SEBANYAK 460 PESERTA BADAN PUBLIK IKUTI PENJELASAN KETERBUKAAN INFORMASI PBJP KI PUSAT


Komisi Informasi (KI) Pusat menggelar kegiatan akbar di bulan ramadhan dengan mengumpulkan sebanyak 460 peserta dari enam kategori Badan Publik pada acara Penjelasan tentang Keterbukaan Informasi Publik Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP). Pelaksanaan kegiatan yang digagas oleh Penanggungjawab (PJ) Keterbukaan Informasi Publik PBJP KI Pusat Hendra J Kede dibuka langsung oleh Ketua KI Pusat Gede Narayana setelah penyampaian laporan dari Sekretaris KI Pusat MH Munzaer di Lantai 4 Gedung Perpustakaan Kementerian Pertanian RI Bogor, Jawa Barat dan melalui zoom meeting, Rabu (21/04/2021). Acara webinar ini ditutup oleh Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik (Reglik) Muhammad Syahyan.

Dalam sambutan pembukaan acara yang melibatkan PPID (Pejabat Penglola Informasi dan Dokumentasi) enam kategori Badan Publik (BP) itu, Gede Narayana menyampaikan bahwa pembahasan tentang keterbukaan informasi publik bidang pengadaan barang dan jasa merupakan rangkain sejak tahun 2019. Pada saat itu, ia mengatakan mendapatkan mandat pada saat diskusi dengan delegasi dari BP Indonesia di pertemuan keterbukaan informasi publik dunia di Toronto Kanada untuk membuat peraturan tentang keterbukaan informasi publik bidang pengadaan barang dan jasa yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Perki (Peraturan Komisi Informasi) SLIP (Standar Layanan Informasi Publik) dengan bab tersendiri.

Dalam penjelasannya kepada peserta webinar Hendra J Kede yang juga Wakil Ketua KI Pusat mengatakan mengakomodir perintah Presiden Joko Widodo pada kegiatan Musrembang 2019 agar melakukan keterbukaan informasi publik tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurut Hendra, perintah Presiden Jokowi mendapat respon positif dari KI Pusat untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik PBJP melalui revisi Perki 1 Tahun 2010 tentang SLIP dengan memasukkan bab khusus tentang keterbukaan informasi publik PBJP.

Ia melanjutkan bahwa Presiden Jokowi bertekad menjadikan Indonesia pada tahun 2045 harus menjadi EMPAT/LIMA BESAR KEKUATAN EKONOMI DUNIA. “Guna mewujudkan itu maka negara harus dikelola dengan PRINSIP-PRINSIP KETERBUAAN. Saya akan memastikan semua hambatan untuk
mewujudkannya akan dihilangkan. Semua institusi negara harus bersinergi ke arah sana,” katanya, mengutip Presiden.

Melanjutkan perintah Presiden, ia menyebutkan bahwa salah satu penghambat terwujudnya indonesia 5 besar kekuatan dunia tersebut adalah inefisiensi dan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. “Presiden melalui KSP, Bappenas, dan Setneg meminta Komisi Informasi Pusat mengeluarkan peraturan ki untuk memastikan PBJP dijalankan sesuai prinsip prinsip keterbukaan informasi publik,” tegasnya.

Menurutnya, Komisi Informasi Pusat telah menindaklanjuti arahan presiden tersebut dengan membentuk tim perumus keterbukaan informasi PBJP. Bahkan regulasinya telah selesai dirumuskan oleh KI Pusat tentang keterbukaan informasi PBJP dan sedang dalam proses penandatanganan pengundangan karena harmonisasi telah selesai.

Dijelaskan bahwa peraturan ini wajib dipedomani, dipatuhi, dan dilaksanakan oleh Badan Publik semenjak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi PBJP dan peraturan ini berlaku seketika pada saat pengundangan. “Peraturan ini harus dipahami pertama oleh pimpinan lembaga, kedua pejabat struktural, fungsional, dan staf perencanaan, ketiga kuasa pengguna aanggaran beserta staf
pendukung, keempat pejabat pembuat komitmen beserta staf pendukung (bendahara dll), dan kelima panitia lelang,” jelasnya.

Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta menyambut baik Perki yang didalamnya mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah secara tersendiri. Ia menyatakan sudah sering mendapatkan instruksi langsung dari Presiden agar setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan prinsip transparan dan akuntabilitas yang akhirnya KI Pusat dapat menelurkan regulasinya. (Laporan/Foto: Karel Salim)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply