PERLU PEMBOBOTAN INDEKS SOAL KEPATUHAN BADAN PUBLIK LAKSANAKAN PASCA PUTUSAN KOMISI INFORMASI


Perlu diberikan pembobotan soal kepatuhan Badan Publik (BP) dalam melaksanakan pasca putusan Komisi Informasi (KI) dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP). Hal itu terungkap saat pembahasan bobot kuesioner untuk pelaksanaan IKIP di Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta, Selasa (20/10/2020) yang dibuka oleh Ketua KI Pusat Gede Narayana didampingi Waki Ketua Hendra J Kede bersama penanggungjawab program IKIP Romanus Ndau Lendong, Komisioner M Syahyan, Arif A Kuswardono, dan Cecep Suryadi.

Dalam pembahasan IKIP yang rencananya mulai dijalankan pada 2021 di 34 Provinsi seluruh Indonesia dihadiri sejumlah ahli di bidang Indeks Keterbukaan Informasi Publik, diantaranya Stanley Adi Prasetyo, Bastian Nainggolan, dan Anton Pradjasto yang memaparkan soal indikator indeks. Pada sesi pengayaan indeks, Cecep Suryadi menyampaikan bahwa perlu diakomodir untuk pembobotan dalam pertanyaan kuesioner indeks mengenai kepatuhan BP dalam melaksanakan pasca hasil putusan Komisi Informasi, karena dalam monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan KI Pusat masalah pasca putusan KI belum dimasukkan.

Ia menilai penting soal pasca putusan KI dimasukkan dalam penilaian indeks agar dapat mengukur tingkat kepatuhan BP dalam menjalankan hasil putusan KI. Apalagi, banyak fenomena hasil pasca putusan KI ternyata belum dijalankan oleh BP, padahal tingkat pelaksanakaan keterbukaan Informasi Publik di BP dapat diukur berdasarkan keseriusan BP dalam melaksanakan putusan KI, baik di pusat maupun di daerah.

Sementara M Syahyan menilai bahwa keterlibatan media massa belum signifikan dalam rangka seleksi calon komisioner di daerah sehingga perlu meningkatkan peran media massa dalam mengawal keterbukaan pelaksanaan seleksi calon komisioner. “Berdasarkan pengalaman sebagai tim panitia seleksi di daerah, belum terlihat peran media massa dalam proses seleksi padahal peran media massa sangat besar dalam rangka keterbukaan informasi publik sehingga perlu dimasukkan dalam indikator indeks keterbukaan informasi publik,” katanya menjelaskan.

Adapun Arif A Kuswardono menyampaikan perlunya menyandingkan IKIP dan indeks keterbukaan BP yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan IKIP yang sedang digarap KI Pusat agar tidak terjadi duplikasi. Sedangkan Stanley Adi Prasetyo menyampaikan pentingnya pelaksanaan IKIP untuk mengukur pelaksanaan keterbukaan informasi di Indonesia agar Presiden memiliki data pelaksanaan keterbukaan informasi saat pidato di forum internasional. (Laporan : Karel Salim/Foto: Ari Wijaya)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply