Perki Pemilu untuk Menjamin Hak Publik atas Informasi Pemilu


Komisioner Komisi Informasi (KI) Pusat Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Arif Adi Kuswardono mengatakan bahwa KI Pusat telah menerbitkan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) I TAHUN 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi PEMILU dan PEMILIHAN. Hal itu disampaikan Arif pada acara talkshow Pemilu yang melibatkan KPU (Komisi Pemilihan Umum), Dewan Pers, dan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) di Ruang Anantakupa Kemenkominfo Jakarta pada Kamis (11/04).
Menurutnya, Perki Pemilu untuk menjamin hak publik atas informasi pemilu yang narasi utamanya ada di KPU, juga untuk mencegah disinformasi (hoaks). Ia mengatakan KPU wajib menyampaikan semua informasi menyangkut pemilu berpedoman pada asas transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan Pemilu berbiaya Rp 25 Triliun. “Sementara tugas KI Pusat membantu KPU agar pelaksanaan Pemilu transparan sehingga tingkat kepercayaan pemilih tinggi untuk berpartisipasi dalam Pemilu,” katanya.
Komisioner KPU Viryan Aziz menyambut baik dukungan dari KI Pusat demi pelaksanaan Pemilu yang transparan dan akuntabel sehingga meningkatkan partisipasi pemilih serta mencegah disinformasi hoaks. Ia mengatakan hoas akan terus berkembang jika tidak dicegah dari awal, seperti adanya informasi yang tersebar tentang hasil perhitungan suara Pemilu di luar neger.
“Saya dapat pastikan bahwa informasi tentang hasil perhitungan suara di luar negeri adalah hoaks, yang benar adalah sebanyak 130 PPLN yang melakukan early voting dari delapan hingga empat belas April namun perhitungan suara tetap dilaksanakan tujuh belas April bersamaan perhitungan suara di tanah air,” katanya menjelaskan.
Menurutnya, KPU juga sedang menggelar rakor seluruh provinsi agar penyelenggaraan tidak terkontaminasi dan tidak ada manipulasi.Mengomentari berita tentang pelaksanaan Pemilu di Malaysia yang terindikasi curang akibat ditemukannya sejumlah kertas suara yang telah dicoblos untuk menangkan salah satu paslon capres. Ia mengatakan jika terbuka adanya kertas suara yang sudah dicoblos sebelum dilaksanakannya pencoblosan maka KPU dapat menggelar Pemilu ulang di sana. (Laporan : Karel Salim/Foto: Ari Wijaya)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply