Polres Metro Jaktim Bersedia Berikan Informasi SP3 ke Pemohon

Badan Publik (BP) Polisi Resort (Polres) Jakarta Timur sebagai termohon menyatakan bersedia memberikan informasi yang diminta pemohon berupa informasi tentang SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara). Hal itu disampaikan kuasa termohon dalam persidangan lanjutan yang dipimpin Ketua Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi (KI) Pusat Muhammad Syahyan merangkap anggota bersama Romanus Ndau Lendong dan Arif Adi Kuswardono didampingi PP (Panitera Pengganti) Olyv di ruang sidang Kantor Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta, Kamis (06/02/2020).
Bahkan kuasa termohon juga menyatakan bersedia memberikan alasan sehingga diterbitkannya SP3 dalam kasus yang dilaporkan pemohon ke Polda Metro Jaya dan diserahkan penyidikannya ke Polres Jaktim itu. “Kami bersedia memberikan informasi mengapa SP3 dikeluarkan karena tidak cukupnya barang bukti dalam kasus yang dilaporkan, apalagi peristiwa terjadi tahun 2004 tapi baru dilaporkan ke polisi pada 2015, juga sudah ada saksi yang meninggal dunia,” jelas kuasa termohon di depan MK.
Untuk itu, MK memutuskan untuk menggelar satu persidangan lagi dengan agenda pembacaan putusan pada hari Rabu 12 Pebruari 2020. Namun MK tetap meminta kepada termohon agar melengkapi surat kuasanya terlebih dahulu pada hari Senin sekaligus mempersiapkan informasi yang akan diberikan kepada termohon berupa salinan SP3 bersama lampiran Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).
Dengan demikian, MK memastikan tinggal satu kali persidangan lagi untuk menyelesaikan sengketa informasi dengan register 025/VII/KIP-PS/2018 antara Pemohon Individu dr Nella Erika terhadap Termohon BP Polres Resort Metro Jakarta Timur.
Sementara pada hari yang sama, MK dengan formasi yang sama juga menyidangkan sengketa informasi register 026/VII/KIP-PS/2018 antara Pemohon dr Nella Erika terhadap Termhon BP Ombudsman RI. Dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan itu, MK memutuskan mengabulkan permohonan informasi pemohon untuk sebagian, karena permintaa informasi pemohon tentang adanya dugaan maladministrasi Polres Jaktim tidak diproduksi Ombudsman sehingga informasi tersebut tidak dapat diberikan ke pemohon karena tidak dikuasai oleh termohon. (Laporan : Karel Salim/Foto: Ari Wijaya)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply