Rakernis ke-9 di Bandung: Eksistensi Komisi Informasi Demi Transparansi dan Akuntabilitas

Eksistensi Komisi Informasi (KI) merupakan hal yang mendasar dalam upaya mewujudkan budaya pemerintahan yang trasparan dan akuntabel. Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Gede Narayana menyampaikan hal tersebut saat sambutan pembukaan acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) ke-9 Komisi Informasi seluruh Indonesia di Hotel Courtyard by Marriot Bandung Dago, Jl. Juanda Bandung, Senin (29/07) malam.

Pembukaan Rakernis ke-9 yang diikuti 34 KI seluruh Indonesia dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti. Program tahunan KI Pusat ini juga dihadiri Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari dan Ketua Komisi I DPRD Jabar H Syahrir serta Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jabar KH Rachmat Syafe’i.

Pelaksanaan rakernis merupakan rangkaian persiapan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KI seluruh Indonesia ke-10, yang rencananya akan digelar di Provinsi Bangka Belitung. Adapun rakernis ini berlangsung 29 hingga 31 Juli 2019 yang membahas tema “Optimalisasi Keterbukaan Informasi Mewujudkan Indonesia yang Berdaya Saing Global”.

Selanjutnya, Gede Narayana menyampaikan bahwa yakin dan percaya, penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dapat terwujud manakala lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga-lembaga lainnya, melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik secara baik dan benar.

Gede Narayana menyatakan, tema yang diangkat pada rakernis kali ini, tentu tidak hanya sekadar sebuah tema, melainkan ada visi yang lebih besar untuk mewujudkan bangsa ini dapat bersaing dalam kehidupan masyarakat internasional melalui adanya keterbukaan informasi publik. “Tema Rakernis difokuskan pada keterbukaan informasi di bidang Demokrasi Ekonomi, Penegakan Hukum yang Berkeadilan, dan Pemerintah Partisipatif. Apabila keterbukaan informasi dapat menjadi oksigen dalam setiap pelaksanaan demokrasi ekonomi, penegakan hukum dan pelaksanaan pemerintahan, tentunya Indonesia akan sejajar dengan negara-negara maju serta dapat bersaing dalam segala aspek pada pergaulan masyarakat internasional,” kata Gede Narayana menjelaskan.

Untuk itu, ia berharap kepada seluruh peserta berfikir secara optimal dalam merumuskan ide-ide dan gagasan, agar apa yang menjadi tujuan daripada tema rakernis ini dapat terwujud, seperti terwujudnya keterbukaan informasi publik pada pelaksanaan Demokrasi Ekonomi, Penegakan Hukum yang Berkeadilan, dan Pemerintahan yang Partisipatif. Seluruh peserta yang berjumlah sekitar 100 orang dari KI Pusat dan KI Provinsi dan Kabupaten/Kota akan dibagi dalam tiga komisi untuk melakukan pendalaman isu tiga sub tema rakernis tersebut.

Selain itu, ia juga menyampaikan informasi tentang ‘kado’ istimewa bagi sekretariat KI Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Permendagri nomor 33/2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Belanja Daerah yang mencantumkan adanya dukungan dana untuk pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi dan sosialisasi pelaksanaan keterbukaan informasi di KI Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sementara itu, Kepala Biro Keuangan Kemenkominfo RI sekaligus Plt. Sekretaris KI Pusat Bambang Sigit Nugroho mengatakan Sekretariat KI Pusat telah mempersiapkan dukungan teknis agar pelaksanaan rakernis berlangsung sukses menghasilkan rekomendasi terbaik untuk dibawa ke rakornas nanti. Bahkan menurutnya, pada rakernis kali ini dibuat istimewa dengan melakukan penayangan pertama kali livestreaming pelaksanaan pembukaan rakernis.

“Sekretariat KI Pusat sekaligus memperkenalkan saluran televisi KIPtv dalam bentuk livestreaming melalui kerjasama dengan AMTV sebagai penyedia channel di jaringan internet,” ungkap Sigit. Selain itu, menurut Sigit, pada rakernis kali ini akan ditayangkan video perjalanan Komisi Informasi Pusat sejak periode pertama 2009-2013, periode kedua 2013-2017, dan periode 2017-2021, yang berisi informasi tentang program kegiatan yang telah diaksanakan selama satu dasawarsa eksistensi KI Pusat.

Sigit juga menyampaikan bahwa pada periode ketiga KI Pusat ini telah dicanangkan peningkatan sumber daya manusia melalui sejumlah pelatihan dan pendidikan terhadap karyawan sekretariat KI Pusat. Untuk itu, ia mempersilakan salah satu karyawan KI Pusat mendemonstrasikan cara komunikasi dalam pelayanan informasi terhadap penyandang disabilitas, Anisa Ocha karyawan KI Pusat yang ditugasbelajarkan di Universitas Indonesia memperagakan bahasa disabilitas tuna rungu di depan peserta rakernis.(Laporan: Karel Salim/Foto: Abdul Rahman)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply