RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) Harus Antisipasi Penyelewengan Data untuk Bisnis


RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sedang digodog oleh Pemerintah melalui Kominfo RI harus dicermati secara mendalam agar tidak terjadi penyelewenangan terhadap data pribadi. Komisioner Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta Mohammad Dawam menyampaikan hal tersebut kepada KI Online di Jakarta, pada Senin (25/11).
Menurutnya, pengamatan tentang perlindungan data pribadi yang berkembang di dalam negeri dan luar negeri, seperti di APEC, termasuk Amerika dan Singapura, maupun negara-negara yang sedang menyusun UU sejenis selalu mewaspadai penyelewangan data. “Saya melihat, PDP kedepan akan diperhadapan pada persoalan Bisnis Data, yakni Ekonomi Digital. Oleh karenanya Indonesia harus memperkuat muatan dan praktik rumpun penerapan UU Perdagangan berikut teknologi terapan yang super canggih agar Data Pribadi Penduduk Indonesia tetap bisa terkontrol dengan baik oleh Pemerintah sekaligus menghindari banyak hal perilaku penyelewengan data yang banyak modusnya,” katanya.
Untuk itu, ia mengatakan, karena masuk dalam Ekonomi Digital maka sering dimasukkan dalam rumpun perdagangan, seperti Amerika Serikat memasukkan hal ini di Kementerian Perdagangan, bukan Kominfo sebagaimana di Indonesia. “ Saya melihat, Indonesia, memiliki ciri khas yang unik sekaligus berpotensi penerapan PDP bisa saja beda dengan negara lain secara filosofis. Hemat saya, RUU PDP sebaiknya tidak hanya diarahkan pada tujuan mempernudah proses perkembangan ekonomi digital semata. Sebab apa? kita punya Konstitusi yang pada dasarnya termaktub dlm Pasal 28 F, G, H, I, J., dan Pasal 33 UUD NKRI 1945,” jelasnya.
Ia mengatakan, prinsip dasar UUD 1945 mengamanatkan, arah perlindungan data adalah untuk; Ketahanan Nasional. Artinya, Data dalam perumusan RUU PDP harus dikembalikan pada fungsi dasar Pertahanan Negara, bukan sekedar orientasi bisnis. Dan oleh sebab itu, Dasar Hukum pembuatan RUU PDP harus disesuaikan kontruksi filosofi bernegara yakni pertahanan negara, dan oleh karenanya perlu memasukkan rumpun UU terkait Hankam (Pertahanan dan Keamanan), semisal UU Teroris, UU Adminduk, UU apapun terkait Pertahanan Negara, misal UU Intelijen). Bahkan ada 32 UU terkait Data Pribadi, dan tentu tidak mudah mensinkronisasikan dalam praktiknya secara berimbang atas berbagai kepentingan, seperti Konsumen, Pengelola Data dan Pemerintah.
Menurutnya, Michael Rose (US. Departement of Commerce) sebagai Narasumber Diskusi Publik yg diselenggarakan oleh Komisi Informasi DKI pada, Kamis, 21 November 2019 lalu menyebutkan bahwa bagaimana data pribadi ini berjalan harmonis dengan platform yang ada yakni melindungi data pribadi konsumen baik dari sisi pemerintah, ekonomis maupun nasabah dan lain lain. Sebab Big Data adalah sumber daya baru dan berbeda dg bahan bakar minyak sebagai energi yg akan habis. Bagaimana cara menfasilitasi pertukaran data agar tetap terproteksi.
Disampaikannya, bahwa prinsip yang sama juga disampaikan Narasumber dari APEC- Singapore, Huey Tan bahwa pihak yang mendapat mandat kelola data harus ada kepastian untuk data tersebut digunakan. Ini penting, utk menghindari penyalahgunaan data, bila dicermatii dari regulasi di Indoesia, sedikitnya bisa didapati bahwa Data itu setidaknya ada tiga jenis. 1. Data terbuka, yakni Informasi Publik Terbuka sebagaimana disebut dlm UU Nomor 14 tahiun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). 2. Data dikecualikan juga disebut dalam UU KIP. 3. Data Pribadi dimana Negara Wajib Melindunginya sebagaimana disebut dlm UU Administrasi Data Kependudukan. Tentu bila dibedah dari 32 UU terkait Data Pribadi, bisa saja makin banyak
Dijelaskannya bahwa varian tentangl data pribadi itu, nomer 1 dan 2 adalah lebih cenderung Penerapan Sanksinya dg Hukum “Pidana” Sosial. Sedang nomer 3, sanksi yg menyalahgunakan Data Pribadi tentu bukan hanya sanksi pidana sosial, namun: PIDANA murni yg juga perlu dirumuskan dalam RUU KUHP yg sedang digodog juga di DPR RI. Sebab Bisnis Data ini sudah melewati lintas negara, maka perlu Pasal Peralihan di UU PDP agar memasukkan sistem Omnybus Law, mengingat banyaknya UU terkait masalah ini sebagai payung hukum kejahatan pidana Data antar negara maupun penyalahgunaan pihak tertentu untuk tujuan tertemtu yg berbeda dengan filosofi bernegara bahwa Data sebagai kekuatam pertahanan negara.
Terakhir ia menyampaikan bahwa Indonesia bersama negara lain perlu membuat keseragaman, kepastian maupun kesepakatan hukum terkait data ini dengan harapan posisi Indonesia bisa sejajar dg negara-bangsa lainnya: duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kesimpulan akhir bahwa, RUU PDP yang ujungnya menjadi UU kalau memang arahnya kesitu hendaknya didesain untuk keamanan bagi tiga pihak. 1. Keamanan Pemilik Data. 2. Keamanan Konsumen Data. 3. Keamanan Negara Kita. Dan jika Pemerintah menunjuk Pihak Swasta utk mengelola, hendaknya juga dipikirkan mekanisme dan aturan yang pasti, tegas dan jelas sekaligus juga mengindahkan kaidah hukum yg berlaku dan tentunya menganut asas Akuntabilitas, Partisipatif dan Tansparan sebagaimana ruh UU KIP dibuat dan dijalankan semua pihak.(laporan : Karel Salim/Foto: Dokumentasi KI DKI)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply