak bingung di tengah pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi KI Pusat Romanus Ndau Lendong dalam dialog interaktif yang dilakukan secara live lewat udara dan daring (dalam jaringan) ke seluruh Indonesia yang dipandu presenter Aris Mulyadi dari Studio RRI Pro-3 Jakarta, Senin (01/06/2020) sore.

Acara dialog interaktif mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik terkait informasi tentang penanganan Covid-19 merupakan kerjasama KI Pusat dan RRI dalam sejumlah sesi. Sesi dialog interaktif kali ini mengangkat tema tentang Bagaimana Seharusnya Pelayanan Publik di Masa Pandemi Covid-19 yang melibatkan secara langsung Wakil Ketua Ombudsman RI Lely Pelitasari Soebekti dengan meminta pendengar dari seluruh Indonesia untuk menyampaikan saran dan pendapatnya.

Lebih lanjut Roman menyatakan bahwa pemerintah atau Badan Publik masih perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam upaya menyampaikan informasi soal Covid-19 kepada publik sehingga informasi yang diterima masyarakat adalah informasi yang benar, akurat dan tidak menyesatkan. “Seharusnya informasi tentang penanganan pandemi covid-19 disampaikan dalam satu suara dengan menggunakan satu sistem informasi yang terkoordinasi sehingga masyarakat menerima informasi publik tersebut secara utuh tanpa bias,” katanya menjelaskan.

Apalagi menurutnya, dalam masa krisis covid-19 harus ekstra hati-hati dan pengelolaan serta pelayanan informasi ke publik harus lebih teliti jangan sampai terjadi krisis informasi atau informasi hoaks di masa seperti ini. Bahkan ia juga menyoroti mengenai cara penyampaian informasi yang belum sesuai dengan ketentuan Surat Edaran (SE) KI Pusat Nomor 02 Tahun 2020 tentang penanganan pengelolaan dan pelayanan informasi di masa Covid-19.

Disampaikannya, bahwa masih ada menteri maupun pejabat publik yang menyampaikan wacana kepada publik, padahal wacana belum bisa kategorikan sebagai informasi berkala. “Informasi publik penanganan covid-19 harus berupa keputusan badan publik sehingga memberikan kepastian tentang status informasi yang disampaikan oleh pejabat publik kepada masyarakat pengguna informasi,” ungkapnya lagi.

Sementara itu, Lely mengatakan sejak Januari 2020 pihak Ombudsman RI (ORI) telah menyampaikan masukan kepada Presiden Joko Widodo tentang pelayanan Badan Publik pada masa Covid-19, namun pemerintah baru mulai melaksanakannya pada Maret 2020. “ORI telah menyampaikan 20 azas pelayanan badan publik dalam masa krisis penanganan pandemi covid-19, diantara tentang pelayanan terhadap sektor kesehatan, pelayanan terhadap Bantuan Sosial dan pelayanan terhadap sektor riil dalam upaya memberdayakan ekonomi bangsa,” ucap Lely meyakinkan. (Laporan : Karel Salim)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply