PARA PIHAK BERSEDIA DIMEDIASI DALAM PERSIDANGAN DI KI PUSAT


Para pihak, baik pemohon maupun termohon menyatakan bersedia dimediasi oleh Komisi Informasi (KI) Pusat untuk register sengketa informasi 044/X/KIP-PS/2018 antara Permohon Badan Hukum PT Pusat Penerangan Terkini terhadap Termohon Universitas Jambi. Hal itu disepakati oleh para pihak dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner (MK) KI Pusat Romanus Ndau Lendong beranggotakan Gede Narayana bersama Cecep Suryadi didampingi Panitera Pengganti (PP) Reyhan di ruang sidang II Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta, Selasa (25/08/2020).
Pada hari yang sama, juga digelar persidangan dengan register sengketa 013/VI/KIP-PS/2020 antara Pemohon ICW (Indonesia Corruption Watch) terhadap Kementerian Koordinator Perekonomian RI di KI Pusat. Persidangan itu dipimpin oleh Ketua MK Arif A Kuswardono beranggotakan Gede Narayana bersama Cecep Suryadi didampingi PP Aldi Rano Sianturi, kedua persidangan sengketa informasi itu dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting.
Untuk persidangan pertama, pemohon meminta informasi ke termohon adalah informasi data dan dokumen kegiatan kerja dan belanja tahun 2013 hingga 2017 di segala bidang masyarakat/CSR/Luar Negeri/Kementrian Pendidikan/Kementerian Agama dan dana lainnya. Termasuk informasi surat-surat dan kwitansi pemasukan dan pengeluaran, data hasil seleksi SBMPTN 2013-2017, nama, nilai ranking calon mahasiswa fakultas kedokteran, uang kuliah tunggal (UKT), dan dokumen lainnya.
Sementara pada persidangan kedua, pemohon meminta informasi dokumen berupa notulensi dan daftar hadir program pra kerja yang dilaksanakan oleh manajemen pelaksana bersama delapan platform digital, yaitu Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemenaker.go.id yang disebut oleh Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky, dilakukan pada akhir 2019 serta dua informasi lainnya terkait seperti mekanisme pendafataran dan perjanjian kerja. Namun dalam persidangan yang hanya dihadiri pemohon, tanpa dihadiri termohon dengan alasan adanya agenda lain, MK menyatakan tetap akan melanjutkan persidangan berikutnya pada 10 September 2020. (Laporan : Karel Salim/Foto: Abdul Rahman)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply