KI Pusat Tolak Hak Imunitas Ombudsman untuk Sengketa Informasi Publik


Komisi Informasi (KI) Pusat menyatakan menolak hak imunitas Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk disengketan oleh pemohon informasi publik di KI. Ketua Majelis Komisioner (MK) KI Pusat Hendra J Kede yang beranggotakan Wafa Patria Umma dan Muhammad Syahyan menyampaikan hal tersebut dalam amar putusannya pada persidangan pembacaan putusan di ruang sidang lantai 1 Kantor Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta, Selasa (14/05).
Pada sidang pembacaan putusan yang hanya dihadiri oleh pemohon untuk register sengketa 005/III/KIP-PS/2018 antara Pemohon Irman Abdurrahman terhadap ORI tanpa dihadiri termohon yang sejak awal persidangan menyatakan diri memiliki hak imunitas. Setelah MK putuskan ORI sama seperti Badan Publik lainnya yang menerima anggaran dari APBN sehingga harus tunduk terhadap pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik maka pada persidangan berikutnya MK perintahkan Panitera untuk melakukan pemanggilan ke ORI untuk disidangkan.
Dalam amar putusannya, MK juga menyatakan menerima permohonan informasi pemohon dan menyatakan termohon adalah Badan Publik yang menjalankan keterbukaan informasi publik. Untuk itu, MK putuskan melanjutkan persidangan sengketa informasi ini dengan agenda pemeriksaan pokok perkara.
Pada dua persidangan sebelumnya telah menghadirkan dua ahli yaitu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H dan Prof Dr Henri Subiakto SH MA. Kedua ahli tersebut menyampaikan bahwa Ombudsman RI merupakan Badan Publik sehingga harus tunduk terhadap pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Keduanya, juga mengatakan jika memang informasi yang diminta pemohon adalah informasi dikecualikan maka ORI tetap harus hadir dalam persidangan sengketa informasi terlebih dahulu. Adapun informasi yang diminta pemohon berupa informasi hasil kesimpulan tentang salinan dokumen Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman atas dugaan malaadministrasi dalam penggerebekan gudang PT Indo Beras Unggul atau PT IBU di Bekasi.
Pada hari yang sama, juga dilaksanakan persidangan di tempat yang sama dengan register 015/VI/KIP-PS/2018 antara Pemohon Individu Ibnu Hajar terhadap Termohon Kementerian Keuangan RI dengan agenda pembacaan keterangan termohon yang mengecualikan informasi yang diminta pemohon. Atas pertimbangan pemohon berasal dari Aceh maka untuk jawaban tertulis pemohon akan dilakukan lewat email terlebih dahulu kemudian persidangan berikutnya direncanakan pada 11 Juni 2019. (Laporan : Karel Salim/Foto: Ari Wijaya).

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply