PESERTA UJI PUBLIK KE-5 PERKI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK MINTA AKOMODIR VEXATIOUS REQUEST (PERMINTAAN YANG MENYUSAHKAN)


Komisi Informasi (KI) Pusat telah menuntaskan pelaksanaan uji publik yang kelima Peraturan Komisi Infomasi (Perki) tentang Standar Pelayanan Informsi Publik. Uji publik kelima itu diikuti oleh klaster Badan Publik (BP) Partai Politik (Parpol) dan CSO (Civil Society Organization) berjumlah 37 peserta dengan Narasumber Muhammad Syahyan (Komisioner KI Pusat)/Agus Wijayanto bersama praktisi hukum Charles Simabura, dan konsultan hukum M Nasef.
Kegiatan uji publik Perki Standar Layanan Informasi Publik itu dibuka oleh Wakil Ketua KI Pusat Hendra J Kede dan laporan dari Sekretaris KI Pusat MH Munzaer yang dilaksanakan, Rabu (12/08/2020) secara daring (dalam jaringan) zoom meeting dari Sekretariat KI Pusat lantai 9 Wisma BSG Jakarta Pusat. Diskusi dalam uji publik kali ini termasuk menarik karena menghadirkan sejumlah CSO yang sangat konsen terhadap isu keterbukaan informasi publik di tanah air sehingga pembahasannya cukup detil.
Dalam penyampaiannya, Muhammad Syahyan menjelaskan tentang adanya sejumlah muatan baru dari Perki Standar Layanan Informasi Publik yang berbeda dengan Perki sebelumnya, diantaranya tentang perlunya sinkronisasi antara lembaga PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Bandan Publik dan Wali Data yang merupakan produk baru dari Peraturan Presiden (Pepres) tentang Satu Data. Juga menurutnya, adanya perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat maka Perki ini memuat tentang mekanisme penyediaan informasi publik dari Badan Publik lewat jaringan informasi virtual, apalagi pada masa pandemi covid-19 sekarang ini.
Sementara itu, Narasumber Charles Simabura menyampaikan pentingnya mencantumkan kata-kata yang tepat pada Perki ini, seperti kata “wajib” perlu ditempatkan semestinya karena kata itu memiliki konsekuensi hukum jika tidak dipatuhi. “Jangan sampai akibat penempatan kata yang kurang tepat dalam Perki ini kemudian Perki ini dinilai hanya sebagai “macan kertas”, katanya menjelaskan.
Sedangkan penanggap dari IPC, Hanafi mengingatkan agar masalah Vexatious Request sudah harus dicantumkan dalam Perki ini karena sangat penting diketahui dan dijalankan oleh Badan Publik. “Seharusnya masalah VR atau permintaan informasi secara tidak bersungguh-sungguh dalam jumlah besar sudah bisa dicegah dari badan publik sebelum masuk ke sengketa informasi di Komisi Informasi,” tegasnya, pendapat senada diungkapkan oleh Charles.
Adapun salah satu konseptor Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Danardono Siradjudin menyatakan adanya Pepres Satu Data perlu disikapi secara cermat oleh Komisi Informasi karena ada peluang informasi publik tersaji secara cepat dari Badan Publik Instansi Pemerintah. “Komisi Informasi tinggal mendorong agar semua badan publik pemerintah menyajikan informasi publiknya secara serta merta lewat portal satu data yang sudah ada,” harapnya.(Laporan : Karel Salim/Foto: Agus Wijayanto)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply