KI Pusat Sarankan Pemohonan Pemohon Dibuat Rinci dan Jelas


Komisi Informasi (KI) Pusat menyarankan kepada pemohon agar permohonan diperbaiki sehingga lebih rinci dan jelas tentang informasi yang diminta pemohon ke termohon. Juga disarankan supaya tidak melakukan permohonan informasi dalam jumlah besar ke termohon, lebih baik dilakukan permohonan informasi secara bertahap sehingga lebih mudah dipenuhi oleh termohon.
Hal itu disampaikan MK (Majelis Komisioner) dalam sidang lanjutan yang dipimpin Romanus Ndau Lendong beranggotakan Arif Adi Kuswasdono dan Muhammad Syahyan didampingi Panitera Pengganti (PP) Aldi Rano Sianturi di ruang sidang lantai 1 Kantor Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta pada Senin (15/04). Sidang lanjutan setelah tahap mediasi gagal register 040/IX/KIP-PS/2018 antara Ahmad Saini/Jatam terhadap Kementerian ESDM itu dihadiri para pihak, baik pemohon yang diwakili Muhammad Jamil dan termohon diwakili sejumlah kuasanya.
Adapun informasi yang diminta pemohon, terdiri dari lima item, pertama informasi daftar dan SK Izin Usaha Pertambangan (IUP), kedua daftar dan SK Izin Pertambangan Rakyat (IPR), ketiga Daftar dan SK Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) semuanya dalam bentuk softfile dan hardcopy.
Keempat informasi tentang WP, WUP, dan WIUP penerima izin dalam bentuk shape file, serta lima informasi SK operasi produksi PT Dairi Prima Mineral Sumatera Utara. Informasi yang diminta pada poin kelima merupakan informasi yang diminta oleh Yayasan Pelangi Kasih yang dikuasakan kepada pemohon (Jatam/Jaringan Advokasi Tambang).
Kuasa termohon menyebutkan ada sekitar 10.000 IUP di seluruh Indonesia yang izin-nya berupa 8 lembar sehingga jumlahnya akan sangat besar jika diberikan secakaligus, belum lagi IPR, IUPK, WP, WUP, dan WIUP. Untuk itu, MK mempersilakan pemohon merinci kembali permohonan informasi sehingga tidak terkena Pasal 4 Perki 1 2013 tentang permohonan informasi dalam jumlah banyak yang dapat dikategorikan sebagai permohonan informasi tidak bersungguh-sungguh (Vexatiuos Request).
Kuasa pemohon menyatakan menerima saran MK dan bersedia merumuskan permohonan informasi secara rinci dan jelas dan dalam jumlah yang wajar. Persidangan selanjutnya disepakati para pihak dan MK akan dilaksanakan pada Rabu 24 April 2019. (Laporan : Karel Salim/Foto: Ari Wijaya)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply