Pemohon Peroleh Surat Rekomendasi dari Ketua Komnas HAM


Kuasa Pemohon H Supran, Denny Yapari menyampaikan bahwa pemohon telah mendapatkan Surat Rekomendasi dari Ketua Komnas HAM RI sehubungan dengan proses persidangan yang dinilai melanggar HAM sehingga berdampak hukuman penjara. Hal itu disampaikan kuasa pemohon kepada Ketua Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi (KI) Pusat Muhammad Syahyan beranggotakan Romanus Ndau Lendong dan Cecep Suryadi didampingi Panitera Pengganti (PP) Eni Fajar pada persidangan di Ruang Sidang lantai 1 Kantor Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta, Senin (14/05).
Atas dasar surat rekomendasi Komnas HAM Nomor 048/TUA/III/2017 yang ditujukan ke Mahkamah Agung RI pada 20 Maret 2017 maka kuasa pemohon akan melakukan langkah hukum Peninjauan Kembali (PK) berdasarkan bukti baru yang akan diajukan ke pengadilan. “Hanya untuk mengajukan bukti baru ke pengadilan membutuhkan informasi dari Komisi Yudisial tentang hasil dan alasan penetapan pelanggaran etik majelis hakim yang sidangkan klien kami Supran,” kata Denny kepada KI Online usai persidangan.
Untuk itu, ia berharap agar dapat memperoleh informasi alasan dan latar belakang hasil pleno sidang etik Komisi Yudisial yang menetapkan majelis hakim yang sidangkan H Supran melanggar etik untuk dijadikan bukti baru dalam peninjauan kembali. Namun termohon KY yang telah melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yag diminta pemohon, menyatakan bahwa informasi latar belakang pelanggaran etik majelis hakim yang sidangkan H Supran merupakan informasi yang dikecualikan. MK akan putuskan sengketa informasi ini pada Selasa 21 Mei 2019. (Laporan: Karel Salim/Foto: Abdul Rahman)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply