UJI PUBLIK II PERKI SLIP: SEBAIKNYA ADA BATASAN JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI SESUAI KEBUTUHAN


Dinamika pelaksanaan uji publik tahap kedua rancangan Peraturan Komisi Informasi (Perki) tentang Standar Layanan Informasi Publik yang digelar Komisi Informasi (KI) Pusat semakin menarik saat melibatkan sejumlah PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Badan Publik (BP) dari seluruh Indonesia. Uji publik yang dilaksanakan KI Pusat bersama Plan C melalui zoom meeting pada Kamis (25/06/2020) dibuka oleh Wakil Ketua KI Pusat Hendra J Kede dan ditutup Ketua KI Pusat Gede Narayana dengan Narasumber Ketua Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi (ASE) KI Pusat Wafa Patria Umma ditanggapi tiga penanggap, masing-masing Widarno (PPID ANRI), Dian Rosdiana (PPID BPK), dan Suharti (PPID LKPP).

Pelaksanaan uji publik diawali laporan Sekretaris KI Pusat MH Munzaer menyampaikan apresiasi yang tinggi atas partisipasi peserta yang sangat besar di masa pandemi covid-19 namun tetap menggunakan protokol kesehatan. Menurutnya, pembuatan Perki SLIP merupakan jembatan pemerintah (negara) terhadap publik (masyarakat) dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, untuk itu perlu masukan konstruktif dari seluruh BP.

Sebagaimana diketahui, uji publik pertama telah digelar pada 11 Juni 2020 yang melibatkan KI Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Pada uji publik kedua ini melibatkan PPID KEMENTERIAN, yaitu Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN/RB, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Juga melibatkan PPID LEMBAGA NON STRUKTURAL terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Kantor Staf Presiden, Ombudsman, PPATK, Komisi Pemilihan Umum, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, Komnas HAM, KPPU, BPWS. PPID LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN, terdiri dari LKPP, ANRI,BIG, BPS, LAN, BPPT, Batan, BSSN, BPOM, BNN. PPID LEMBAGA NEGARA terdiri dari BI, DPR, MA, POLRI, BPJS Kesehatan, BPK, Kejaksaan Agung, RRI, TVRI, Sekretariat Kabinet. PPID Pemerintah Provinsi, DKI Jakarta, Sumatera Barat, DI Aceh, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, Kalimantan Barat, Jawa Barat.

Saat diskusi uji publik muncul usulan menarik tentang perlu adanya batasan mengenai jumlah informasi yang diminta oleh pengguna informasi sesuai kebutuhan saja, agar tidak memperberat tugas PPID BP. Masukan itu disampaikan PPID Pemprov Sulsel Lubis, sementara PPID Pemprov Jabar memberikan masukan supaya Perki SLIP pertimbangkan soal perlunya norma yang memposisikan peminta informasi dan pemohon sengketa informasi agar tidak melampaui wewenang pejabat inspektorat dalam meminta informasi ke PPID. (Laporan : Karel Salim/Foto: Annie Londa)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply