Silang Pendapat Pemohon dengan Ahli Termohon dalam Persidangan

Silang pendapat (bertentangan pendapat) terjadi pada persidangan lanjutan ajudikasi non-litigasi antara Ahli dari termohon dengan kuasa pemohon, karena beda persepsi tentang dampak jika informasi mengenai ijin HGU (Hak Guna Usaha) perkebunan Sawit dibuka. Kuasa pemohon dan ahli saling debat dalam sidang mendengarkan keterangan ahli yang dipimpin oleh Ketua MK (Majelis Komisioner) Hendra J Kede beranggotakan Romanus Ndau Lendong dan Arif Adi Kuswardono didampingi PP (Panitera Pengganti) Indra Hasby di ruang sidang lantai 1 Kantor Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jl Abdul Muis 40 Jakarta Pusat pada Kamis (27/06).

Dalam persidangan register 011/IV/KIP-PS/2018 antara Pemohon Perkumpulan Masyarakat Indonesia Pecinta Lingkungan dan Perdamaian (Greenpeace Southeast Asia Indonesia Association) terhadap Termohon PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kementerian Agraria da Tata Ruang BPN (Badan Pertanahan Nasional) RI itu, termohon menghadirkan seorang ahli. Ahli atas nama I Ktut Hadi Priatna yang juga sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Perekonomian RI memberikan keterangan, bahwa jika informasi ijin HGU perkebunan Sawit dibuka kepada publik maka dikhawatirkan dapat mempengaruhi kebijakan impor Sawit Uni Eropa dari Indonesia yang akan memberikan standar tinggi untuk impor sehingga cost produksi Sawit meningkat.

“Jika biaya produksi Sawit meningkat signifikan akibat kebijakan standar impor Sawit Uni Eropa dari Indonesia maka investor tak berani investasi di tanah air,” kata Ahli menjelaskan. Namun argumen Ahli dibantah oleh kuasa pemohon yang menyatakan regulasi yang akan dikeluarkan oleh Uni Eropa bukan mengenai impor Sawit dari Indonesia sehingga tidak ada hubungannya antara membuka informasi ijin HGU dengan kekhawatiran pemerintah yang menyebutkan akan mengurangi ekspor produk palm oil ke Uni Eropa, India, AS, dan Cina.

MK akhirnya memutuskan untuk menggelar sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari pemohon pada 8 Juli 2019, jika pemohon tidak bisa menghadirkan ahli maka sidang 8 Juli adalah sidang terakhir sebelum pembacaan putusan. Untuk itu, para pihak baik pemohon maupun termohon diminta mempersiapkan kesimpulan masing-masing sebelum putusan dibacakan nanti dalam persidangan. (Laporan : Karel Salim/Foto: Abdul Rahman).

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply