MK KI Pusat Terkejut, Termohon BI Menyatakan Informasi Visi Misi Dikecualikan


Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi (KI) Pusat menyatakan terkejut atas keterangan dari Kuasa Termohon Badan Publik (BP) Bank Indonesia (BI) yang menyebutkan informasi tentang visi misi dan strategis BI merupakan informasi yang dikecualikan. Hal tersebut terungkap dalam persidangan yang dipimpin Ketua MK KI Pusat Cecep Suryadi merangkap anggota bersama Romanus Ndau Lendong dan Arif Adi Kuswardono didampingi Panitera Pengganti (PP) Indra Hasby di Ruang Sidang Kantor Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta pada Kamis (30/01/2020).

MK menyidangkan register 001/X/KIP-PS/2019 antara Pemohon Individu Supriyono terhadap Termohon BP Bank Indonesia yang dihadiri para pihak, pemohon maupun kuasa termohon. Dalam permohonan informasinya, pemohon meminta lima poin, yaitu informasi Peraturan Disiplin BI, Kode Etik dan Pedoman Perilaku BI, Manajemen Kinerja Pegawai BI, Visi Misi dan Strategis BI, dan Manajemen Kelangsungan Tugas BI.

Kuasa termohon yang terdiri dari tim divisi hukum dan tim divisi komunikasi yang melingkupi PPID BI yang hadir dalam persidangan mengatakan informasi yang diminta pemohon adalah informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Saat diminta MK, apakah ada SK hasil Uji Konsekuensi untuk mengecualikan informasi yang diminta pemohon, kuasa termohon menyatakan ada dan akan dibawa pada persidangannya berikutnya yang direncanakan 5 Pebruari 2020.

MK menyebutkan, meski sudah ada uji konsekuensi untuk mengecualikan informasi namun MK perlu memeriksanya apakah dengan menutup informasi itu dapat merugikan kepentingan publik yang lebih besar atau sebaliknya. Hanya ditegaskan MK bahwa, berdasarkan undang-undang, maka informasi visi misi, kode etik, peraturan disiplin dan sebagainya termasuk informasi terbuka namun MK tetap akan memeriksa hasil uji konsekuensi dan meminta kuasa termohon melakukan koordinasi internal yang intensif sebelum persidangan selanjutnya digelar pekan depan.

Pada hari yang sama, dengan formasi MK yang sama juga menangani sengketa informasi register 002/I/KIP-PS/2019 antara Pemohon Individu Egi Primayoga terhadap Termohon BP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPPK) RI. Namun dalam persidangan pemeriksaan awal ini, hanya dihadiri kuasa termohon tanpa dihadiri pemohon, sehingga MK mengingatkan jika pada persidangan berikutnya yang direncanakan 5 Pebruari 2020, pemohon kembali tidak hadir maka akan dibacakan putusan gugur terhadap registrasi pemohon karena dianggap dua kali tidak hadiri persidangan.(Laporan : Karel Salim/Foto: Ari Wiajaya)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply