Polres Jaktim Langsung Berikan Informasi Bersamaan Pembacaan Putusan di KI Pusat


Badan Publik (BP) Polisi Resort Metro Jakarta Timur memenuhi komitmennya untuk memberikan informasi yang diminta pemohon tepat pada saat pembacaan putusan dibacakan oleh Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi (KI) Pusat. Dalam persidangan pembacaan putusan yang dipimpin Ketua MK KI Pusat Muhammad Syahyan merangkap anggota bersama Romanus Ndau Lendong dan Arif Adi Kuswardono didampingi Panitera Pengganti (PP) Olyv, menyaksikan langsung penyerahan informasi dari termohon BP Polres Jaktim kepada pemohon di ruang sidang lantai 1 Kantor Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta, Rabu (12/02/2020).
Pada pembacaan putusan MK, menyampaikan amar putusan bahwa mengabulkan permohonan informasi pemohon untuk seluruhnya dan memerintahkan termohon informasi yang diminta permohon. Tepat setelah putusan disampaikan, kuasa termohon terdiri dari Dimas dan Dian langsung memberikan informasi kepada Pemohon Individu dr Nella Erika sebelum pesidangan ditutup.
Penyerahan informasi berupa SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) beserta alasannya serta SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) diterima oleh pemohon dengan wajah yang ceriah. Penyerahan informasi kepada pemohon ini tergolong fenomenal karena diberikan sebelum putusan dinyatakan inkrah dalam masa 14 hari kerja, termohon Polres Jaktim telah melaksanakan komitmen pada sidang sebelumnya dengan baik.
Sementara itu, pada hari yang sama digelar sidang pembacaan putusan terhadap register sengketa 054/VII/KIP-PS/2018 antara Pemohon Individu Ahmad Rozali terhadap Termohon BP PT Pertamina (Persero). Sidang yang dipimpin Ketua MK Wafa Patria Umma merangkap anggota bersama Gede Narayana dan Hendra J Kede itu membacakan putusan gugur terhadap register tersebut karena dua kali persidangan pemohon tidak hadir meski sudah dipanggil secara patut ke persidangan sengketa informasi publik di KI Pusat.
Persidangan lainnya, pada hari yang sama adalah register 005/I/KIP-PS/2019 antara Pemohon Egi Primayoga terhadap Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Persidangan yang dipimpin Ketua MK Cecep Suryadi merangkap anggota bersama Romanus Ndau Lendong dan Arif Adi Kuswardono didampingi PP Indra, memutuskan persidangan lanjutan pada minggu depan untuk memastikan apakah informasi tentang audit keuangan Dewan Jaminan Nasional (DJN) terutama BPJS adalah informasi terbuka di BPKP atau terbuka di Kemenkeu sebagai pemberi order audit. (Laporan : Karel Salim/Foto: Ari Wijaya)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply