PARA PIHAK BERUSAHA MEYAKINKAN MAJELIS KOMISIONER KI PUSAT


Para pihak, baik pemohon maupun termohon sama-sama berusaha memberikan keyakinan kepada Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi (KI) Pusat akan kebenaran argumentasinya. Argumentasi kuasa para pihak disampaikan dalam persidangan yang diketuai Arif A Kuswardono beranggotakan Gede Narayana dan Cecep Suryadi didampingi Panitera Pengganti (PP) Aldi Rano Sianturi di ruang sidang II Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta, Senin (19/10/2020).
Persidangan secara online itu memeriksa registrasi 013/VI/KIP-PS/2020 antara Pemohon ICW (Indonesian Corruption Watch) terhadap Termohon Kementerian Koordinator Perekonomian RI selaku pengendali Pelaksana Manajemen Program Kartu PraKerja. Kuasa termohon Boby menyampaikan bahwa informasi tentang Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan delapan platform digital sudah diputuskan sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menko Perekonomian.
Untuk itu, ia menyampaikan bahwa PKS tersebut sudah diperiksa oleh BPK bahkan juga KPK sehingga memperkuat keyakinan bahwa informasi itu dikecualikan. Namun kuasa ICW Egi memberikan keyakinan yang bertolak belakang dengan keyakinan termohon, kuasa ICW bahkan meminta kepada MK KI Pusat untuk membatalkan SK Kemenko Perekonomian tentang pengecualian informasi PKS.
Selain meminta informasi PKS, pemohon juga meminta informasi mengenai notulensi rapat program kartu prakerja pada akhir 2019 dan informasi dokumen pendaftaran platform digital mitra program kartu prakerja. Akhirnya, MK memutuskan untuk membacakan putusan pada persidangan terakhir yang direncanakan awal November 2020. (Laporan : Karel Salim/Foto: Ari Wijaya)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply