KIP Bahas RUU Perlindungan Data Pribadi


Komisioner Komisi Informasi (KI) Pusat bersama Anggota Komisi 1 DPR RI yang juga mantan Menpora Roy Suryo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Study dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar dan sejumlah CSO membahas Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) di Kantor Sekretariat KIP Wisma BSG, Jakarta, Selasa (23/7), pembahasan RUU PDP dihadiri langsung Ketua KI Pusat Gede Narayana. Ketua KI Pusat menyampaikan bahwa untuk tim pembahasan RUU PDP melibatkan tiga tim KI Pusat, yaitu Komisioner KI Pusat Bidang Kelembagaan Cecep Suryadi, dan Komisioner KI Pusat Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik M Syahyan, dan Komisioner KI Pusat Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Arif Adi Kuswardono.

RUU PDP tersebut menjadi perhatian serius KI Pusat mengingat antara RUU PDP dan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memiliki irisan terutama soal informasi privat/dikecualikan seperti tercantum dalam pasal 17 UU KIP.

RUU PDP juga menarik untuk dibahas mengingat perkembangan teknologi informasi yg begitu cepat, jika tak diimbangi kemampuan masyarakat memahami implikasi penggunaan data pribadi, apalagi mengabaikan dan kurang kesadaran terhadap perlindungan data privasi memberi ruang disalahgunakan. UU PDP penting karena memang UUD 1945 Pasal 28 G yang menjamin perlindungan hak pribadi setiap orang.

Perlindungan data pribadi merupakan hak dasar manusia dan perlindungan terhadap data pribadi juga merupakan bentuk perwujudan amanat konstitusi dan harus diatur dalam bentuk UU. Harapannya dgn adanya UU PDP, praktek jual beli data dan penyalagunaan data pribadi dapat ditekan.(Laporan: Karel Salim/Foto:Abdul Rahman)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply