Meutya Hafid Minta Pemerintah Segera Bahas RUU Perlindungan Data Pribadi di DPR

Anggota Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid meminta kepada pemerintah agar segera menyampaikan RUU (Rancangan Undang-Undang) tentang PDP (Perlindungan Data Pribadi) untuk dibahas di DPR sehingga dapat selesai sebelum masa tugas legislative periode 2014-2019 berakhir Oktober nanti. Hal itu disampaikan Meutya dalam forum Diskusi Publik bertajuk “Melindungi Privasi Data Pribadi” yang digelar ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) yang mengundang Komisi Informasi (KI) Pusat di Hotel JS Luwansa Jakarta pada Rabu (03/07).
Dalam diskusi publik, juga menghadirkan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel A Pangerapan sebagai Narasumber bersama Privacy and Public Policy Manager APAC at Facebook Arianne Jimenez dan Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar. Sementara KI Pusat diwakili tiga komisioner masing-masing Arif Adi Kuswardono, Cecep Suryadi, dan Muhammad Syahyan.
Lebih lanjut, Meutya mengatakan RUU PDP dibuat oleh pemerintah sehinngga perlu segera disampaikan ke DPR untuk dibahas. “Saya berharap kepada Dirjen Aptika yang mewakili pemerintah segera menyampaikan RUU PDP ke DPR untuk dibahas dan selesai sebelum pelantikan anggota DPR yang baru Oktober nanti,” kata Meutya yang kembali terpilih sebagai anggota DPR periode 2019-2024.
Meutya kembali mengingatkan bahwa kesimpulan Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo pada tanggal 22 Januari 2018, padas poin 5 (Lima) : “Komisi I DPR RI mendesak Kemkominfo untuk mengusulkan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sebagai RUU Prioritas Usul Inisiatif Pemerintah Tahun 2018. Menurutnya, jika pemerintah segera menyampaikan RUU PDP tersebut, maka pembahasannya masih bisa dilaksanakan dalam masa sidang ke-5 tahun 2018-2019 pada rentang waktu 8 Mei hingga 25 Juli sebelum masuk masa reses 26 Juli sampai 15 Agustus 2019.
Ia menyampaikan bahwa DPR memandang perlu mendukung adanya RUU Perlindungan Data Pribadi, hal itu diwujudkan dengan memasukkannya kedalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) DPR RI tahun 2015 – 2019. Menurutnya RUU PDP sangat penting diselesaikan karena saat ini pemilik data tidak lagi memiliki kontrol atas data pribadinya karena mudah diakses dan dipindahtangankan secara semena-mena.(Laporan/Foto : Karel Salim)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply