PERINGATAN HKIN 2021, PUBLIK MEMBUTUHKAN RUANG DISKUSI UNTUK BANGKITKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA


Komisi Informasi (KI) Pusat menilai bahwa Publik membutuhkan ruang untuk diskusi dan membangkitkan partisipasi masyarakat terutama di Desa. Hal itu disampaikan oleh Ketua KI Pusat Gede Narayana di sela-sela acara Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (KIN) yang dipadu sejumlah kerjasama KI Pusat dengan Kementerian Desar PDTT (Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi serta seminar daring di Hotel Millennium Jakarta, Selasa (04/05/2021).
Untuk itu, Gede Narayana mengatakan MoU dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi serta BAKTI Kominfo untuk memastikan Hak Akses Informasi Masyarakat Desa terpenuhi demi mewujudkan Desa Aman, Damai dan Berkeadilan. “Melalui kerjasama ini diharapkan mampu mewujudkan Desa yang aman damai dan berkeadilan bagi masyarakat Desa,” katanya menjelaskan.
Sementara itu, ia juga menyampaikan bahwa menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) yang membutuhkan penanganan ekstra dari Pemerintah, dan dukungan dari seluruh masyarakat. “KI Pusat ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden RI yang dengan cepat dalam penanganan Pandemi Covid ini dan Pemerintah Pusat maupun Daerah yang telah bekerja keras dalam menganani Pandemi Covid-19 Dan juga Para Tenaga Medis,” ungkapnya lagi.
Ia berharap semoga Pandemi Covid-19 segera berlalu, dalam menghadapi Pandemi Covid-19 ada beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Sementara KI Pusat menurutnya dalam hal merespon Penyebaran Informasi Covid-19, telah mengeluarkan SE Nomor 02 Tahun 2020 yang mengatur tentang pedoman pelayanan informasi publik dalam masa darurat kesehatan masyarakat akibat covid-19.
“Surat Edaran ini untuk memberi pedoman dan kepastian kepada Badan Publik dan Gugus Tugas Covid-19 di lapangan dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Sebab sejak penyebaran Virus Covid-19 banyak informasi hoaks dan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan beredar sehingga membingungkan masyarakat,” katanya. Menurutnya, diantara poin penting di Surat Edaran (SE) KIP tersebut, yakni memberi panduan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Menteri Kesehatan RI, Gubernur, Bupati/Walikota dan instansi pemerintah lain terkait penanganan darurat kesehatan akibat virus Corona agar menginformasikan jenis penyakit, persebaran, daerah yang menjadi sumber penyakit dan pencegahannya.
Adapun berikutnya, secara ketat dan terbatas, menginformasikan penyebaran Covid-19 dengan tetap melindungi data pribadi Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), pasien positif Covid-19, dan orang-orang yang dinyatakan telah sembuh oleh pihak yang berwenang.Badan Publik juga menurutnya harus menginformasikan penyebaran Covid-19 sebagai sarana peringatan dini (early warning) bagi masyarakat, yang meliputi: area persebaran untuk satuan wilayah terkecil hingga tingkat desa/kelurahan atau dusun dengan tetap menjagadata pribadi para ODP, PDP, dan pasien positif Covid-19; dan upaya-upaya mitigasi penyebaran dan penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah setempat.
Ia mengatakan hal penting lain yang harus diinformasikan oleh petugas Gugus Tugas Covid-19 dan badan publik terkait, yakni informasi penanganan jenazah dan lokasi pemakaman bagi pasien Covid-19. Informasi akses, biaya, dan jaminan kesehatan bagi masyarakat terkait pemeriksaan dan perawatan Covid-19. Rencana kebijakan dalam penanganan Covid-19 dan perubahannya.
Dijelaskannya, dalam SE tersebut menghimbau agar ada sistem data/informasi terkait dengan Covid-19 kepada masyarakat secara real time. Memiliki prosedur pengumpulan data/informasi sebagai pedoman bersama instansi untuk dilakukan sinkronisasi sebelum disampaikan ke publik; menyampaikan status waktu bagi data/informasi yang disampaikan ke publik untuk mencegah kesalahpahaman atas data/informasi; memastikan agar data/informasi terkait dengan sebaran dan penanganan Covid-19 dapat diterima dengan cepat oleh masyarakat di wilayah potensial terdampak.
Pada sisi lain, ia mengatakan telah memastikan agar aplikasi atau sistem elektronik untuk pencegahan (surveilance) yang disusun pemerintah membuka ruang partisipasi masyarakat (interaktif) untuk mencegah terjadinya pengabaian atas hak kesehatan masyarakat. Selanjutnya, ia meminta agar seluruh PPID badan publik untuk tetap melakukan pelayanan informasi dengan memperhatikan hal-hal berikut ini: Memaksimalkan pelayanan informasi berbasis daring (online);
Menurutnya, jika pelayanan informasi tidak dapat dilakukan berbasis daring (online), badan publik wajib menerapkan dan mengedepankan kebijakan pembatasan jarak aman (jaga jarak), menggunakan alat pelindung diri (APD) dan protokol kesehatan lainnya sesuai petunjuk pemerintah dan/atau instansi kompeten lainnya; Memprioritaskan penyampaian informasi secara berkala dan serta-merta berbasis daring (online), khususnya terkait layanan publik di badan publik selama masa darurat kesehatan akibat Covid-19 berlangsung; dan memprioritaskan penyampaian informasi secara berkala dan berbasis daring (online) atau media lainnya, khususnya terkait rencana kebijakan dan anggaran, rencana perubahan kebijakan dan anggaran, dan mekanisme partisipasi publik di badanpublik selama masa darurat kesehatan akibat Covid-19 berlangsung, dengan mempertimbangkan kebijakan pembatasan sosial dan pembatasan jarak aman (jaga jarak). (Laporan/Foto: Karel Salim)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply