PPID Harus Mampu Beradaptasi di Tengah Arus Teknologi Informasi

Tantangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) semakin berat di tengah arus teknologi informasi yang begitu cepat. Agar tidak tertinggal, PPID harus mampu beradaptasi, merubah paradigma, prilaku, dan budaya dari tertutup menjadi terbuka.

Demikian disampaikan Muhammad Syahyan, Ketua Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik Komisi Informasi Pusat di hadapan peserta Forum PPID dan Kehumasan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI, di Medan, Rabu kemarin (28/8/19).

Menurut Syahyan, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menuntut perubahan prilaku, budaya dan paradigma para pejabat PPID. Karenanya, jika para pejabat PPID tidak mau merubah diri dan merespon perkembangan teknologi informasi, jelas akan tergilas. Apalagi dengan hadirnya UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Disebutkan Syahyan, UU KIP mewajibkan setiap badan publik (BP) untuk terbuka, meningkatkan pelayanan informasi dan membuka akses informasi ke publik baik secara aktif dan pasif terhadap informasi berkala, tersedia setiap saat dan serta merta. Agar pelayanan informasi dapat berjalan dengan baik dan informasi tersebar secara meluas, para pejabat PPID utamanya di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI haruslah mampu menyajikan informasi secara cepat dan luas dengan menggunakan media berbasis digital dan pelayanan informasi secara online.

“Keterbukaan informasi menciptakan transparansi tata kelola pemerintahan yang baik. Dan badan publik dituntut aktif menyampaikan informasi ke publik secara cepat, akurat dan tak menyesatkan,” tegas Syahyan.

Acara yang dibuka Direktur Jenderal Perkeretaapian diwakili Yennesi Rosita, SH, M. Hum (Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian), juga menghadirkan nara sumber dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI diwakili Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi dan Media Massa, Drs. Gun Gun Siswadi, M. Si, Kabag. Perencanaan, Ditjen Perkeretaapian, Sekretaris Ditjen Perkeretaapian, Kabag Hukum dan PPI. (Foto /Karel)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply