SEKJEN KEMENKOMINFO RI: KOMISI INFORMASI MEMILIKI PERAN STRATEGIS WUJUDKAN PEMERINTAHAN DIGITAL


Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI Mira Tayyiba menyampaikan bahwa dalam kaitanya dengan program pemerintah mengenai literasi digital nasional, Komisi Informasi memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan pemerintahan digital. . “,Sebagaimana diketahui , keterbukaan informasi merupakan modal dalam mewujudkan pemerintahan digital tersebut,” jelas Sekjen Mira Tayyiba saat menyampaikan keynote speech pada acara pembukaan Rakernis (Rapat Kerja Teknis) KI seluruh Indonesia di Hotel Amaroossa Grande Bekasi Jawa Barat, Jumat (28/05/2021).
Pada acara Rakernis ke-10 KI seluruh Indonesia dihadiri seluruh Komisioner KI Pusat dan seluruh KI Provinsi dan Kabupaten/Kota, hasil Rakernis nantinya akan menjadi bahan untuk disampaikan dalam forum Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional). Ketua KI Pusat Gede Narayana, Wakil Ketua KI Pusat Hendra J Kede, Ketua Bidang ASE KI Pusat Wafa Patria Umma, Ketua Bidang PSI Arif Adi Kuswardono, Ketua Bidang Kelembagaan Cecep Suryadi, Ketua Bidang Litbang dan Dokumentasi Romanus Ndau Lendong, dan Ketua Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik (Reglik) Muhammad Syahyan bersama Sekretaris KI Pusat MH Munzaer.
Lebih lanjut, Miramenyatakan Komisi Informasi (KI) Pusat sebagai lembaga yang diamanahkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam mengawal pelaksanaan keterbukaan informasi publik telah menunjukkan kinerja yang maksimal dalam mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik
“Oleh sebab itu, kami berharap adanya kerjasama ini juga dapat menjadi triger dalam mewujudkan masyarakat cakap digital serta Rakernis ini dapat dijadikan momentum untuk melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan teknis strategis dalam upaya mendukung pelaksanaan program literasi digital nasional agar cepat dirasakan masyarakat,” katanya menjelaskan.
Sementara itu, menurutnya berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020, jumlah badan publik yang memperoleh kategori informatif sebanyak 60 badan publik melebihi target RPJMN yang ditentukan yaitu 35 badan publik.
Ia juga menyampaikan bahwa pada saat peringatan Hari Kebangkitan Nasional, disaksikan secara bersama bahwa pemerintah meluncurkan Program Literasi Digital Nasional. Program ini merupakan bagian dari upaya percepatan transformasi digital khususnya terkait pengembangan sumber daya manusia digital. Oleh karenanya, program ini perlu mendapatkan dukungan dari segala pihak agar masyarakat cakap digital.
“Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo saat meluncurkan program tersebut juga menegaskan bahwa harus ada upaya untuk meningkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, dan yang menyerukan perdamaian,” ucap Mira Tayyiba.
Ia melanjutkan bahwa di era keberlimpahan dan keterbukaan informasi saat ini, banyak tantangan yang perlu dihadapi dan disikapi. Menurutnya tantangan tersebut adalah berbagai konten digital yang mengandung informasi hoax, sara, permusuhan, penipuan dan lain-lain. Belum lagi, tantangan terbesar saat ini adalah menumbuhkembangkan inovasi digital di era revolusi industry 4.0.
“Dalam menghadapi tantangan tersebut, keterbukaan informasi menjadi pilar terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). Sebagai contoh, saat ini, Skandinavia menempati urutan teratas dalam hal good governance, di mana keterbukaan informasi, akuntablitas dan partisipasi masyarakat sangat tinggi,” katanya lagi.
Ia menutup bahwa Revolusi Industry 4.0 tentunya juga berimplikasi pada kebutuhan akan tata kelola, proses kebijakan dan transformasi pemerintah. Untuk dapat bersaing secara global, perlu dilakukan percepatan dalam hal tata kelola pemerintahan berbasis digital (digital governance). (Laporan : Karel Salim/Foto: Adul)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply